DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok yang diantaranya berisi larangan kepada setiap orang menjual produk tembakau menggunakan mesin layan diri, kepada anak di bawah usia 18 tahun, dan kepada perempuan hamil.. Pemda menetapkan kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan. Dalam peraturan ini juga diatur tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat dan bebas dari asap rokok. Selain itu juga diatur pula sanksi administrasi dan ketentuan pidana atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar 1945; Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN; Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daereih adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Utara.
4.Kesehatan adalah keadaan sehat balk secara flsik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan,
6.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7.Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
8.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
9.Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
10.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
11.Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok.
12.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
17.Tempat keija adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup ,bergerak atau tetap di mana tenaga keija bekeija, atau yang dimasuki tenaga kerja untul< keperluan suatu usaha.
18.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
19.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tempat tertentu yang belum masuk dalam aturan ini namun kemudian ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok.
20.Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
21.Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
22.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
23.Tim supervisi adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dari berbagai Satuan Keija Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia
b.kemanfaatan hukum
c.keterpaduan
d.keserasian
e.partisipatif
f.keseimbangan antara hak dan kewajiban
g.keadilan
h.perlindungan hukum
i.keterbukaan dein peran serta; dan
j.akuntabilitas m Pasal 3 # Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:
a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup.
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil, dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau.
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
e.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 5

Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau:

a.menggunakan mesin layan diri
b.kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun:dan
c.kepada perempuan hamil

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
(2)Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada avat (1) antara lain sebagai berikut:
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima persen) dari total luas iklan.
2. b.mencantumkan penadaan/tuHsan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau
  1. 0.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan Iain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau
3. d.Tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok
4. e.Tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan.
5. f.Tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan
6. g.Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok
7. h.Tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan
  1. 1.Tidak ditujukan terhadap anak ,remaja, dan/atau wanita hamil
8. j.Tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
9. k.Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat
(3)Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok
2. b.Tidak diletakkan di Jalan Utama atau Protokol
3. c.Harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
4. d.Tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi); dan
5. e.Tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetepkan oleh Pemerintah Daerah Pasal 7 Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Rokok.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau ;dan
2. b.Tidak bertujuan untuk memproduksikan Produk Tembakau
(2)Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 9

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;

a.Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
b.Tidak bertujuan untuk mempromsikan Produk Tembakau

Pasal 10

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosil^ Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
1. a.Fasilitas pelayanan kesehatan
2. b.Tempat proses belajar mengajar
3. c.Tempat anak bermain
4. d.Tempat ibadah
5. e.Angkutan umum
6. f.Tempat kerja; dan
7. g.Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan
(2)Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di Hngkungan Kawasan Tanpa Rokok .
(3)Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok
(4)Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok .

Pasal 12

(1)Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud dalam pasalll huruf f dan humf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok
(2)Tempat khusus untuk merokok harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar

Pasal 13

(1)Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) wajib dipasang tanda lareingan merokok
(2)T^da- tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
(3)Pemasangan Tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penangungjawab tempat-tempat tersebut.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…