DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS BAB III SARANA DAN PRASARANA BAB IV JENIS PELAYANAN BAB V KETENTUAN PENGUJIAN BAB VI PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN SAMPEL BAB VII SANKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan suatu aturan mengenai pengelolaan laboratorium lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Kolaka.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); lingkungan penyelenggaraandiperlukankualitas BUPATIKOLAKA,

a.bahwa guna mendapatkan data yang sah tentang parameter DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENGELOLAANDANPEMANFAATANLABORATORIUM PENGUJIAN KUALITASLINGKUNGAN BUPATIKOLAKA PROVINS!SULAWESITENGGARA PERATURANDAERAHKABUPATENKOLAKA NOMOR r TAHUN2025 TENTANG Mengingat: Menimbang: ' Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
3. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); ten tang12 Tahun 20116. Undang-Undang Nomor
5. 4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4377);
6. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Dinas Lingkungan Hidup.
5.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD, adalah Kepala OPD yang mempunyai kewenangan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATANLABORATORIUMPENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKOLAKA dan BUPATIKOLAKA Tujuan penyelenggaraan laboratorium adalah untuk mengetahui kualitas air, udara dan tanah dalam rangka memberi pelayanan kepada pelanggan dan mendukung tugas-tugas pokok OPD Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 3

BABII MAKSUDDANTUJUAN PENGELOLAANDANPEMANFAATANLABORATORIUM PENGUJIANKUALITAS

Pasal 2

(1)Maksud pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium pengujian kualitas adalah melaksanakan pengujian kualitas lingkungan.
(2)Pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kualitas air, udara, dan tanah dan emisi bergerak.

7.Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
8.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikat tertentu dalam hal ini pengakuan terhadap kemampuan dan kewenangan laboratorium lingkungan dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN)atau badan akreditasi lain secara intemasional.
9.Pengujian kualitas lingkungan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan contoh uji termasuk analisis di lapangan, penanganan transportasi, penyimpanan, preparasi, dan analisis contoh uji.
10.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
11.Pelanggan adalah seseorang atau badan hukum yang memanfaatkan jasapengujian dan pengambilan sampel laboratorium lingkungan.

Pasal 7

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan secara berkala setiap bulan, tri wulan, dan persemester di UPTDLaboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. BABIV JENIS PELAYANAN

Pasal 6

(1)Pelayanan yang diberikan laboratorium meliputi:
1. a.Pelayanan internal yaitu pelayanan kepada bagian-bagian yang ada pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menunjang tugas tugas pokok;
2. b.Pelayanan eksternal yaitu pelayanan kepada pelanggan pengguna jasa laboratorium di luar OPD Dinas Lingkungan Hidup.
(2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pengujian kualitas Air Permukaan (Sungai, Danau), Air Tanah, Air Laut dan Air Limbah
2. b.Pengujian kualitas Udara;
3. c.Pengujian kualitas Tanah;
4. d.Pengujian kualitas Emisi tidak bergerak;

Pasal 5

Organisasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah organisasi penyelenggaraan laboratorium lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SARANADANPRASARANA

Pasal 4

Sarana dan prasarana laboratorium lingkungan meliputi organisasi, sumber daya manusia, gedung, peralatan, alat mobilisasi. BABVII SANKSI

Pasal 10

(1)Setiap usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 akan diberikan Sanksi berupa:
(1)Sampel sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
(2)Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten.

Pasal 9

(1)Pengambilan sampel Air, Udara, Tanah dan Emisi tidak bergerak Wajib dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh Uji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
(2)Pengambilan sampel yang dilakukan oleh pelanggan maka UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup tidak bertanggung jawab terhadap hasil pengujian di laboratorium;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BABVI PENGAMBILANSAMPELDANPENGUJIANSAMPEL

Pasal 8

(2)Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan industri, bengkel, rumah sakit, jasa kesehatan, perumahan, hotel, pergudangan, bidang pekerjaan umum, atau kegiatan lainnya yang berdampak terhadap lingkungan.
(3)Kegiatan pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium pengujian kualitas lingkungan. AKBAR LEMBARANDAERAHKABUPATENKOLAKATAHUN2025 NOMOR7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA, PROVINS! SULAWESITENGGARANOMOR: 5/ 15/2025 Salinan sesuai dengan aslinya: TTD Diundangkan di Kolaka pada tanggal ,~ .h,u io?--S- Pj. SEKRETARISDAERAHKABUPATENKOLAKA, AMRI TTD Ditetapkan di Kolaka pada tanggal l S .l vt. \ ?-. 0 'l-5" BUPATIKOLAKA,
1. a.Teguran tertulis
2. b.Pembekuan lzin Lingkungan
3. c.Pencabutan izin Lingkungan dan atau;
4. d.Denda sesuai aturan Perundang-Undangan
(2)Sanksi atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya akan dikenakan terhadap Usaha dan/ atau kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten.
(3)Usaha dan/atau kegiatan yang lzin Lingkungannya diadakan oleh Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…