DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB l KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMBERIAN NAMA JALAN BAB V NAMA TEMPAT UMUM DAN/ATAU TEMPAT BERSEJARAH BAB VI PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA BAB VIII PERINGATAN HARI/ PERISTIWA BERSEJARAH BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PENYIDIKAN BAB XIIl KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah nilai budaya seperti nama jalan, tempat umum dan/atau tempat bersejarah, peringatan hari bersejarah serta pengelolaan cagar budaya yang ada di kabupaten Kolaka dan sekitamya;
c.bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Kolaka saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang sangat pesat, sehingga implikasinya dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan nilai Sejarah rakyat Kolaka sehingga dianggap perlu dibuatkan sarana untuk pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
d.bahwa peraturan daerah Nomor 14 tahun 2004 tentang pelestarian nilai-nilai budaya dan peijuangan rakyat Kolaka dengan pemberian nama jalan, tempat umum, situs dan tempat bersejarah, serta peringatan peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka sudah tidak relevan lagi mengingat perkembangan kota Kolaka khususnya dan Kabupaten Kolaka pada umumnya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b,huruf c dan hunif d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Nilai Budaya dan Nilai Sejarah serta Pengelolaan Cagar budaya di Kabupaten Kolaka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 5168);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara RepubHk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaH, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2004 tentang Peletarian Nilai-nHai Budaya dan Peijuangan Rakyat Kolaka dengan pemberian nama jalan, tempat umum, situs dan tempat bersejarah, serta peringatan peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA, MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN IHLAl BUDAYA DAN NILAl SEJARAH SERTA PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KOLAKA BABl KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2.Bupati adalah Bupati Kolaka;
3.Pemerintah Daerah disingkat Pemda adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
5.Budaya adalah budaya rakyat daerah Kolaka;
6.Sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang teijadi pada masa terbentuknya kerajaan Mekongga, masa peijuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta masa terbentuknya Kabupaten Kolaka melalui catatan- catatan tertulis maupun cerita lisan oleh pelaku sejarah;
7.Peijuangan adalah peijuangan rakyat Kolaka dalam mempeijuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Kolaka;
8.Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Kolaka dipimpin oleh seorang Camat;
9.Kelurahan adalah wilayah keija lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam suatu wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang lurah;
10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI dan berada di suatu wilayah kecamatan di Daerah Kabupaten Kolaka;
11.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan atas nilai yang dipeijuangkan yaitu nilai budaya dan nilai peijuangan serta mengelolanya dengan baik agar keberadaannya tetap berlanjut dan teijaga dari kepunahan ;
12.Nilai Budaya adalah suatu nilai yang senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi terhadap budaya masyarakat Kolaka;
13.Nilai sejarah adalah nilai yang senantiasa dihormati dan dijunjimg tinggi terhadap pequangan rakyat Kolaka di masa yang lalu dalam merebut /mempeijuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RepubUk Indonesia di wilayah Kolaka;
14.Jalan, tempat umum/tempat bersejarah, situs dan cagar budaya adalah nama jalan, tempat umum/tempat bersejarah, peristiwa bersejarah, situs dan cagar budaya yang akan diberikan nama sesuai peruntukannya dengan mengambil nama budaya dan pelaku sejarah yang ada di Kabupaten Kolaka;
15.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
16.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mehndungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya dan nilainya dengan cara melalui kebijakan pengaturan perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar- besamya kesejahteraan ral^at;
17.Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemehharaan, dan pemugaran cagar budaya;
18.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkup pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

IVEAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah serta pengelolaan cagar budaya yaitu dengan pemberian nama jalan, tempat umum dan/atau tempat bersejarah, pembangunan museum, pembuatan monumen, patung peringatan, relief , landscape dan peringatan hari bersejarah serta pengelolaan cagar budaya, adalah untuk melestarikan, meHndungi, memperkaya dan mendorong peningkatan nilai budaya, nilai sejarah dan pengelolaan cagar budaya serta sebagai penghormatan dan penghargaan kepada para pelaku sejarah dan tokoh budaya yang senantiasa mempertahakan nilai luhur adat istiadat Mekongga yang berkembang dan memberikan nilai sejarah, termasuk sejarah peijuangan kepahlawanan kepada para tokoh-tokoh pejuang dan kepada para pewarisnya di Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Tujuan pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah serta pengelolaan cagar budaya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah ada dan mengakar pada masyarakat Kolaka berupa nilai-nilai budaya, nilai sejarah dan pengelolaan cagar budaya yang ada, agar tetap lestaii sebagai upaya edukatif pada generasi muda Idni dan akan datang.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Pelestarian Nilai Budaya dan Nilai Sejarah meliputi:
1. a.namajalan;
2. b.tempat umum;
3. c.tempat bersejarah; dan
4. d.peringatan hari bersejarah.
(2)Ruang lingkup pengelolaan cagar budaya adalah meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.Pengelolaan.

BAB IV

PBMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

(1)Pemberian nama-nama jalan dalam kota Kecamatan Kolaka, Kecamatan Latambaga, ibu kota Kecamatan Wundulako dan ibu kota Kecamatan Baula, ditetapkan oleh Bupati, setelah mendapat persetujuan DPRD.
(2)Pemberian nama-nama jalan di semua ibu kota kecamatan selain yang disebutkan pada ayat (1) ditetapkan oleh camat setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
(3)Pemberian namajalan dalam Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat atas usul BPD/LKM setelah mendapat persetujuan camat.
(4)Nama-nama jalan dalam kota dikelompokkan sesuai Site plan/Lay out tata ruang Kota Kolaka dan sekitamya yang terdiri dari : jalan besar, jalan sedang, jalan kecil dan lorong/gang, atau dikelompokkan dari jalan arteri primer maupun arteri sekunder dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kolaka.
(5)Nama-nama jalan dalam kota yang telah ada, sebagian masih dapat dipertahankan dan sebagian dapat diganti/diubah dengan nama baru atau dipindahkan sesuai pengelompokan.
(6)Nama Lorong/gang pada suatu lingkungan atau pada cabang jalan besar, jalan sedang atau jalan kecil dapat diberikan nama, dan atau nomor urut jalan/gang.
(7)Semua nama jalan diberikan papan pengenal yang jelas disetiap ujung jalan dan persimpangan jalan yang mudah dilihat.
(8)Dalam 1 (satu) wilayah kecamatan, tidak diperkenankan memakai nama jalan yang sama.

Pasal 6

(1)Nama-nama jalan yang berciri khas tertertentu dan bemuansa ekonomi seperti nama tumbuhan pertanian,nama tumbuhan perkebunan, nama binatang, nama ikan, nama sungai, nama gunung, nama pulau, dapat dipakai kembali dan dikelompokkan pada lingkungan atau kompleks tertentu dengan ruas-ruas jalan yeing saling berdekatan, seperti kompleks BTN, Perumnas, HKSN, Perumahan Pegawai atau kompleks perumahan tertentu.
(2)Selain nama-nama jalan yang berciri khas dan bemuansa ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nama-nama jalan yang berasal dari nama benda budaya, kesenian daerah atau istilah dan simbol adat istiadat Mekongga, dapatjuga dikelompokkan pada lingkungan tertentu.
(3)ApabUa ada jalan atau tempat umum yang sudah diberikan nama, namun tidak bemilai budaya maupun sejarah, bahkan tidak bermakna edukasi, dapat diganti dengan nama lain yang sesuai peraturan daerah ini,
(4)Jalan-jalan baru dan panjang diberikan nama jalan yang baru dengan membagi ruas-ruas jalan sesuai desa/kelurahan, atau jarak yang memungkinkan untuk dibagi, seperti jalan poros Kolaka-Sabilambo, jalan poros by pass Kolaka - Pomala dan jalan poros Sabilambo - Pomalaa.

Pasal 7

(1)Nama-nama jalan besar atau jalan poros atau jalan-jalan besar dalam kota dan sekitamya, yang terdiri dari jalan Nasional, Provinsi dan jalan Kabupaten, diambil dari nama pahlawan/tokoh nasional dan tokoh pemerintahan provinsi dan kabupaten seperti:

1.Soekamo Hatta; 18. Pattimura;
2.Jenderal Soeharto; 19. WR. Supratman;
3.K.H.Abdul Rahman Wahid; 20. Wolter Monginsidi;
4.Jenderal Sudirman; 21. Emmy Saelan;
5.Jenderal AH Nasution; 22. J.Wayong;
6.Jenderal Ahmad Yani; 23. A.Pangerang Pettarani:
7.Jenderal S.Parman; 24. Ma3gen A. Rival;
8.Jenderal Sutoyo; 25. Mayjen H.Eddy Sahara;
9.Jenderal D.I Panjaitan; 26. Drs.H.Abdullah Silondae;
10.Jenderal Suprapto; 27. Ir.H.Alala;
11.Laksamana Yos Sudarso; 28. Brigjen H.Madjid Joenoes;
12.Jenderal M.Yusuf; 29. Andi Muh.Kasim;
13.Sultan Hasanuddin; 30. Andi Jemma;
14.R.A Kartini; 31. Kolonel Lappase;
15.DR.Wahidin Sudiro Husodo; 32. Letkol H.M.Moer;
16.KI Hajar Dewantoro; 33. Drs.H.S.Manomang;
17.K.H.Ahmad Dahlan;

(2)Nama jalan besar dan sedang yang ada dalam kota diambil dari nama tokoh Budaya, Raja atau Sangia atau Bokeo, nama Pejuang, nama mantan kepala pemerintahan maupun nama tokoh lainnya yang punya andil dalam sejarah keberadaan kerajaan Mekongga dan keberadaan Kabupaten Kolaka dari masa-kemasa, antara lain:

1.Sangia Larumbalangi;
2.Sangia Lakonunggu;
64.H. Mendong;
65.Mudda;
3.Sangia Melanga; 66. K.H. Syamsuddin;
4.Sangia Lambalambasa; 67. H. Hasan;
5.Sangia Sinambakai; 68. Benyamin Guluh;
6.Sangia Nilulo; 69. H.Ayub Gani;
7.Sangia Lagaliso; 70. Tahiya;
8.Sangia Nibandera; 71. Ahmad Mustin;
9.Bokeo Lapobandu; 72. Badewi;
10.Bokeo Lasikiri; 73. Lantema;
11.Bokeo Lasipole; 74. Syamsuddin Opa;
12.Bokeo Robe; 75. K.H. Rasyad;
13.Bokeo Mburi; 76. H.Hanise;
14.Bokeo Bula (Biooha); 77. H.Huneng;
15.Bokeo Latambaga; 78. H.Malla;
16.Bokeo Lowa; 79. Baco Puteri;
17.Bokeo Mburi II (Hj, Nursaenab 80. Andi Aras Petta Wawo; Lowa); 81. Biote;
18.Wasasi Wasabenggali; 82, Djiman;
19.Tasahea; 83. Salego;
20.Wasitau; 84. H.Muh.Sanusi;
21.Abunawas Lasandara; 85. Azis Manu;
22.Konggoasa; 86. Supardi;
23.Indumo; 87. H.Abdullah;
24.H.Muh.Tahrir; 88. Djuddah;
25.Opu Dg.Paraga; 89. Launde;
26.H.Abu Baeda Umar; 90. Sutar;
27.Bakil Dahlan; 91. Madennuang; 28.1.M Ohyver; 92. Andi Jaya Langkara;
29.H.Abdul Wahid Rahim; 93. Sultani;
30.M.Djufri T; 94. Sulemana;
31.Muh.Yasir; 95. Beabo;
32.Opu Tomattangkilang; 96. K 0 r e;
33.K.H. Mahdi; 97. Laruru;
34.J. Pon^ahai 98. Sulemana;
35.Pombili; 99. L. Fahing;
36.Abdul Kadir; 100. H.Tampa;
37.M.Yosef; 101. Lawangano;
38.Dg. Pasau; 102. Dg.Parani;
39.Dg. Makkelo; 103. Raljljade ;
40.W.Bilbao ; 104. Usman Rencong;
41.Lowa; 105. Sarilawang;
42.Latumaa; 106. W. Sumilat;
43.Opu Tojabi; 107. Andi Muharram;
44.M.Yunus Makkajareng; 108. Salehe;
45.H.Abd. Gaffar Dg.Matata; 109. A.Wahab Dg.Pgillawa;
46.H.Ukkas.B; 110. H.Abd.Rasyid;
47.Andi Punna; 111. Buraera;
48.Andi Pananrang; 112. Gonggo;
49.Opu Tompanangi; 113. Harulesa;
50.Ali Arifin; 114. Dr.Wahyu Kwee (Dr.Kwee
51.Dadu Arif;
52.Andi Kamaruddin;
53.Tjokeng;
54.Ahmad Munazar;
55.Dg.Parukka;
56.Djabarullah;
57.M.Nur Latamoro;
58.Muhidding.S;
59.M.Ali Kamri;
60.P.J.Massie;
61.Barahima;
62.Abu Wahid;
63.Supu Yusuf; HwatYu);
115.CHPingak;
116.Sukimo;
117.Kristian;
118.M.Basith;
119.Dg.Pawakkang;
120.G.Paopa;
121.H.Supu Rate-Rate;
122.Tunambae;
123.Kawasai;
124.Towatari;
125.Nakamuka;
126.Kabasima San;
127.Nakasuci.

(3)Nama-nama/istilah budaya/kesenian daerah yang akan diabadikan pada jalan-jalan tertentu dalam satu Hngkungan yang berdekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) dan ayat(2) adalah:

1.Mekongga; 17. Moowai;
2.Konggaha; 18. Lolama;
3.Kalosara; 19. Singguru;
4.Sorume; 20. Kolumba;
5.Lulo; 21. Pandegara;
6.Dinggu; 22. Tamalaki;
7.Mondotambe; 23. Sambiala;
8.Umoara; 24. T o r u;
9.Basalonde; 25. Samaturu;
10.Mosehe; 26. Mekabia
11.Tawa-tawa; 27. Meanggo;
12.Odimba; 00 MC Wasalingi;
13.Pasatimbo; 29. Manggilo;
14.Darawata; 30. Mombotubu;
15.Padanga; 31. Siwole; dan
16.Mesombakai; 32. Puutobu.

Pasal 8

Pemberian Nama-nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

NAMA TEMPAT UMXTM DAN/ATAU TEMPAT BERSEJARAH

Pasal 9

(1)Pemberian nama-nama tempat umum/tempat bersejarah disesuaikan dengan nama-nama yang ada relevansinya dengan tempat tersebut yang diambil dari nama sejarah, budaya, tokoh pejuang, tokoh pemerintahan yang punya andil terhadap tempat umum/tempat bersejarah tersebut.
(2)Tempat umum atau tempat bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lapangan dan gedung Olah Raga/lapangan Upacara, gedung pertemuan, rumah adat, alun-alun, rumah sakit, pelabuhan laut, pelabuhan udara, terminal angkutan darat, jembatan, pasar, pantai, obyek wisata, sekolah, perguruan tinggi dan tempat lain yang punya nilai budaya dan nilai sejarah.
(3)Pemberian nama-nama tempat umum atau tempat bersejarah dari tokoh Budaya maupun tokoh sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan nama sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 10

(1)Tempat umum/tempat bersejarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah tempat umum atau tempat bersejarah yang berada dalam Kabupaten Kolaka.
(2)Apabila tempat umum atau tempat bersejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai unit-unit tempat, ruang-ruang khusus seperti aula atau auditorium, cottage, paviliun, gedung perawatan rumah sakit, ruang-ruang kantor pemerintahan, ruang-ruang gedung sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dapat pula diberikan nama sesuai kesepakatan pengelola/penanggung jawab dengan mengacu pada pasal 6 dan pasal 7, dan/atau dengan pertdmbangan lain sesuai dengan nama-nama yang ada relevansinya dengan tempat umum/tempat bersejarah tersebut.
(3)Tempat-tempat khusus yang strategis seperti Anggrek (Sorume) raksasa, kalo sara, penandatangan pejuang di Sakuli, dan tempat lainnya, dapat dibuatkan monumen,tugu, patung, landscape ataupun tanda yang bemilai sejarah dan budaya.
(4)Apabila tempat-tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami kerusakan, harus diadakan rehabiUtasi atau membangun kembali sesuai dengan wujud aslinya.
(5)Jembatan-jembatan di kota Kolaka dan sekitamya yang bemilai sejarah dapat diberi nama dan wamajembatan sesuai pemntukannnya.
(6)Jembatan-jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Jembatan merah, Jembatan hitam, Jembatan pramuka, Jembatan kali meeto dan jembatan- jembatan lainnya yang tersebar di kota kolaka dan sekitamya.
(7)Cagar Budaya dan Situs sejarah lainnya seperti Museum, Monumen, Lokasi/kompleks Pemakaman Raja, Benteng pertempuran, tempat perundingan, Taman Makam Pahlawan/Taman Bahagia juga mempakatn tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga perlu dipugar atau dijaga kelestariannya.
(8)Setiap tempat umum/tempat bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diberikan nama dan petunjuk guna mudah dikenali.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

IVEAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PBMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

NAMA TEMPAT UMXTM DAN/ATAU TEMPAT BERSEJARAH

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

peraturan daerah Nomor 14 tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

IVEAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PBMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

NAMA TEMPAT UMXTM DAN/ATAU TEMPAT BERSEJARAH

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

peraturan daerah Nomor 14 tahun 2004