DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Tata Ruang Kawasan Wisata; 4. Penataan Ruang Kawasan Wisata; 5. Perizinan; 6. Jangka Waktu Berlakunya Izin Pemanfaatan Ruang Kawasan-Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku; 7. Kewajiban dan Larangan; 8. Pencabutan Izin; 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 10. Ketentuan Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13.Kawasan Wisata Adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berupa fasilitas pariwisata, pelayanan produk wisata secara terpadu.
14.Zonasi Makro adalah dimana kawasan pariwisata tersebut berada
15.Zonasi Mikro adalah sebagian yang menjadi tujuan wisata yang tersedia dalam kawasan tersebut sebagai daya tarik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku adalah dalam rangka :

a.pengembangan Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku;
b.pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku TATA RUANG KAWASAN WISATA

Pasal 3

-4 Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku adalah pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi saat ini, potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, dengan melalui :

a.pemanfaatan potensi alam secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi dari kelestarian lingkungan;
b.pengintegrasian keseluruhan kegiatan secara makro dan mikro fisik kawasan.

Pasal 4

Batasan Kawasan Wisata Pesisir Lasusua-Tobaku adalah :

a.Sebelah Barat dibatasi oleh Teluk Bone.
b.Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Tobaku.
c.Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Ponggiha.
d.Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Lanipa-nipa

Pasal 5

(1)Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
1. a.zonasi makro;
2. b.zonasi mikro.
(2)Zonasi makro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.Kelurahan Lasusua;
2. b.Desa Ponggiha;
3. c.Desa Lanipa-nipa;
4. d.Desa Tobaku.
(3)Zonasi mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.Wisata Olahraga;
2. b.Wisata Religi;
3. c.Wisata Bahari;
4. d.Wisata Kuliner;
5. e.Wisata Pendidikan/Edukasi
6. f.Wisata Minat Khusus
(4)Peta kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENATAAN RUANG KAWASAN WISATA

Pasal 6

Penataan Ruang Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku terdiri dari :

a.Ruang Terbuka;
b.Penggunaan tanah;
c.Pola Jaringan Jalan;
d.Pengendalian dan peningkatan fungsi ruang terbuka;
e.Identitas dan karakter lokal;
f.Lingkungan Perkotaan;
g.Taman wisata lingkungan;
h.Figurasi ruang.

Pasal 7

(1)Jaringan jalan yang terdapat pada kawasan wisata Pesisir Pantai lasusua- tobaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, selain untuk kepentingan pariwisata juga dapat digunakan oleh umum sebagai jalan pintas dengan melakukan pembayaran tertentu;
(2)Hasil pungutan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan biaya perbaikan jaringan jalan tersebut.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan ruang kawasan pariwisata harus memiliki izin Pemanfaatan Ruang dari Bupati.
(2)Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
(3)Setiap permohonan yang masuk akan diadakan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
(4)Persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan.
(5)Izin Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati yang diajukan secara tertulis.
(6)Bentuk izin usaha Kawasan Pariwisata dan Tanda Surat Izin Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut -6 dengan Keputusan Bupati.
(7)Bupati dapat melimpahkan kewenangan perizinan kepada pejabat terkait.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KAWASAN WISATA PESISIR PANTAI LASUSUA TOBAKU

Pasal 9

(1)Jangka waktu berlakunya izin pemanfaatan ruang Kawasan wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap setahun sekali.
(3)Tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

(1)Pemegang izin pemanfaatan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku diwajibkan :
1. a.Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran di lingkungan Kawasan wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku;
2. b.Mematuhi setiap ketentuan teknis yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk;
3. c.Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian pengelolaan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku pemegang izin usaha dilarang :
1. a.melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
2. b.memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
3. c.melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

(1)Izin dicabut apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasan. - 7
(3)Pencabutan izin sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.
(4)Dalam hal izin dicabut, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin segera menghentikan kegiatan usahanya.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…