Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2025

Ringkasan

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Biaya Transportasi Bagi Jemaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Biaya Transportasi Lokal Bagi Jemaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 6) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan transportasi ibadah haji di Ka bu paten Kolaka perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah sehingga pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar;
c.bahwa Peraturan Daerah Nornor 9 Tahun 2012 tentang Biaya Transportasi Bagi Jamaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Biaya Transportasi Lokal Bagi Jamaah Haji Reguler Dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka, perlu ditinjau kernbali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nornor 9 Tahun 2012 Tentang Biaya Transportasi Bagi Jamaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka. DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA, BUPATI KOLAKA PROVIN SI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI REGULER DAN PANITIA PENYELENGGARA KABUPATEN KOLAKA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI REGULER DAN PANITIAPENYELENGGARA KABUPATEN KOLAKA

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIKOLAKA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KOLAKA Dengan Persetujuan Bersama Mengingat : 1. Pasal 18 ayat. (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), se bagaimana telah di u bah be bera pa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2012 tentang Biaya Transportasi Bagi Jemaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2014 ten.tang Biaya Transportasi Bagi Jemaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Ka bu paten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 6);
4.Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya transportasi lokal bagi jamaah haji reguler dan panitia penyelenggara kepada Bupati.
3.Pihak ketiga wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat terkait pengelolaan biaya transportasi lokal bagi jamaah haji reguler.
2.Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi maskapai penerbangan dan agen travel.
1.Biaya transportasi lokal dari Bandara Sangia Nibandera, Bandara Haluoleo Kendari, dan/ atau Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kolaka- Bajoe ke Embarkasi Hasanuddin/ Asrama Haji Makassar dan dari Asrama Haji Makassar ke Bandara Sangia Nibandera, Bandara Haluoleo Kendari dan/ a tau Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kolaka Bajoe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) diberikan kepada pihak ketiga.

Pasal 4

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Biaya Transportasi Bagi Jemaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2014 tentang Biaya Transportasi Lokal Bagi Jemaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I 805 199703 1 006 ~ttn-1:m!~s.uai ngan aslinya: ~\w,c.n.N HUKUM NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA: (2/9/2025) LEMBARANDAERAH KABUPATEN KOLAKATAHUN 2025 NOMOR 1 RAMLI H. SIMA TTD Diundangkan di Kolaka pada tanggal 18 Februari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, MUHAMMAD FADLANSYAH Pj. BUPATI KOLAKA TTD pada tanggal 18 Februari 2025 Ditetapkan di Kolaka Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan periempatarmya dalarn Lernbar an Daerah Kabupaten Kolaka. Pasal II

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (5)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 9 TAHUN 2012

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 1 TAHUN 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (5)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 9 TAHUN 2012

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 1 TAHUN 2025