DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAB III PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL BAB IV PENANGGULANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAB V SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB VII SISTEM INFORMASI TERPADU BAB VIII PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB IX PENDANAAN BAB X PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa pemerintahan daerah mempunyai tanggungjawab dan berwenang untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah Kabupaten Kolaka.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); Mengingat sosial, perlu sosial secara kesejahteraan kesej ah teraan b.bahwa untuk mewujudkan dilakukan penyelenggaraan Menimbang : a. bahwa kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara yang hakiki dan dijamin secara legal agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya; BUPATI KOLAKA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TENTANG BUPATIKOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURANDAERAH KABUPATENKOLAKA NOMOR O 4TAHUN 2025 ';I '\ ·-. ' ' Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Bupati adalah Bupati Kolaka.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
5.Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah,terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jarmnan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGANKEMISKINAN Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKOLAKA dan BUPATIKOLAKA

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ' I )
6.Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
7.Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
8.Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
9.Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
10.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ a tau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
11.Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKKSadalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan, konseling, konsultasi pemberian atau penyebarluasan informasi, penjangkauan dan pemberdayaan bagi keluarga secara proposional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang dibutuhkan oleh keluarga;
12.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah orgarusasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. -', '
14.Badan usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta/ atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
15.Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16.Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas- tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
17.Relawan sosial adalah seseorang dan/ atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18.Penyuluh sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki olek Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
19.Partisi pasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat organisasi perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/ a tau kemasyarakatan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
20.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial; •' .. " .. . BABII KEBIJAKANPENYELENGGARAANKESEJAHTERAANSOSIAL

Pasal 2

(1)Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan kesejahteraan sosial daerah.
(2)Kebijakan kesejahteraan sosial daerah merupakan penjabaran dari kebijakan kesejahteraan sosial nasional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

21.Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan social adalah pola umum tindakan pemerintah daerah dalam rangka untuk memecahkan permasalahan kesejahteraan sosial dan menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dituangkan dalam sesuatu dokumen perencanaan daerah;
22.Program penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk memecahkan permasalahan kesejahteraan sosial dan menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dituangkan dalam sesuatu dokumen perencanaan tahunan daerah;
23.Standar sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara mmimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan social;
24.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
25.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya di singkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
26.Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penyediaan sumber daya keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. ..

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial kabupaten/kota untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

Pasal 3

(1)Kebijakan kesejahteraan sosial daerah dituangkan dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah
2. b.daerah;
3. c.rencana strategis Dinas Sosial Daerah;
4. d.rencana kerja pemerintah Daerah;
5. e.rencana kerja dan anggaran tahunan Dinas Sosial Daerah; dan
6. f.dokumen perencanaan daerah lainnya.
(2)Kebijakan kesejahteraan sosial daerah merupakan pedoman bagi:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.pemerintah kabupaten/kota;
3. c.lembaga di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
4. d.pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(3)Kebijakan kesejahteraan sosial daerah meliputi:
1. a.pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
2. b.fasilitasi pelaksanaan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. c.penyediaan dan distribusi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4. d.penyediaan stimulan dan penghargaan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
5. e.perizinan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangan daerah;
6. f.distribusi dan pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
7. g.pelaksanaan standar rmrumurn sarana dan prasarana kesejahteraan sosial; dan
8. h.penyediaan dan pengembangan data kesejahteraan sosial.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam bentuk program pelayanan sosial.
(2)Dinas Sosial Daerah merumuskan program pelayanan sosial sesuai kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial.
(3)Sasaran program pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PMKSdan PSKS.

Pasal 6

(1)Dinas Sosial Daerah menetapkan dan mengusahakan pemenuhan target rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.
(2)Dalam menetapkan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial Daerah memperhatikan proporsionalitas antar kabu paten/ kota.
(3)Dalam mengusahakan pemenuhan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial Daerah memberikan prioritas kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memenuhi kriteria masalah sosial yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 5

(1)Dinas Sosial Daerah merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
(2)Dalam merumuskan dan/ a tau menetapkan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial Daerah berpedoman pada kebijakan kesejahteraan sosial daerah.
(2)Bupati mendorong badan usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya di bidang kesejahteraan sosial. . '. , .

Pasal 10

(1)Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
1. a.penyandang disabilitas;
2. b.eks wanita tuna susila;
3. c.gelandangan;
4. d.pengemis;
5. e.orang terlantar;
6. f.eks penderita penyakit kronis;
7. g.eks warga binaan lembaga pemasyarakatan;
8. h.korban tindak kekerasan;
  1. 1.korban bencana alam: J. korban bencana sosial;
9. k.korban perdagangan orang;
  1. 1.anak jalanan;

Pasal 9

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam:

a.keluarga; b.masyarakat; dan
c.UPT, panti sosial dan/ atau LKS.

Pasal 8

a.Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
b.Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan. . ' '
(1)Pasal 12 ayat (1) jaminan sosial dimaksudkan untuk:
1. a.menjamin fakir miskin, balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dengan kategori berat, eks penderita penyakit kronis dan eks psikotik yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
2. b.menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…