DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT BAB III JENIS ZAKAT BAB IV ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT BAB V SEKRETARIAT BAZNAS KAB BAB VI PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VII INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA BAB VIII PEMBIAYAAN BAZNASDA DAN PENGGUNAAN RAK AMIL BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII LARANGAN BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Zakat, maka Perda Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat dinilai telah ketinggalan dan banyak kekurangan, karena itu dipandang perlu untuk ditinjau dan digantikan dengan perturan daerah yang baru;
a.bahwa zakat merupakan instrumen keagamaan yang disamping bernilai ibadah juga memiliki nilai sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Agar potensi zakat di masyarakat dapat didayagunakan secara optimal, maka zakat perlu dikelola dengan baik, melembaga, amanah, akuntabel, dan berkeadilan, sesuai dengan syariat Islam; BUPATI KOLAKA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENT ANG PENGELOLAAN ZAKAT KABUPATEN KOLAKA PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATIKOLAKA
1. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. 7.Peraturan Menteri Agama Nomors2 Tahun 2014 / tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATIKOLAKA
6. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. 7.Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
11. 1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
12. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
13. 3.Bupati adalah Bupati Kolaka;
14. 4.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
15. 5.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
16. 6.Zakat Profesi/Pendapatan dan Jasa Usaha adalah zakat atau harta yang dikeluarkan setiap memperoleh penghasilan yang telah mencapai nishab sesuai waktu diterimanya.
17. 7.Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan pada emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nishab dan haul,
18. 8.Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan nuang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nishab dan haul.
19. 9.Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha pemiagaan yang btelah mencapai nishab dan haul.
20. 10.Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen.
21. 11.Zakat Peternakan dan Perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang temak dan hasil perikanan yang telah mencapai nishab dan haul.
22. 12.Zakat Pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nishab dan haul.
23. 13.Zakat Pendapata dan Jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
24. 14.Zakat Rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
25. 15.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
26. 16.Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
27. 17.Nishab adalah batas paling sedikit harta yang wajib dikenakan zakat.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM Pengelolaan zakat oleh BAZNASKABbertujuan:

a.meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalarn pengelolaan zakat; dan
b.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
c.membantu masyarakat muslim agar dalarn mengamalkan satah satu rukun Islam lebih terarah dan lebh tepat sasaran.

Pasal 3

Pengelolaan zakat berasaskan:

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 2

18.Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriah atau 12 (dua belas) bulan Qarnariah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
19.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
20.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
21.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNASadalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
22.BAZNASKabupaten yang selanjutnya disebut BAZNASKABadalah lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di wilayah Kabupaten Kolaka.
23.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNASKABuntuk membantu pengumpulan zakat pada beberapa tempat dalam wilayah Daerah.
24.Amil adalah pengelola zakat yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
25.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalarn pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
26.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut disebut Dirjen, adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian agama.

(1)BAZNASKABsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab kepada BAZNASprovinsi dan Bupati.
(2)BAZNASKABsebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi yaitu:
1. a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Daerah, dibentuk BAZNASKAB.
(2)Pembentukan BAZNASKABsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Dirjen atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(3)BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri.

Pasal 5

Umum ( 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.permagaan;
4. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
  1. 1.rikaz.
(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
(4)Ketentuan mengenai syarat dan perhitungan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan darah ini.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 4

(1)Ketua BAZNASKABsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi memimpin pelaksanaan tugas BAZNASKAB.
(2)Wakil ketua BAZNASKABsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas bidang perencanaan, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, bidang keuangan, bidang administrasi perkantoran, bidang sumberdaya manusia, dan bidang pelaporan.
(3)Pembagian tugas wakil ketua atas bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada 8 ayat (2) diatur oleh Ketua.

BAB III

JENIS ZAKAT

Pasal 9

( 1) BAZNASKABterdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.

(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat)orang wakil ketua.
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Pasal 8

Paragraf Kedua Unsur Pimpinan dan Pelaksana Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dan Pasal 6 aya (2), BAZNASKABwajib:

a.melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama dan instansi terkait di tingkat Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b.melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati; dan
c.melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di kabupaten.

Pasal 7

b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaanzakat. r

(1)Pimpinan BAZNASKABsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Pasal 14

Pimpinan BAZNASKABdiberhentikan apabila:

a.meninggal dunia;
b.habis masa jabatan;
c.mengundurkan diri;
d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…