DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang: Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, adalah sebagai berikut : 1. Penghapusan paa Pasal 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, 60 serta Pasal 2 ayat (2) huruf c 2. Penambahan Pasal 6a dan 60a 3. Pengubahan pada Pasal 58, 59 4. Penyempurnaan pada Pasal 65

Isi peraturan

Pasal 2

(2). Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersuhan c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum d. Retribusi Pelayanan Pasar e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. f. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 3. Ditambah 1 (satu) Pasal 6 Pasal 6 a Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan4. Ketentuan Pasal 58 keseluruhannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (4) Dalam hal wajib Retribusi Tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakanSTRD. (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 58

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Retribusi Tarif Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % dari Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai Dasar Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.5. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga tertulis dan terbaca

Pasal 59

(1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 7 6. Pasal 60 dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 dihapus ditambahkan pasal baru yang mengatur tentang penagihan Retribusi sesuai Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 sebagai berikut : Pasal 60 a (1)Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran (2) Pengeluaran Surat Tugas/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi setelah 3 (tiga) hari saat jatuh tempo pembayaran. 8 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 12 TAHUN 2014 $ Ditetapkan di KolakaZN.e a.aeao %# ' @, orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundanganpenempatannyaKolaka.Diundangkan di Kolaka pada,tanggal 5 September 2014 ' B, SEKRET ARIS DAERAH : � T! � • KOLAKA, re, H. POrTU MURTOPo. " " LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 12 (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal hari Surat Teguran peringatan/Surat lain sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Terutang. (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 7 Pasal 65 Perda Nomor 4 Tahun 2011 disempurnakansehingga tertulis dan terbaca sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi sudah Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9 10

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…