DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai lingkup pengaturan inovasi daerah, fungsi dan peran pemerintah daerah, bentuk dan kriteria inovasi daerah, penyelenggaraan, pendanaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kineija penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelayanan publik serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejabteraan masyarakat, maka diperlukan inovasi daerab;
b.babwa untuk mendorong Pemerintab Daerab dan masyarakat agar lebib berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terbadap kreatifitas dan inovasi yang telab dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerab;
c.babwa inovasi daerab perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan berkelanjutan sebagai Inovasi Daerab sebingga dapat menjadi landasan dalam peningkatan pelayanan publik di daerab;
d.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, buruf b dan buruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerab tentang Inovasi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerab-daerab Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 74, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1822).
3.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diubab beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN KOLAKA dan BUFATI KOLAKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : FERATUI?AN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB II

LINGKUP PENGATURAN INOVASI DAERAH

Pasal 2

Lingkup pengaturan Inovasi Daerah meliputi: fungsi dan peran Pemerintah Daerah; bentuk dan kriteria Inovasi Daerah; penyelenggaraan Inovasi Daerah; pendanaan Inovasi Daerah; peran serta masyaraLkat; dan pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah.

BAB III

FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 3

(1)fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah meliputi: mendorong peningkatan inovasi daerah; menumbuh kembangkan dan membudayakan inovasi daerah; memfasilitasi inovasi daerah; dan menciptakan iklim kondusif dalam pertumbuhan Inovasi Daerah. (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan prioritas dan kerangka kebijakan strategis Inovasi Daerah dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari Masyarakat.

Pasal 4

Dalam mendorong Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berperan:

a.mengembangkan kebijakan Inovasi Daerah;
b.memetakan potensi Inovasi Daerah;
c.memberikan sosialisasi tentang Inovasi Daerah kepada masyarakat; dan
d.memberikan insentif atau penghargaan kepada Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat yang mendorong peningkatan Inovasi Daerah,

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Inovasi Daerah. dalam rangka pengembangan Inovasi berbasis kearifan lokal dan teknologi tepat guna.
(2)Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam melakukan kegiatan Inovasi di Daerah.
(3)Inovasi di Daerah dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.lembaga riset swasta;
3. c.badan usaha;
4. d.perguruan tinggi;
5. e.masyarakat; dan/atau
6. f.lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelaksanaan pemetaan potensi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.

Pasal 6

(1)Pengembangan kebijakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan Inovasi Daerah.
(2)Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berbentuk:
1. a.dukungan sumber daya;
2. b.dukungan dana
3. c.pembentukan lembaga; dan/atau
4. d.fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 7

Dalam memetakan Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka membuat basis data Inovasi di Daerah yang dilengkapi informasi dan data paling sedikit memuat:

a.latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan;
b.tujuan dan manfaat;
c.hasil Inovasi Daerah;
d.Indikator indeks Inovasi Daerah; dan
e.data pendukung lainnya.

BAB IV

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 8

(1)Setiap Perangkat Daerah wajib mendorong Inovasi Daerah internal yang berkaitan dengan tata laksana internal dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun bentuk Inovasi lainnya.
(2)Bentuk Inovasi yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah meliputi:
1. a.Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.Inovasi pelayanan publik; dan/atau
3. c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Inovasi Daerah lainnya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berbentuk:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan;
3. c.duplikasi; dan d.. sintesis

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kriteria yang berkaitan dengan tata laksana internal dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupu.n produk atau proses produksi yang dapat diusulkan menjadi Inovasi Daerah
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka kepada Perangkat Daerah dan masyarakat.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau media sosial

BAB V

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Pasal 10

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
1. a.Bupati
2. b.Anggota DPRD
3. c.ASN;
4. d.Perangkat Daerah; dan
5. e.Masyarakat.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka dengan disertai proposal Inovasi Daerah paling sedikit memuat:
1. a.nama Inovasi;
2. b.tahapan Inovasi;
3. c.inisiator Inovasi Daerah;
4. d.jenis Inovasi;
5. e.bentuk Inovasi;
6. f.tematik Inovasi;
7. g.waktu uji coba Inovasi;
8. h.waktu penerapan Inovasi;
9. i.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
10. j.tujuan Inovasi Daerah;
11. k.manfaat yang diperoleh;
  1. 1.hasil Inovasi; dan
12. m.sumber dan besaran anggaran yang digunakan.
(3)Berdasarkan usulan Inovasi Daerah yang masuk, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka melakukan pengkajian.
(4)Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.
(5)Hasil pengkajian berisi lasulan Inovasi Daerah yang dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian usulan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Setiap Perangkat Daerah wajib mengajukan paling sedikit 1 (satu) usulan Inovasi Daerah setiap tahun.
(2)Pemberian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…