DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang: Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup dan Tujuan; 3. Penetapan Lokasi dan Waktu Kegiatan Usaha; 4. Izin Usaha Pedagang Kaki Lima; 5. Kewajiban, Hak dan Larangan Pedagang Kaki Lima; 6. Pemberdayaan dan Pembinaan; 7. Pengawasan dan Penertiban; 8. Sanksi Administrasi; 9. Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. lingkungan kondisi mempengaruhidisekitar; 1 2 1. Pasal 18 ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di! Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ten tang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 82, Tambahan Lembaran Negara
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14.Peraturan Perundangan-Undangan Yang terkait dengan Raperda 5 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerahsebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kolaka. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kolaka 5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/ atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yangmudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas atau tempat- tempat Jain. 7 6. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 7. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh masyarakat umum. 8. Izin usaha PKL, yang selanjutnya disebut izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di daerah. 9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain,kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal. 10. Penyidik adalah Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. 11. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktiitu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadidan guna menemukan tersangkanya. 12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang smemuat ketentuanpidana. 8 2 Ruang lingkup peraturan daerah adalah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL di luar lingkungan pasar - - dan terminal. Pasal 3 Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah dalam rangka perlindungan hbkum kepada PKL, pemberdayaanPKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan.

(1)Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL.
(2)Penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL ditetapkan dengan peraturanbupati. 9

BAB III

PENETAPAN LOKASI DAN WAKTU KEGIATAN USAHA Pasal 4

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha PKL dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, malam hari dan/ atau pagi sampai malam hari atau musiman.
(2)Penetapan waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan peraturan bupati. ,. BAB IV IZIN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA Pasal 6
(1)Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memilikiizin dari bupati.
(2)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pemohon mengajukan permohonan secara 1 tertulis kepada bupati.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri: a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; b. surat izin atau p.ersetujuan dari pemilik lahan; c. surat pernyataan yang berisi : 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal; 2. tidak akan mendirikan bangunan permanen/semipermanen di lokasi tempat usaha PKL; 3. belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain; 10 4. bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum; 5. bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhimya waktu kegiatan usaha; dan 6. bersedia mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, bagi PKL yang berlokasi di lahan faslitas umum.
(4)Tata cara pengajuan permohonan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 7 ( 1) Izin se bagaimana dimaksud dalam

BAB IV

IZIN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA Pasal

Pasal 6

berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)Izin · tidak berlaku lagi sebelum berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasiPKL.
(3)Izin tidak berlaku apabila tidak ada kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dikecualikan untuk PKL musiman.
(4)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) tidak dikenakan retribusi. 11 BABV KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 8

PKL mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
b.mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya; memasang tanda bukti izin pada sarana/ perlengkapan PKL;
c.mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin PKL;
d.membayar semua jenis retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e.membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhimya waktu kegiatan usaha; dan mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasiPKL tanpa meminta ganti kerugian.

Pasal 9

PKL mempunyai hak sebagai berikut :

a.melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL yang diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku. 12
b.mendapatkan perlindungan hukum pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan. Pasal 10 terhadap :
a.melakukan kegiatan usaha di luar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin;
b.mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL; c. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
d.menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin;
e.meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL diluar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan; f. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
g.melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/ atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas dan/ atau bangunan lain di sekitarnya;
h.menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan; dan/atau i. memindahtangankan izin kepada pihak lain dalam ...... bentuk apapun. 13 Pasal 11

(1)Pemberdayaan dan pembinaan PKL dilakukan oleh bupati.
(2)Pemberdayaan dan pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa: bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelakuekonomi yang lain;bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL;bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan;
(3)Pemberdayaan dan pembinaan PKL diupayakan mampumendukung sector pariwisata daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan dan pembinaan PKL ditetapkan dengan peraturan bupati. 12
(1)Pengawasan dan penertiban PKL dilakukan oleh bupati.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan penertiban PKL ditetapkan dengan peraturan bupati. 14 13 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat
(1), Pasal 8 dan/atau

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI Pasal

Pasal 10

dikenakan sanksi administrasi berupa :

a.teguran lisan dan/ atau tertulis;b. pencabutan izin; dan/ atauc. pembongkaran sarana usaha PKL. BAB IX PENYIDIKAN Pasal 14

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah :
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadilengkap dan jelas; 15
2. b.menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana;
3. c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
6. g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud hurufe;
7. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan;
8. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN Pasal

Pasal 15

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat
(1), Pasal 8 dan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah pelanggaran.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 17 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka. Ditetapkan di Kolaka PadaTanggal, 26 Juli 2014 -=. .PUFAT! «KOLA«A. Diundangkan di KolakaPada tanggal, 26 Juli 2014� S,DAERAH ii AT 'OLAKA, 4,jl • Forro iu u RroFo. l - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 11 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINS! SULTRA NOMOR: 11 TAHUN 2014. 18 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMAI. PENJELASAN UMUM Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Magelang sebagai kota bersih, indah, tertib, nyaman serta menjamin hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap melindungi kepentinganmasyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima yang melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Kolaka. Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 19 Pasal 1 Pasal 2Pasal 3Pasal 4Pasal 5Pasal 6Pasal 7Pasal 8 cukup jelas.cukup jelas.cukup jelas.cukup jelas.yang dimaksud musiman dalam pengertianpada pasal ini adalah kegiatan usaha dalamwaktu-waktu tertentu (seperti: pedagang pada musim buahbuahan, pada hari besartertentu).cukup jelas.cukup jelas hurufa cukup jelas. hurufb cukup jelas. hurufc cukup jelas. huruf d cukup jelas.20 II. PASAL DEMI PASAL huruf ehuruf f retribusi antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan, dan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.cukup jelas. Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 huruf e : cukup jelas. cukup jelas.cukup jelas.cukup jelas.cukup jelas.cukup jelas.cukup jelas. hurufgPasal 9Pasal 10 pengosongan tempat usaha dilakukansetelah terdapat lokasi pengganti.cukup jelas.cukup jelas.

Pasal 11

ayat

(1)ayat
(2)cukup jelas. huruf a : bimbingan danpenyuluhan manajemenusaha an tara lain manajemen keuangan,manajemen penataanbarang dagangan, huruf b : cukup jelas. huruf c : cukup jelas. huruf d : cukup jelas. 21 22

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…