DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH BAB III SISTIMATIKA RPIK BAB IV PELAKSANAAN RPIK BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kolaka Tahun 2022-2042. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tah;un 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O14 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O42);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1917);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
18.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014- 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Noreg 15- 386/2019);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 16);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor Registrasi 3/81/2018);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN.DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Perusahaan Industri adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
9.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
11.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
12.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Kabupaten Kolaka yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai dari Tahun 2022- 2042, guna mewujudkan Industri Kabupaten Kolaka yang maju, berkeadilan dan sejahtera.
13.Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
14.Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
15.Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.
16.Industri Unggulan Daerah adalah setiap bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri yang memberikan kontribusi domestik regional bruto bagi Daerah.
17.Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat SIKIM adalah pusat atau sentra kawasan yang ditetapkan bagi aktivitas industri kecil dan menengah daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan industri unggulan daerah secara komplementer dan sinergis;
b.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
c.sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan industri antar instansi vertikal terkait; dan
d.sebagai informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk:

a.mewujudkan industri daerah sebagai bagian dari pembangunan industri provinsi dan industri nasional;
b.mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri daerah;
c.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta memiliki paradigma sebagai industri hijau;
d.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan merugikan masyarakat di daerah;
e.membuka kesempatan berusaha, menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan memprioritaskan pekerja lokal daerah;
f.mewujudkan pemerataan pembangunan industri daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
g.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.
h.memberikan gambaran dan arah Rencana Pembangunan Industri Daerah;
i.memberikan landasan hukum dan pedoman Rencana Pembangunan Industri Daerah;
j.mengembangkan potensi pertumbuhan sektor industri;
k.meningkatkan nilai tambah industri;
l.meningkatan kontribusi produk domestik regional bruto Daerah;
m.meningkatkan ekspor produk industri;
n.memperkuat rantai pasok produk industri unggulan antar kecamatan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri Unggulan Daerah;
b.Sistimatika RPIK;
c.Pelaksanaan RPIK;
d.Pembinaan dan pengawasan;
e.Peran serta masyarakat;
f.Pembiayaan; dan
g.Lampiran.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

(1)Industri Unggulan Daerah terdiri dari:
1. a.Industri Logam dan Bahan Galian Bukan Logam : 1) Nikel dengan wilayah potensialnya di Kecamatan Pomalaa, Wolo, Samaturu, Latambaga, Wundulako, Baula dan Tanggetada.
2. b.Industri Hulu Agro: 1) Kelapa Sawit dengan wilayah potensialnya di Kecamatan Watubangga, Tanggetada, Toari, Polinggona, Pomalaa; 2) Cengkeh dengan wilayah potensialnya di Kecamatan Watubangga, Tanggetada, Polinggona, Pomalaa, Wundulako, Baula, Kolaka, Latambaga, Samaturu, Wolo dan Iwoimendaa.
3. c.Industri Pangan : 1) Kakao dengan wilayah potensialnya di Kecamatan Watubangga, Tanggetada, Toari, Polinggona, Wundulako, Baula, Kolaka, Latambaga, Samaturu, Wolo dan Iwoimendaa; 2) Kelapa dengan wilayah potensialnya di Kecamatan Watubangga, Tanggetada, Toari, Polinggona, Pomalaa, Wundulako, Baula, Kolaka, Latambaga, Samaturu, Wolo dan Iwoimendaa; 3) Perikanan Tangkap dan Budidaya dengan wilayah potensialnya di Kecamatan Latambaga, Watubangga, Tanggetada, Pomalaa, Tanggetada, Samaturu, Watubangga, Wolo, Toari, Kolaka dan Iwoimenda; 4) Peternakan dengan wilayah potensialnya di Kecamatan Watubangga, Toari dan Polinggona.
(2)Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam RPIK.
(3)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat industri lainnya yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan komoditas industri unggulan di setiap Kecamatan.

BAB III

SISTIMATIKA RPIK

Pasal 6

(1)RPIK 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
(2)RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)RPIK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(4)Sistematika RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri atas:
1. a.BAB I : Pendahuluan
2. b.BAB II : Gambaran Umum Perencanaan Kabupaten Kolaka
3. c.BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Kolaka
4. d.BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Kolaka
5. e.BAB V : Penutup

BAB IV

PELAKSANAAN RPIK

Pasal 7

(1)RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pembangunan industri;
(2)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. d.Swasta;
5. e.Perguruan Tinggi;
6. f.Lembaga Penelitian dan Pengembangan; dan
7. g.Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Setiap Kecamatan serta Dinas Teknis membuat laporan kepada Bupati atas pelaksanaan RPIK 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Lembaga Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1), bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan Industri Nasional, Industri Provinsi dan Industri Kabupaten dengan pelaksanaan RPIK;
2. b.konsistensi antara RPJPD dengan RPJMD dan RTRW;
3. c.konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
4. d.kesesuaian antara capaian pembangunan industri Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan proyeksi penyerapan tenaga kerja.
(4)Pembinaan,pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1), dilaksanakan oleh Dinas.
(5)Tata cara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan industri di Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
1. a.pemberian saran, pendapat, usul; dan/atau
2. b.penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3)Bentuk peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2022-2042 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka dan dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 2 TAHUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021-2041 I. UMUM Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang disusun, mengacup ada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota disusun paling sedikit memperhatikan: • Potensi sumberdaya industri daerah; • Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota; • Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung industri. Dalam rangka membangun daya saing industri secara berkelanjutan, dan penyebaran serta pemerataan industri, maka pengembangan industri prioritas daerah terutama di daerah tertinggal perlu diprioritaskan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dengan daerah yang sudah lebih maju. Mengingat pengembangan industri di Kabupaten Kolaka cukup potensial dan agar pengembangan industri prioritas di daerah tersebut terarah, terencana, dan selaras dengan Kebijakan Industri Nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tersebut sesuai amanat Pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 2014. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penanganan sektor industri di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Pada Undang-Undang tersebut juga ditegaskan bahwa penyelenggaraan perindustrian salah satunya harus mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri serta mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten. Terkait dengan pedoman penyusunan tersebut, ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu:

a.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
b.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
c.Potensi sumber daya industri daerah;
d.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
e.Keserasian dan Keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan;
f.Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri. Berdasarkan beberapa hal di atas, maka pada tahun anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka bermaksud menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kolaka Tahun 2021-2041, yang diharapkan dapat memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan industri di Kabupaten Kolaka. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…