DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberdayaan usaha mikro, kriteria usaha mikro, bentuk pemberdayaan, pendekatan, penciptaan iklim dan perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan jejaring usaha, hak kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada kawasan industri; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA KAWASAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Dinas adalah organisasi pemeintahan yang membidangi urusan Usaha Mikro.
5.Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas untuk mengembangkan Usaha Mikro pada kawasan Industri alam sektor kegiatannya.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
8.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9.Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 11.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang- undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. 12.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 13.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 14.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
15.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro. 16.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha. 17.Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat. IS.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka. 19.Kelompok Usaha Mikro adalah kelompok wirausaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan. 20.Sentra Usaha Mikro adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama. 21.Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif. 22.1ndustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahanbaku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. 23.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Kawasan Industri. 24.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 25.Jejaring Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam Industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama. 26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 2

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah
2. b.Dunia Usaha;
3. c.Lembaga swadaya masyarakat;
4. d.Lembaga pendidikan; dan
5. e.masyarakat.
(3)Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan untuk mengukur keberhasilan program Pemberdayaan Usaha Mikro pada kawasan industri

Pasal 3

(1] Dinas/Badan/Kantor wajib menyusun perencanaan Pemberdayaan Usaha Mikro setiap 1 (satu) tahun. (2] Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas, dan pemangku kepentingan. (3] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro pada kawasan industri dilakukan oleh Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.
(3)Dalam membiayai pelaksanaan Pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1] Dinas/Badan/Kantor wajib melakukan evaluasi tahunan. (2] Hasil evaluasi sebagaimana dimaskud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas. [3] Setiap Usaha Mikro terkhusus pada kawasan industri yang telah memperoleh Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Dinas. [4] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 6

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

a.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB IV

BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 7

(1)Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk:
1. a.fasilitasi permodalan;
2. b.dukungan kemudahan memperole bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
3. c.pendidikan dan pelatihan;
4. d.pelibatan dalam pameran perdagangan;
5. e.pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa; dan
6. f.fasilitasi HAKl.
(2)Setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.
(3)Untuk mendukung kegiatan pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyusun dan menerbitkan Panduan Kegiatan yang dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.
(4)Pemberdayaan dalam bentuk fasilitasi permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(5)Pemberdayaan dalam bentuk dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitasi pendukung dalam proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
1. a.meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
2. b.pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
3. c.mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
(6)Pemberdayaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta Iain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (7] Pemberdayaan dalam bentuk pelibatan dalam pameran perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri. (8] Pemberdayaan dalam bentuk pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk keikutsertaan Usaha Mikro dalam lelang pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. [9] Pemberdayaan dalam bentuk fasilitasi HAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan untuk memfasilitasi pemilikan HAKI atasproduk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. [10] Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro lainnya.

BAB V

PENDEKATAN

Pasal 8

(1)Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisiensikan pemberdayaan Usaha Mikro pada kawasan industri perlu dilakukan dengan pendekatan :
1. a.Kelompok;
2. b.Sentra; dan
3. c.Klaster.
(2)Pendekatan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a diterapkan pada tingkat penumbuhan wirausaha baru, meliputi beberap jenis komoditi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif.
(3)Pendekatan Sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskein kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
(4)Pendekatan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan pada Usaha Mikro yang menjadi prioritas Pengembangan Industri yang dapat dikembangkan menjadi suatu Kawasan Industri.
(5)Dalam setiap Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Usaha Mikro.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENCIPTAAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 9

(1)PemerintahDaerah memfasilitasi penciptaan IklimUsaha yang mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro melalui aspek;
1. a.pendanaan;
2. b.sarana dan prasarana;
3. c.informasi usaha;
4. d.kemitraan;
5. e.perizinan usaha;
6. f.kesempatan berusaha;
7. g.promosi dagang; dan
8. h.dukungan kelembagaan.
(2)Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan penciptaan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf a ditujukan untuk:

a.Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembagakeuangan bukan bank;
b.Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha Mikro;
c.Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan
d.Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan Sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 11

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…