DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI BAB VIII MASA RETRIBUSI TERUTANG BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN BAB XII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV KEBERATAN BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi Jasa Umum yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
c.bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pemungutan retribusi, ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Kabupaten Kolaka yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya, dan dikeluarkan dari Perturan Daerah tersebut menjadi peraturan daerah yang berdiri sendiri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, hiaruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pememfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Tera dan Tera Ulang;
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1565);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.
5.Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis Metrologi Legal pada Dinas.
6.Alat-alat Ukur, Takar atau Timbang dan Perlengkapannya, selanjutnya disingkat UTTP, adalah peralatan untuk mengukur, menakar, dan menimbang kuantitas dan/atau kualitas suatu barang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
8.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10.Alat Perlengkapan adsilah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
11.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutxiya disingkat BDKT, adalah barang terbungkus dalam kemasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diuji kualitas dan/atau kualitasnya.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal; yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
13.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
14.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15.Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang atas UTTP/BDKT yang diwajibkan sesuai perundang-undangan yang sediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
18.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
20.Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21.Surat Keterangan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23.Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis adalah surat yang terbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
24.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka.
25.Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara pada Dinas yang diberi tugas menera dan tera ulang UTTP/BDKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB 11 NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan pengujian UTTP, serta pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pelayanan pengujian UTTP, serta pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pegawai yang berwenang.
(2)Pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pegawai yang bertugas pada UPTD Metrologi Legal; b.lulus pendidikan dan pelatihan sebagai Penera;
2. c.mempunyai sertifikat untuk melaksanakan kegiatan metrologian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang; d.lulus Uji kompetensi yang diuji oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Obyek retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP, serta pengujian BDKT, yang secara langsung atau tidak langsung, atau disimpan dalam keadaan slap pakai, untuk keperluan menentukan basil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :

a.kepentingan umum;
b.usaha;
c.menyerahkan atau menerima barang;
d.menentukan pungutan atau upah;
e.menentukan produk akhir dalam perusahaan;
f.melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

1.Alat ukur panjang;
2.Alat Ukur Permukaan Cairan;
3.Takaran (basah/kering);
4.Alat dari gelas;
5.Bejana ukur;
6.Tangki ukur;
7.Tangki ukur gerak;
8.Timbangan;
9.Anak timbangan
10.Meter kadar air;
11.Alat ukur cairan minyak;
12.Meter air;
13.Meter cairan minum selain air minum;
14.Alat ukur gas;
15.Meter KwH listrik;
16.Meter energi listrik lainnya;
17.Meter taksi;
18.Speedometer;
19.Meter rem;
20.Tacho meter;
21.Thermo meter;
22.Visko meter;
23.Densimete;
24.Alat ukur luas;
25.Alat ukur sudut;
26.Pembatas arus air;
27.Alat kompensasi; suhu/tekanan dan kompensasi lainnya;
28.Meter prover;
29.Meter arus massa;
30.Alat ukur pengisi/takaran pengisi;
31.Pembatas arus listrik;
32.Stop watch;
33.Meter parkir;
34.Dead weight testing machine
35.Pencap kartu otomatis.

Pasal 6

(1)Subyek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
(2)Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemimgut dan pemotong Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi yang didasarkan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang yang meliputi biaya operasion^, biaya perawatan dan biaya pemeliharaan alat, biaya bunga, dan biaya modal, dengan memperhatikan masyarakat, aspek keadilan, dan kepastian hnkum. kemampuan

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Struktur dan besamya tarif retribusi ditentukan berdasarkan komulasi antara peralatan standar satuan ukuran yang dipergunakan, tingkat kesulitan,jenis pelayanan, dan jenis UTTP.
(2)Struktur dan besamya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…