DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kebijakan dan strategi, kegiatan, kelembagaan, insentif dan disinsentif, sanksi administratif, pembiayaan, perizinan, peran serta masyarakat serta pembinaan dan pengawasan RP3KP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang balk dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
b.bahwa pertambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan perumahan dan permukiman yang memadai agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, dan harmonis;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI RP3KP

Pasal 2

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

a.penyediaan dan pemutakhiran basis data perumahan dan kawasan permukiman;
b.penyediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
c.peningkatan kualitas lingkungan hidup perumahan dan kawasan permukiman;
d.pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana;
e.peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
f.peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
g.peningkatan kualitas perumahan di Daerah rawan bencana;
h.peningkatan pelayanan prasarana sarana utilitas lingkungan hunian;
i.pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
j.pencegahan pertumbuhan rumah tidak layak huni;
k.pencegahan tumbuhnya rumah di Daerah rawan bencana;
1. 1.penanganan perumahan dan kawasan permukiman di luar peruntukkan kawasan permukiman;
m.pemenuhan kebutuhan rumah tinggal;
n.pengendalian pertumbuhan perumahan baru;
o.pemenuhan kebutuhan prasarana sarana utilitas yang terintegrasi;
p.pemenuhan keterpaduan infrastruktur; dan
q.Pembentukan kelembagaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

a.pemutakhiran data perumahan dan kawasan permukiman;
b.penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
c.pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana, banjir, longsor, dan gempa bumi.
d.peremajaan dan pemugaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
e.permukiman kembali perumahan kumuh;
f.pendataan dan penanganan rumah tidak layak huni;
g.pendataan dan penanganan rumah di Daerah rawan bencana;
h.pendataan, pemenuhan dan perbaikan prasarana sarana utilitas lingkungan;
i.pengawasan dan pengendalian perkembangan dan pertumbuhan perumahan kumuh;
j.pemberdayaan masyarakat;
k.pengawasan dan pengendalian perkembangan dan pertumbuhan rumah di Daerah rawan bencana;
1. 1.pengaturan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di luar peruntukkan kawasan permukiman;
m.penyediaan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
n.penyediaan perumahan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
o.pengawasan dan pengendalian pertumbuhan perumahan baru;
p.penyediaan keterpaduan infrastruktur perumahan. BAB in KEGIATAN RP3KP

Pasal 4

RP3KP terdiri atas :

a.rencana kawasan permukiman;
b.perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan;
c.RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah Daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan Daerah;
d.perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru;
e.rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain;
f.rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
g.rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
h.penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah; dan
i.fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah.

Pasal 5

(1)Arahan Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi:
1. a.memiliki hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung;
2. b.memiliki keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dan lingkungan hunian perdesaan;
  1. 0.memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan kawasan perkotaan;
3. d.memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dengan pengembangan kawasan perdesaan; dan
4. e.memiliki keterkaitan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup.
(2)Rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan rencana pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian meliputi:
1. a.kecamatan watubangga;
2. b.kecamatan tanggetada;
3. c.kecamatan toari;
4. d.kecamatan polinggona;
5. e.kecamatan pomalaa;
6. f.kecamatan wundulako;
7. g.kecamatan baula;
8. h.kecamatan kolaka;
  1. 1.kecamatan latambaga;
9. j.kecamatan samaturu;
10. k.kecamatan wolo; dan
  1. 1.kecamatan iwoimendaa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai luasan rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :

a.pembangunan Lingkungan Hunian Perkotagin;
b.pengembangan Lingkungan Hunian Perdesaan; dan
c.pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan.

Pasal 7

(1)Arahan pengaturan pembangunan hunian perkotaan meliputi:
1. a.pembangunan perumahan dan permukiman layak huni melalui perwujudan hunian berimbang;
2. b.penyediaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
3. c.penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
4. d.peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, komersial, umum, dan khusus;
5. e.pemenuhan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; dan
6. f.pemenuhan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang.
(2)Pembangunan Lingkungan Hunian Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terletak di:
1. a.kecamatan watubangga;
2. b.kecamatan tanggetada;
3. c.kecamatan toari;
4. d.kecamatan polinggona;
5. e.kecamatan pomalaa;
6. f.kecamatan wundulako;
7. g.kecamatan baula;
8. h.kecamatan kolaka;
9. i.kecamatan latambaga;
10. j.kecamatan samaturu;
11. k.kecamatan wolo; dan
  1. 1.kecamatan iwoimendaa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai luasan pembangunan Lingkungan Hunian Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Arahan pengaturan pengembangan lingkungan hunian perdesaan meliputi:
1. a.peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayeinan sosial, dan kegiatan ekonomi;
2. b.peningkatan pelayanan prasarana, sarana, utilitas umum permukiman yang terpadu berketahanan terhadap perubahan iklim bencana; c, peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, umum, dan khusus; dan
3. d.keserasian perumahan dan permukiman dengan kawasan perdesaan.
(2)Pengembangan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terletak di:
1. a.kecamatan watubangga;
2. b.kecamatan tanggetada;
3. c.kecamatan toari;
4. d.kecamatan polinggona;
5. e.kecamatan pomalaa:
6. f.kecamatan wundulako;
7. g.kecamatan baula:
8. h.kecamatan kolaka:
9. i.kecamatan latambaga;
10. j.kecamatan samaturu;
11. k.kecamatan wolo; dan
  1. 1.kecamatan iwoimendaa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai luasan pengembangan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Arahan pengaturan pengembangan lingkungan hunian perkotaan meliputi:
1. a.peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
2. b.peningkatan pelayanan prasarana, sarana, utilitas umum permukiman yang terpadu berketahanan terhadap perubahan iklim bencana;
3. c.peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, komersial, umum, dan khusus; dan
4. d.keserasian perumahan dan permukiman dengan kawasan perkotaan.
(2)Pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terletak di:
1. a.kecamatan watubangga;
2. b.kecamatan tanggetada;
3. c.kecamatan toari;
4. d.kecamatan polinggona;
5. e.kecamatan pomalaa;
6. f.keceimatan wundulako;
7. g.kecamatan baula;
8. h.kecamatan kolaka;
9. i.kecamatan latambaga;
10. j.kecamatan samaturu;
11. k.kecamatan wolo; dan
  1. 1.kecamatan iwoimendaa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai luasan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pasal 11

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digambarkan dalam Peta dengan skala 1:25.000-1:70.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI RP3KP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI RP3KP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011