DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 24 Tahun 2015

Nomor: 24
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN PENUTUP, BAB II PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH, BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15.Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17.Deflsit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.077.122.521.255,69 bertambah sejumlah Rp. 113.222.309.031,85 sehingga menjadi Rp. 1.190.344.830.287,54 dengan rincian sebagai berikut;

1.Pendapatan

a.Semula Rp. 1.013.606.435.755,69
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 160.392.924.035,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.173.999.359.790,69
1. 2.Belanja
a.Semula Rp.1.069.622.521.255,69
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 112.722.309.031,85 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.182.344.830.287,54 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (8.345.470.496,85)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 63.516.085.500,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (47.170.615.003,15) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 16.345.470.496,85
b.Pengeluaran 1) Semula RP. 7.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 8.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto - setelah perubahan Rp. 8.345.470.496,85 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - setelah perubahan Rp. 0,00

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 3 Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. VI

Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosi^ dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Daftar uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dirinci lebih lanjut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam katagori darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
5. e.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
6. f.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3)Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
1. a.yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD; dan
2. b.yang belum daianggarkan pada Perubahan APBD selajutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Vll

Pasal 9

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. Diundangkan di Kolaka pada tanggal A SEKRETARIS DAERAH 1 / KABUPATEN KOLAKA, FA * w. /h- POITU MURTOPO Ditetapkan di Kolaka pada tanggal BUPATI KOLAKA,v/ SAFEI BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015, NOMOR Vlll

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…