DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 196

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Sasaran dan Ruang Lingkup Bab III Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Bab IV Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Bab V Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Bab VI Hak dan Kewajiban Bab VII Peran Masyarakat dan Swasta Bab VIII Kerjasama Bab IX Sosialisasi dan Promosi Bab X Pembiayaan Bab XI Perizinan Bab XII Retribusi Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIV Larangan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Ketentuan Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanahkan dalam Undang- Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk

Menetapkan

menetapkan arah kebijakan daerah mengenai upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan kebijakan pengelolaan lingkungan hid up;

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di Kabu paten Kolaka berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia ;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengelolaan Air Limbah Domestik; BUPATIKOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATENKOLAKA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA BUPATI KOLAKA, Menimbang
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
4. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. 6.Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pennukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6398); Mengingat
9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor5601);
11. 11.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 190, tambahan Lernbaran Negara Nornor6405);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlind ungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. 15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
16. 1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
17. 2.Bupati adalah Kepala Daerah KabupatenKolaka.
18. 3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
19. 4.Instansi pengelola air limbah domestik adalah dinas atau badan yang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan air limbah domestik.
20. 5.Air limbah adalah air yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan pemukiman.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKOLAKA dan BUPATIKOLAKA

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/menlhk/setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
6.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7.Bangunan rumah tinggal adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat hunian manusia.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-Tadalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub- sistem pengelolaan air limbah terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-Sadalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengelola air limbah domestik di lokasi sumber, yang diselanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkutan ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
12.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja uang berasal dari sub-sistern pengolahan setempat.
13.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALDadalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik sehingga memenuhi bakumutu yang ditetapkan.
14.Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
15.Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
16.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
17.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik (teknis dan operasional) dan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan).
18.Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19.Operasi dan pemeliharaan adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
21.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh penyelenggaraan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22.Pengolahan Air Limbah Domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah di maksud memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
23.Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/ atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik
24.Grey water adalah istilah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
25.Black water adalah istilah yang digunakan untuk air limbah yang mengandung kotoran manusia.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAANAIRLIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

Sasaran pengelolaan air limbah domestik adalah:

a.terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
b.terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
d.meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumberdaya air. Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan pada asas:
a.tanggungjawab;
b.keterpaduan dan berkelanjutan;
c.kelestarian lingkungan hidup;
d.perlindungan sumber air;
e.keadilan;
f.kehatian-hatian;
g.partisipatif; dan
h.manfaat.

BAB II

ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
d.meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumberdaya air.

Pasal 3

Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah :

a.mewujudkan Kota yang sehat melalui pengelolaan air limbah domestik dalam rangka perlindungan untuk kesehatan masyarakat;
b.melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup; dan
c.meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah daerah dan orang untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian sumberdaya air;

Pasal 2

(1)Setiap orang yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkannya dengan memperhatikan SPALD.
(2)SPALDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
(3)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknik operasional.
(4)Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

BAB III

SISTEMPENGELOLAANAIRLIMBAHDOMESTIK

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah inimeliputi:

a.Sistem pengelolaan air limbah domestik;
b.Togas dan wewenang Pemerintah Daerah;
c.Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
d.Hak dan kewajiban;
e.Peran serta masyarakat dan swasta;
f.Kerjasama;
g.Sosialisasi dan promosi;
h.Pembiayaan;
1. 1.Perizinan; J. Retribusi;
k.Pembinaan dan pengawasan;
1. 1.larangan;
m.sanksi administratif;
n.ketentuan penyidikan;
o.ketentuan pidana;
p.keten tuan peralihan; dan
q.ketentuan penutup.

Pasal 6

(1)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

Pasal 11

Komponen SPALD-Ssebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.sub-sistem Pengolahan Setempat;
b.sub-sistem Pengangkutan; dan
c.sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 10

(1)Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:
1. a.sistem setempat (SPALD-S); dan
2. b.sistem terpusat (SPALD-T).
(2)Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.kemiringan tanah;
4. d.permeabilitas tanah;
5. e.kemampuan pembiayaan; dan
6. f.kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 9

Air limbah domestik terdiri dari:

a.air limbah kakus iblackuiaten; dan
b.air limbah non kakus (greywatery.

Isi peraturan

Teks196PDFHirarki

Memuat teks peraturan…