DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis dan pengelolaan destinasi pariwisata, tanda daftar usaha dan pemasaran pariwisata, peran serta masyarakat, pendanaan serta pengawasan dan pengendalian

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kepariwisataan salah satu upaya untuk meningkatkan kehidupan serta penghidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan di daerah. Kepariwisataan yang berjalan dengan baik akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa kepariwisataan akan mendorong masyeirakat untuk memanfaatkan peluang usaha dan kerja yang ada, mendorong investasi pada sektor pariwisata, dan akan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Kolaka sehingga perlu penyeienggaraan kepariwisataan yang terarah dan berkesinambungan.
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di Kabupaten Kolaka diperlukan pengaturan yang mengenai penyeienggaraan kepariwisataan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyeienggaraan Kepariwisataan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATI KOLAKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geograiis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 10.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 12.1ndustri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang hams dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekeija pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

BAB II

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
(2)Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama, sosial, budaya, dan ciri khas Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata di Daerah.
(2)Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(3)Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Destinasi Pariwisata Daerah.
(2)Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembangunan fasilitas umum;
2. b.pembangunan fasilitas pariwisata;
3. c.pembangunan aksesibilitas; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat.
(3)Pembangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan fasilitas umum yang memadai.
(4)Pembangunan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas Daerah.
(5)Pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan jalan dan transportasi pada Destinasi Pariwisata Daerah.
(6)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.peningkatan kapasitas sumber daya lokal di bidang Usaha Pariwisata;
2. b.pengembangan usaha mikro di bidang Usaha Pariwisata; dan
3. c.penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku industri Pariwisata, dunia usaha dan masyarakat.

BAB V

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 5

(1)Setiap Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata.
(2)Tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
(3)Setiap Pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
3. c.pembekuan sementara kegiatan usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata dilakukan melalui sistem OSS.
(2)Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 7

(1)Tanda daftar usaha pariwisata berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata.
(2)Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pemasaran Pariwisata.
(2)Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan data dan informasi mengenai Pariwisata Daerah;
2. b.penyebarluasan pariwisata melalui media cetak dan media elektronik;
3. c.pameran wisata; dan
4. d.promosi wisata.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan koperasi dalam bidang usaha Pariwisata.

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan koperasi dalam bidang usaha Pariwisata dengan usaha skala besar.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945