DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pangan lokal khas tolaki mekongga, perlindungan pangan lokal, pelestarian pangan lokal, tanggung jawab pemerintah daerah dan peran serta masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pangan lokal khas Tolaki Mekongga di Kabupaten Kolaka perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian sehingga dapat dikembangkan secara baik dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Perlindungan dan pelestarian pangan lokal khas tolaki mekongga diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarein Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PANGAN LOKAL KHAS TOLAKI MEKONGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: L Daerah adalah Kabupaten Kolaka.

2.Bupati adalah Bupati Kolaka.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rai^at Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

BAB II

PANGAN LOKAL KHAS TOLAKI MEKONGGA

Pasal 2

Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga terdiri atas:

a.jenis makanan, sebagai berikut: 1) sinonggi; 2) baku; 3) pulo; 4) beu-beu; dan 5) uwato
b.jenis sayuran, sebagai berikut: 1) purundawa tandolota; 2) purundawa tinira bao; 3) purundawa tinira lanu; 4) purundawa tinira onii; 5) purundawa tinira ndawaro; 6) purundawa lade (mburu mbaku); 7) purundawa kotiwu; 8) purundawa palola; 9) purundawa tawa huko; 10) purundawa tawa tokole; 11) purundawa tawa lameadu; 12) purundawa tawa kela; 13) paria kalau; 14) susu mbundi; 15) palola; 16) okela 17) tanggoreke; 18) wolikolo; 19) tolembo; 20) kahawa; dan 21) tamesiu.
c.jenis minuman, sebagai berikut: 1) neawi mesiu; 2) neawi mopai; dan 3) pongasi.

BAB III

PERLINDUNGAN PANGAN LOKAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat menyiapkan tenaga pendamping dalam pengolahan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.
(2)Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga berupa:
1. a.berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengatur distribusi Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga di Daerah;
2. b.mengharuskan setiap acara kenegaraan, pemerintah dan swasta menyajikan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.
3. c.mendorong aparatur sipil negara, TNl/POLRI, anggota DPRD/ pegawai BUMN/Swasta, hotel, restoran, dan swasta untuk membeli Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulannya; dan
4. d.mendorong setiap tamu pemerintah, tamu swasta dan wisatawan untuk membeli Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.
(2)Dalam hal pangan lokal dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, Pemerintah Daerah menentukan harga jual Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga yang terjangkau dan ekonomis.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual terhadap Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

BAB IV

PELESTARIAN PANGAN LOKAL

Pasal 7

Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan dalam pelestarian Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat mendirikan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga setelah melakukan studi kelayakan dengan mempertimbangkan potensi yang telsih ada dan ketersediaan pangan lokal yang telah di kembangkan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan penguatan terhadap usaha mikro dibidang Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.
(2)Penguatan terhadap usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.fasilitasi sarana dan prasarana dan pembiayaan dapat membeli, menampung dan menyalurkan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga;
2. b.membangun pasar khusus bagi pelaku usaha Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga; dan
3. c.membangun kemitraan dengan dunia usaha untuk membeli Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…