DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 248

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Rencana Induk Transportasi Bab IV Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab V Sistem Informasi Transportasi Bab VI Pembinaan Bab VII Pembiayaan Bab VIII Kerjasama Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab XI Penyidikan Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi. @) bahwa dengan ditetapkgqya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, menyebabkan adanya Peralihan Urusan dan Kewenangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya terkait urusan transportasi;

b.bahwa perrnasalahan lalu lintas di Kabupaten masih merupakan permasalahan yang bersifat multi dimensi; Menimbang : a. bahwa kegiatan lalu lintas mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan nilai- nilai kerakyatan dan keadilan; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA, PENYELENGGARAANTRANSPORTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA BUPATIKOLAKA
1. 7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. 4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
5. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
7. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. 8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ten tang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. 14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. 24.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9); 23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tagun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5317); - 19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
19. 3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
20. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI Menetapkan dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKOLAKA Dengan Persetujuan Bersama
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
14.Ruang lalu lintas adalah suatu ruang gerak sarana transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung keselamatan dan kelancaran transportasi.
13.Jaringan prasarana transportasi adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.
12.Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.
11.Pelayanan transportasi adalah jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan penggunajasa transportasi.
10.Sarana transportasi adalah sarana yang dimanfaatkan untuk pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya berupa kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor
9.Penyelenggaraan Transportasi adalah semua yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan untuk dimanfaatkan dalam pemindahan orang atau barang dari satu ternpat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sarana transportasi.
8.Rencana Induk Transportasi adalah dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman 4 (empat) yang terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka.
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRDdalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23.Bangunan pelengkap jalan adalah jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
22.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah.
21.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
20.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas jalan, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi rambu, marka, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
19.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan / a tau ruang kegiatan yang saling terh u bungkan un tuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 1 7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
16.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutanjalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
15.Simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda yang berupa terminal.
34.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
33.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
32.Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang urnum dengan tarif kelas ekonornipada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
31.Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwual atau tidak berjadwual.
30.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
29.Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
28.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
27.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan.
26.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.
25.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
24.Jalan um urn adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas um urn.
43.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
42.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan dijalan.
41.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
40.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ a tau lingkungan.
39.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ a tau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
38.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
37.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
36.Ram bu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lam bang, huruf, angka, kalimat, dan/ a tau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
35.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
52.Badan Usaha adalah Sadan Usaha MilikNegara, Badan Usaha MilikDaerah, Perseroan Terbatas, atau Koperasi.
51.Daerah Lingkungan Kepentingan adalah wilayah di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan terminal atau terminal khusus.
50.Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah pada terminal atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan terminal atau terminal khusus.
49.Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
48.Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai NegeriSipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
47.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
46.Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
45.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
44.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat Forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan transportasi memperhatikan asas:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.keadilan;
d.kepentingan umum;
e.berkelanjutan;
f.partisipatif;
g.manfaat;
h.efisien dan efektif;
i.seimbang;
j.terpadu;
k.mandiri.

BAB I

KETENTUANUMUM BUPATIKOLAKA

Pasal 3

(2 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi mi ditetapkan dengan tujuan untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang am.an, selamat, tertib dan teratur, lancar, cepat, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan daerah dengan biaya yang terjangkau;
b.mewujudkan transportasi yang ram.ah lingkungan; dan
c.mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

(1)Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan transportasi melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

53.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.

(2)Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
(1)Penyusunan Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memperhatikan :
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. b.Rencana Induk Transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
3. c.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,

Pasal 6

(1)Dalam rangka mewujudkan ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah Wajib Menyusun dan Menetapkan Rencana Induk Transportasi.
(2)Rencana Induk Transportasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), merupakan dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi yang terorganisir secara sistematis, terdiri dari sarana dan prasarana yang sating berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.
(3)Rencana induk transportasi disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan.

Pasal 5

BAB III RENCANAINDUKTRANSPORTASI Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan transportasi yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

RENCANAINDUKTRANSPORTASI Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan transportasi yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.

BAB II

RUANOLINGKUP

Pasal 9

(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pertimbangan peru bahan terhadap Rencana Induk Transportasi.
(2)Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis terhadap Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
(1)Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 8

e.rencana kebutuhan sarana transportasi;
d.rencana kebutuhan ruang transportasi; dan
c.rencana lokasi dan kebutuhan simpul;
b.arah dan kebijakan peranan transportasi; perjalanan;
a.prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal dan tujuan Rencana lnduk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), paling sedikit memuat:

Pasal 7

(1)Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, dan pusat kegiatan dengan wilayah sekitarnya.
(2)Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.jalan untuk Kendaraan Bermotor; dan/ atau
2. b.jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 12

Ruang Lalu Lintas Jalan berupa:

a.jalan; dan
b.bangunan pelengkap Jalan.

Isi peraturan

Teks248PDFHirarki

Memuat teks peraturan…