DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Pemberi Bantuan Hukum Bab IV Penerima Bantuan Hukum Bab V Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bab VI Tata Cara Penyalur Dana Bantuan Hukum Bab VII Pengawasan Bab VIII Larangan Bab IX Ketentuan Penyidikan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin merupakan hak asasi yang harus dipenuhi untuk terwujudnya keadilan dan persamaan dihadapan hukum;
b.bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum pada masyarakat miskin belum optimal, dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur dan memberi arah pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin;
c.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, diperlukan norma hukum yang meberikan landasan dan arah untuk kepastian hukum melalui pembentukan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kolaka. Menimbang BUPATIKOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENT ANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KOLAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA, Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Tahun 2009 tentang113. Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Tahun 1959 tentang292. Undang-Undang Nomor
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Danan Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
11.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara curna-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
8.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
9.Pengawas pelaksanaan bantuan hukum adalah perangkat daerah yang membidangi permasalahan hukum.
10.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 1

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUANHUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN DI KABUPATEN KOLAKA. dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KOLAKA Dengan Persetujuan Bersama

(2)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berbadan hukum;
(1)Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum terhadap orang miskin.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM BUPATI KOLAKA,

Pasal 3

PEMBER!BANTUANHUKUM BABIII Ruang lingkup Penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi:

a.Pemberi Bantuan Hukum;
b.Penerima Bantuan Hukum;
c.Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum
e.Pengawasan;
f.Larangan:
g.Ketentuan Penyidikan; dan
h.Ketentuan Pidana.

Pasal 2

12.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
13.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;

Pasal 5

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di sidang pengadilan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain, untuk pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 4

b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum. Hak Penerima Bantuan Hukum meliputi:
a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/ a tau Kode Etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Hak Penerima Bantuan Hukum

(1)Penerima bantuan hukum meliputi orang dan kelompok masyarakat miskin.
(2)Kriteria orang dan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

PENERIMABANTUAN HUKUM

BAB IV

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 6

d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum ; dan
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

(1)Jenis-jenis Bantuan Hukum meliputi:
1. a.bidang hukum Keperdataan;

Pasal 12

Tata cara Pemberian Bantuan Hukum

a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
d.apabila pemohon mempunyai komplik kepentingan sebagaimana disebutkan pada huruf c tersebut diatas surat keterangan miskin dapat dimintakan dari dinas Sosial Kabupaten Kolaka.

Pasal 11

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerirna Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…