DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 22 Tahun 2022

Nomor: 22
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur perihal Kedudukan Kantor dan Anak Perusahaan, Tujuan Pengelolaan dan Kebijakan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Modal, Bidang Usaha, Organ, Bupati Selaku KPM, Direksi, Dewan Pengawas, Kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan Perumda, Penggunaan Laba, Pembinaan dan Pengawasan, Penugasan Pemerintah Daerah Kepada Perumda, Evaluasi Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum Perumda Aneka Usaha, Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran Perumda Aneka Usaha, Kepailitan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;

d.menetapkan penggunaan laba;
e.mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
f.memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama;
g.memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Aneka Usaha;
h.memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi;
1. 1.memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
j.menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Aneka Usaha secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 25

(1)Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.
(2)Pengangkatan Dircksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berasal dan pegawai Perumda Aneka Usaha atau tenaga profesional yang berkompeten.
(3)Direksi yang diangkat sebagaimuna dimuksud pudu uyuat (2) tiduk boleh atau dilarang mempunyai hubungan kelunrga dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipr. Dipindai dengan CamScanner - 1 1 () Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud padn ayat (3), pengangkatan Dircksi dimaksud batal demi hukum. · (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat se bagai beriku t:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c.memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.memahami manajemen perusahaan;
e.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f.berijazah paling rendah Strata-1;
g.pengalaman kerja minimal 5 (lirna) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i.tidak pemah menjacli anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j . tidak pemah dihulrum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
1. 1.tidak sedang menjadi anggota/ pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Pasal 27

( 1 ) Jumlah anggota Direksi ditetapkan olch Bupati selaku KPM.

(2)Direksi scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(3)Penentuan jumlah anggota Dircksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkun asas efisicnsi dan efektivitas pengurusan BUMD. Dipindai dengan CamScanner - 1 2 () Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a.ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 29

Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:

a.melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
b.opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
c.seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 30

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Aneka Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

a.memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda Aneka Usaha sesuai maksud dan tujuan pendirian;
b.menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
c.melaksanakan rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;
d.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
c.mengurus dan mengelola kckayaan Perumda Anoka Usaha; f, menyclenggarakan pengelolaan keuangan Perumda Ancka Usaha; Dipindai dengan CamScanner • - 1 3
g.menyelenggarakan administrasi Perumda Aneka U s ah a ;
h.mewakili Perumda Aneka Usaha , baik di dalam maupun di luar pengadilan;
i.menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan;
j.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan kemandirian,
k.melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Aneka Usaha.

Pasal 31

(1)Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
(2)Masing-masing Direksi sesuai dengan bidangnya dalarn batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwewenang bertindak atas nama Direksi.
(3)Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabilajabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat, atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Bupati selaku KPM.
(4)Dalarn hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perumda Aneka Usaha dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.mengangkat, memindahkan dan/ atau memberhentikan pegawai Perumda Aneka Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
c.menandatangani laporan keuangan Perumda Aneka Usaha;
d.menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan.
e.melakukan pelaksanaan kerja sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain sesuai dengan mekanisme internal Perumda Aneka Usaha.
f.mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Aneka Usaha dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD. Dipindai dengan CamScanner '

Pasal 33

( I ) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bcrtanggung jawab kepada Direktur Utama.

(2)Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 34

( 1 ) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.

(2)Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/ atau d. tantiem atau insentif pekerjaan.
(3)Ketentuan lebih Ianjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a.meninggal dunia;
b.masa jabatannya berakhir; dan/atau
c.diberhentikan.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…