DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERA BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
c.bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017- 2022. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4339); 1
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 2 Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Utara. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKOLAKAUTARA dan BUPATI KOLAKAUTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAHTAHUN 2017-2022.

BAB II

RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dan pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 3

RPJMD tahun 2017-2022 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD tahun 2006-2026 Pasal 4 Selain mengacu pada RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RPJMD memperhatikan Rencana Pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara BABIII SISTEMATIKA PasalS

(1)Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV : Permasalahan dan Isu Srategis Daerah;
5. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
7. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
8. h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah; 4
  1. 1.BABIX : Penutup.
(2)Ketentuan mengenai uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJMD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu 2017-2022.

Pasal 7

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 memuat Visi, Misi, dan Program Bupati, Arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Perangkat daerah, program lintas Perangkat daerah, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD;
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. BABIV PENGENDALIANDANEVALUASI Pasal 8
(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap kepala Perangkat Daerah.
(3)Kepala SKPD yang membidangi perencanaan daerah menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV KETENTUANPERALIHAN Pasal 9 RPJMD Kabupaten Kolaka Utara yang telah ada tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini dundangkan Pasal 10 Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada pasa18, maka perubahan tersebut akan dimuat dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 5 BABV

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Ditetapkan di Lasusua pada tanggal i!) t£prWAri 2018 BUPATI KOLAKA UTARA, H. NUR RAHMAN UMAR Diundangkan di Lasusua pada tanggal lel 'f~r~cd' \ 2018 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR .1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH : (1/10/2018) 6 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKOLAKAUTARA NOMOR TAHUN2018 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN2017-2022 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan pertirobangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. II. PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas. Pasal 5 7 Cukup jelas.

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebelum RPJMD Tahun 2017-2022 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas. Pasall0 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…