DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Penyesuaian Nama Jalan Bab III Penyelenggaraan PEnyesuaian Penomoran Rumah/Bangunan Bab IV Pengaturan Penomoran Rumah/Bangunan Bab V Papan Dan/Atau Plank Nama Jalan dan Plat Nomor Rumah/Bangunan Bab VI Peran Serta Masyarakat Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Penyidikan Bab IX Ketentuan Pidana Bab X Ketentuan Peralihan Bab Xi Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan pesatnya pembangunan, maka perlu ada penyesuaian Nama j alan dan Penomoran Rumah/Bangunan diatur dan ditata kembali demi tertibnya kawasan kota Kolaka kabupaten Kolaka.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyesuaian N arna. J alan dan Penomoran Rumah/Bangunan di Kabupaten Kolaka.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat komunikasi tentang Penomoran Rumah/ memperoleh informasi dan identitas Nama Jalan dan Menirnbang : a. bahwa Kabupaten Kolaka sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam rangka memudahkan BUPATI KOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENT ANG PENYESUAIAN NAMA JALAN DAN PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN DI KABUPATEN KOLAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA BUPATIKOLAKA
3.Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4444);
4.Undan.g-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan. dan Kawasan Pemukiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2.Undan.g-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 1822); tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 2014Tahun23Nomor8. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Norn ortentang Perubahan atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 12 Tahun 2011 tentang7. Undang-Undang Nomor Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerinta Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
4.Bu patiadalahBu patiKolaka. Pasall RUMAH/NAMA JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN DI KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BUPATIKOLAKA

Pasal 2

23.Papan dan/atau Plank namajalan adalah Papan dan/atau Plank nama Jalan yang dibuatkan untuk dipasang sebagai penanda Nama Jalan.
24.Plat Nomor Rumah adalah Plat Nomor Rumah/Bangunan yang dibuatkan untuk dipasang pada setiap Rumah/Bangunan;
25.Kegiatan Kemasyarakatan adalah segala bentuk persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang, yang diberikan kepada penyelenggara kegiatan yang menggunakan jalan diluar fungsinya untuk kegiatan kemasyarakatan; dan
26.Penyelenggara Kegiatan adalah setiap orang, kelompok, organisasi, dan/ atau badan hukum yang menggunakan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan. Penentuan dan Penyesuaian nama-nama Jalan sesuai status terdiri dari:

a.Nama jalan lama dipertahankan dan/ a tau tetap dipakai;
b.Nama jalan lama diperbaharui atau diganti dengan nama baru;
c.Jalan-jalan baru yang belum mempunyai nama diberi namajalan yang baru;dan

Pasal 5

(1)Pemberian namajalan berdasarkan status sesuai ayat (2) huruf a, b, c dan d. adalah kewenangan Pemerintah Daerah melalui keputusan Bupati.
(2)Pemberian nama jalan berdasarkan status sesuai ayat (2) huruf e adalah kewenangan Pemerintah Desa melalui Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Camat.

Pasal 4

(1)Setiap penyelenggaran penye su aran nama jalan berdasarkan kewenan.gan dan status dari jalan.
(2)Jenis-jenis jalan. menurut statusnya terdiri:
1. a.Jalan. Nasional;
2. b.J alan. Provinsi;
3. c.J alan. Kabupaten;
4. d.Jalan Kota;dan
5. e.Jalan Desa.

Pasal 3

e.mewujudkan. sistem jaringan. jalan. yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya system transportasi yang terpadu dan terintegrasi agar tidak membingungkan Masyarakat.

(1)Nama-nama jalan dikelompokkan pada klaster status jalan, kompleks perumahan dan/atau pemukiman yang saling berdekatan.
(2)Narna-nama jalan diberikan tanda pengenal dan/ atau plank yang jelas pada tempat yang sudah ditentukan.
(3)Bilamana jalan terdiri dari dua jalur diberikan hanya satu nama jalan, dan yang membedakan adalah rambu lalu lintas yang memberikan petunjuk atas masing- masing lajur kanan atau lajur kiri.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENYESUAIAN NAMA JALAN

Pasal 7

Penentuan dan penyesuaian n am a Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diteapkan atau diusulkan diambil dari nama yang mengandung nilai edukatif seperti:

a.nama-nama yang mencerminkan Nilai Budaya dan Nilai Sejarah serta Kearifan Lokal seperti Tokoh Budaya, Tokoh Pejuang, Pahlawan Tingkat Nasional, Tingkat Regional, maupun Tingkat Lokal;
b.nama-nama Flora dan Fauna spesifik yang banyak hidup dan/atau tumbuh di daerah ini dan menjadi khasanah sumber daya alam yang ada;
c.nama lain yang dianggap oleh masyarakat sangat mempunyai makna:filosofi atas keberadaannya ditengah-tengah masyarakat kabupaten Kolaka.

Pasal 6

d.Jalan kecil dan/ atau gang atau lorong yang tidak termasuk pada status jalan pada pasal 3 ayat (2) dapat diberikan nama atau diberi angka Romawi mengikuti jalan yang ada di lajur luarnya.

(1)Rumah yang terletak dibelakang rumah yang menghadap jalan diberikan nomor uru t sesudah rumah dihadapannya.

BAB IV

PENGATURAN PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN

Pasal 10

(1)Setiap Rumah/Bangunan wajib memasang Plat Nomor.
(2)Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) adalah plat nomor yang dibuat seragam yang secara teknis pengadaan dan pendistribusiannya diatur dengan Keputusan Bupati.
(3)Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dipasang ditempat yang jelas pada bagian depan Rumah/Bangunan.
(4)Pemilik Rumah/Bangunan dapat menambah nomor rumah dari plat nomor yang ada dengan desain sendiri tanpa merubah nomor yang telah ditentukan misalnya dipagar atau teras rumah.

Pasal 9

(1)Pemberian NomorRumah dan/atau Bangunan masing-masing mengikuti nama jalan yang telah ditetapkan secara berurut dengan nomor ganjil dimulai nomor atau angka 1 dan seterusnya berada pada lajur sebelah kanan jalan, dan nomor genap dimulai nomor atau angka 2 dan seterusnya berada pada lajur sebelah kiri jalan;
(2)Pemberian nomor Rumah/Bangunan kewenangan Pemerintah Daerah;
(3)NomorRumah/Bangunan harus tercatat pada registrasi kependudukan pada tingkat pemerintahan setempat.
(4)NomorRumah/Bangunan dipasangkan plat nomor yangjelas.

Pasal 8

(1)Rumah/Bangunan yang terletak disatu jalan yang melintasi dua atau lebih Kelurahan diberi nomor secara beruru tan, sedangkan nomor RT dan RW disesuaikan dengan kelurahan masing- masing.
(2)Rumah kopel dan/ atau rumah kost cukup diberi hanya satu nomor dengan diberi kode angka romawi untuk masing-masing petak dan/atau ruang kamar.
(3)Terhadap Rumah Toko dan/ atau Bangunan komplek pasar, diberikan nomor tersendiri dengan kode blok A, blok B, blok C dan seterusnya dan masing-masing blok diberikan nomor angka 1, 2, 3 dan seterusnya.
(4)Rumah/Bangunan yang didirikan setelah pemberian Nomor secara misal diberikan kode A, B, C dan seterusnya setelah Nomor Urut Rumah/Bangunan terdahulu yang terletak disamping, dimuka atau dibelakangnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYESUAIAN PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN

Pasal 11

(2)Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun nomor rumah yang ada akan diinventarisir kembali dalam rangka penataan sesuai perkem bangan dilapangan.
(3)Terhadap Pemilik Rumah/Bangunan harus terdaftar pada RT/RW ataupun Kelurahan dan/ atau desa setempat dan telah memilik Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
(4)TerhadapRumah/Bangunan yang hingga pemberian nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, diwajibkan segera melaporkan dan/ atau mendapatkan rekomendasi dari yang berwenang.
(5)Terhadap Rumah/Bangunan yang baru ada setelah pemberian Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diwajibkan melapor kepada RT /RW atau Kelurahan dan/ atau Desa setempat untuk mendapatkan nomor dengan kode dan/atau urutan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan master plan Kota. ( 1) Setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan dapat berperan serta dalam pengamanan, pemeliharaan dan peman tau an terhadap pa pan dan/atau plank nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan agar terhindar dari pengrusakan, pemusnahan, penghilangan sebagian atau seluruhnya.
(2)Setiap orang atau kelompok masyarakat atau badan dilarang merusak, memusnahkan atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dengan alasan apapun terhadap papan dan/ atau plank Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan.
(3)Melaporkan kepada yang berwenang apabila terjadi pengrusakan atau penghilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…