b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, menyebutkan bahwa Penataan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
BUPATI KOLA.KA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLA.KA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DESA BUPATIKOLAKA PROVINSISULAWESITENGGARA Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka.
Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.