DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB III SISTEMATIKA DAN ISI BAB IV PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA-PD BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan jangka menengah daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025–2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 3);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025–2029

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kolaka.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja- PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kolaka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
12.Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD.
13.Arah kebijakan adalah kerangka kerja lima tahunan yang dijabarkan setiap tahun sebagai landasan dalam perumusan Program Prioritas Pembangunan.
14.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading/ Penjabaran kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi Esensi dari aspek geografi memuat informasi keruangan yang mewakilkan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya maupun interaksi antar wilayah. Informasi yang dimuat dalam aspek geografi menekankan bagaimana karakteristik biofisik wilayah memberikan pengaruh terhadap dinamika sosial dalam skala ruang.

Pasal 2

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN dan RPJMD Provinsi.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Visi dan misi dalam RPJMD memberikan arahan makro dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kolaka selama lima tahun ke depan. Secara lebih operasional, penerjemahan visi dan misi akan diturunkan dalam bentuk tujuan dan sasaran bahkan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun.

Pasal 4

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Bab I Pendahuluan;
b.Bab II Gambaran Umum Daerah;
c.Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d.Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e.Bab V Penutup.

Pasal 5

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA-PD dan RKPD selama tahun 2025-2029.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.Capaian target tujuan dan sasaran RPJMD;
2. b.Capaian target indikator kinerja daerah;
3. c.Efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; dan
4. d.Efektivitas program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Pasal 8

(1)Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan:
1. a.Pemantauan; dan
2. b.Supervisi.
(2)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kinerja:
1. a.RKPD dengan RPJMD; dan
2. b.Renja-PD dengan Renstra-PD.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk memastikan bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Renja-PD berkontribusi mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 Program Perangkat Daerah Sub bab ini menguraikan indikasi Program Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Pada sub bab ini juga menjabarkan indikator program beserta target capaian program dan pagu indikatif tahun 2026 hingga 2030 sebagai proyeksi kebutuhan pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program. Besaran dana yang tersedia merujuk pada sub BAB gambaran keuangan daerah, khususnya terkait dengan kerangka pendanaan yang meliputi kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan; dan
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar seperti, terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah.
(2)Perubahan RPJMD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
(3)Perubahan atau pemutakhiran atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
(4)Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan RKPD dan Perubahan Renstra-PD.
(5)Tata cara perubahan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD.
(2)Penyesuaian muatan Renstra-PD dapat dilakukan tanpa harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila:
1. a.terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; dan
2. b.terjadi perubahan atau pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
(3)Penyesuaian muatan Renstra-PD sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan selama target tujuan, sasaran, program, yang termuat dalam RPJMD tidak berubah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…