DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 171

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA PERUSAHAAN DAN KEDUDUKAN BAB Ill MODAL BAB IV ORGAN PDAM BAB V KEPEGAWAIAN BAB VI TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN PELAPORAN BAB VII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BAB VIII PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN BAB IX TARIF BAB X DANA PENSIUN BAB XI KETENTUAN SANKSI BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendirian PDAM sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, bertujuan untuk mengelola sumber daya air dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan air minum yang bermutu di masyarakat Kabupaten Kolaka, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
c.Peraturan Daerah Kabupaten KolakaNomor6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka dipandang sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, karena itu perlu ditinjau kembali dengan membentuk peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf, b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. dan BUPATI KOLAKA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4279);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

(1)Direksi dapat mengajukan penambahan modal perusahaan kepada daerah dengan disertai alasan dan peruntukannya.
(1)Modal PDAMseluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBDdan tidak terbagi atas saham.
(2)Modal PDAMbersumber dari:
1. a.Penyertaan modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan
4. d.Sumber modal lainnya.

Pasal 3

(2)Kantor Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kolaka.

BAB ILL

MODAL ( 1) Yang dimaksud dengan PDAMadalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka.

Pasal 2

3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD,adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka. ·
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabu paten Kolaka.
8.Unsur Staf adalah pembantu Direktur yang terdiri dari Bagian dan Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
9.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
10.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
11.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12.Konsumen adalah Pihak pelangganjasa PDAM

(1)Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:

BAB II

NAMA PERUSAHAAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 9

( 1) Dewan pengawas adalah unsur pengawasan operasional PDAM yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada bupati.

(2)Dewan pengawas diangkat berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/ atau masyarakat konsumen.
(3)Batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 8

( 1) Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan dewan pengawas dan direksi sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah ini.

(2)Bupati sebagai pemilik modal peru.sahaan, menerima laporan pertanggungjawaban kinerja dewan pengawas dan direksi.
(3)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kegiatan operasionalisasi PDAM.
(4)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati dapat menunjuk pejabat tertentu di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 7

( 1) PDAMdidukung dengan Organ PDAMdan Kepegawaian

(2)Organ PDAMterdiri dari:
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas: dan
3. c.Direksi.

Pasal 6

Umum Setiap penambahan penyertaan modal daerah kepada perusahaan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV

ORGANPDAM

Pasal 5

(2)Pengajuan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan dewan pengawas ditujukan kepada bupati. Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai wewenang:
1. a.menilai kinerja direksi dalam mengelola PDAM;
2. b.menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan bupati;

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a.melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
c.memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business plan/ corporate plan), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Isi peraturan

Teks171PDFHirarki

Memuat teks peraturan…