DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEKOSOGAN JABATAN PERANGKAT DESA BAB IV TIM PENGISIAN BAB V PENJARINGAN BAB VI PENYARINGAN BAB VII PENGANGKATAN BAB VIII PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN BAB IX MASA TUGAS BAB X BIAYA BAB XI LARANGAN BAB XII PEMBERHENTIAN BAB XIII PELAKSANA TUGAS BAB XIIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan rangkaian fungsi manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Desa guna mendukung kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b.bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka perlu pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1
2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKOLAKAUTARA dan BUPATl KOLAKAUTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKATDESA.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 4
12.Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
13.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14.Unsur Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut dengan unsur masyarakat adalah bagian dari masyarakat Desa yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan pelindungan anak, kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi budaya masyarakat Desa.
15.Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
16.Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa oleh Tim Pengisian Perangkat Desa. 17.Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyanngan Calon Perangkat Desa.
18.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa yang mendaftarkan diri dalam penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa.
19.Calon Perangkat Desa adalah Calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Tim sebagai Calon Perangkat Desa.
20.Penjaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran, dan penetapan Calon Perangkat Desa.
21.Penyaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi kemampuan Calon Perangkat 5 Desa dan penetapan Calon Perangkat Desa yang lulus dengan nilai terbaik.
22.Seleksi adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa untuk menyeleksi kemampuan Calon Perangkat Desa guna menentukan urutan (ranking) kemampuan Calon Perangkat Desa.
23.Pemberhentian adalah pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24.Hari adalah hari kerja. BABII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.mendukung kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan hingga pemberhentian Perangkat Desa; dan
2. b.mendukung transparansi, independensi dan akuntabilitas proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. BABIII KEKOSONGANJABATANPERANGKATDESA Pasal 3
(1)Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.
(2)Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kekosongan 6 jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan. BABIV TIMPENGISIAN Pasal 4
(1)Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
(2)Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) terdiri dari :
1. a.seorang ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. b.seorang sekretaris yang berasal dari unsur Perangkat Desa; dan
3. c.paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat.
(4)Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Bupati dapat memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada Tim Pengisian.

Pasal 5

(1)Tugas Tim Pengisian adalah:
1. a.mengumumkan kepada masyarakat mengenai lowongan jabatan Perangkat Desa;
2. b.menyusun jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, proses dengan 7 persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
3. c.menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
4. d.menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
5. e.melaksanakan pendaftaran dan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon;
6. f.menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat;
7. g.meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon Perangkat Desa;
8. h.menetapkan Calon Perangkat Desa yang 1010s dari keberatan masyarakat sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan;
  1. 1.melaksanakan penyaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga; J. menyusun dan menetapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat yang memperoleh hasil seleksi;
9. k.mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh Rangking tertinggi kepada Kepala Desa; dan
  1. 1.melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(2)Tim Pengisian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(3)Tim Pengisian sebelum melaksanakan tugasnya dilantik dan diambil sumpahjjanjinya oleh Kepala Desa dihadapan BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat. 8
(4)Sumpah/janji yang diucapkan oleh Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) adalah sebagai berikut: "Demi Allab/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Tim Pengisian Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-Iurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
(5)Pengucapan surnpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Kepala Desa dan didampingi oleh tokoh agama dan /atau rohaniwan sesuai agama anggota Tim Pengisian.
(6)Pelantikan Tim Pengisian dituangkan Dalam Berita Acara Pelantikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dua orang saksi dari unsur BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(7)Tim Pengisian melaksanakan tugas sejak tanggal Pelantikan oleh Kepala Desa sampai dengan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam hal Tim Pengisian mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim dan digantikan oleh orang lain atas usul atau berdasarkan kesepakatan Tim Pengisian. 9
(2)Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang memiliki hubungan darah dengan Ketua Tim Pengisian pada tingkat pertama baik ke atas, ke bawah, dan ke samping, maka Ketua Tim Pengisian digantikan oleh orang lain atas usul atau berdasarkan kesepakatan Tim Pengisian.
(3)Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BABV PENJARINGAN

Pasal 7

(1)Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim Pengisian mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon Perangkat Desa kepada mayarakat.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Pasal 8

(1)Calon Perangkat Desa adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
1. a.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat; 10
4. d.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dual tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon;
5. e.Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisan (SKCK);
6. f.Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
7. g.Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
8. h.Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  1. 1.Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara JUJur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah; dan
9. k.Mampu membaca dan menghafal ayat sud Al-Qur'an Minimal 5 (lima) Surah bagi calon perangkat desa yang beragama Islam.
(2)Anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatarr/kedudukan semula apabila ditetapkan sebagai calon perangkat desa.
(3)Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi 11 persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatanjkedudukan semula.
(4)Pegawai Negeri Sipil, anggota TNIjPOLRI, pegawai BUMNjBUMDdan pegawai swasta berbadan hukum yang mencalonkan diri menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabatj pimpinan yang berwenang.
(1)Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, mengajukan lamaran tertulis bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengisian dengan melampirkan:
1. a.Kartu Tanda penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;
2. b.Surat Pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.Surat Pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.Surat Lamaran tertulis rangkap 2 (dua);
5. e.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)sebanyak 2 (dua) lembar; 12
7. h.Surat pemyataan tidak pemah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang bermeterai eukup;
  1. 1.Surat pemyataan kesanggupan untuk mengumumkan seeara jujur dan terbuka seeara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bagi pendaftar yang telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dengan meterai eukup; J. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
8. k.Pas photo berwama ukuran 4 x 6 em sebanyak 5 (lima) lembar;
  1. 1.Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai eukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD; m.Surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijm dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai eukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa; dan
9. n.Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat /pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMDdan Pegawai swasta yang berbadan hukum.
(2)Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasionallainnya. 13
(3)Tempat dan waktu pendaftaran Sakal Calon adalah di lingkungan Kantor Pemerintah Desa dan pada jam 07.30 sampai dengan 15.30.

Pasal 10

(1)Bakal calon yang mendaftarkan diri paling sedikit 2 (dua) orang setiap jabatan yang kosong.
(2)Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran berakhir dan jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka pendaftaran diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari.
(3)Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan jumlah pendaftar tetap kurang dari dua orang, maka Kepala Desa melalui rapat internal Pemerintah Desa menunjuk dua orang atau lebih dari penduduk desa untuk diikutsertakan dalam penjaringan Sakal Calon.
(4)Warga desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan melampirkan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Penelitian kelengkapan administrasi pendaftaran calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengisian dan berkoordinasi dengan dinas / instansi terkait.

(1)Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) han 14 setelah penandatanganan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.
(2)Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) han setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.
(3)Nama-nama Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) diumumkan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa selama 3 (tiga) hari secara berturu t-turu t.

Pasal 13

Tanggapan keberatan masyarakat terhadap Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Pegisian dapat disampaikan kepada Tim Pengisian baik secara perseorangan dan/ atau kelompok, paling lamb at 3 (tiga) hari sejak selesainya pengumuman Calon Perangkat Desa dengan keten tuan se bagai beriku t:

a.Tanggapan keberatan masyarakat dibuat secara tertulis dan ditandatangani, dengan melampirkan fotocopy identitas yang masih berlaku;
b.lsi tanggapan dapat berupa dugaan pemalsuan persyaratan administratif Calon Perangkat Desa dan Iatau kebiasaan perilaku buruk Calon Perangkat Desa di masyarakat sebelum pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.

Pasal 14

(1)Dalam hal tanggapan keberatan masyarakat berupa dugaan pemalsuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Tim Pengisian dapat melakukan klarifikasi melalui lembaga yang berwenang darr/atau Calon Perangkat Desa yang bersangkutan. 15
(2)Apabila tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka Tim berwenang melakukan diskualifikasi bagi Calon Perangkat Desa yang bersangku tan.
(3)Dalam hal tanggapan masyarakat berkaitan dengan kebiasaan berperilaku buruk Calon Perangkat Desa, Tim Pengisian dapat melakukan klarifikasi kepada beberapa orang/tetangga dekat dari Calon yang bersangkutan dan/ atau kepada Calon Perangkat Desa yang bersangkutan.
(4)Jika tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, maka Tim membuat laporan hasil klarifikasi secara tertulis sebagai lampiran berita acara penyaringan Calon Perangkat Desa, untuk disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan Perangkat Desa.
(5)Penyampaian tanggapan keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 tidak dapat dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi Calon Perangkat Desa.
(1)Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
(2)Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
1. a.Ujian tertulis;
2. b.Ujian praktek; dan
3. c.Wawancara. 16
(3)Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.Bahasa Indonesia;
4. d.pemerintahan daerah;
5. e.pemerintahan desa;
6. f.pengetahuan umum; dan
7. g.muatan lokal.
(4)Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program word, excel, dan power point;
2. b.Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program word dan excel;
3. c.Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program word dan/ atau menggunakan tulisan tangan yang ditetapkan oleh Tim Pengisian; dan
4. d.Penulisan naskah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti contoh naskah yang disediakan oleh Tim Pengisian.
(5)Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa.
(6)Dalam hal seleksi kemampuan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga.
(7)Dalam hal seleksi kemampuan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Tim pengrsian bekerjasama dengan pihak ketiga. 17
(8)Dalam hal seleksi kemampuan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VI

PENY ARINGAN

Pasal 16

(1)Calon Perangkat Desa berhak dan wajib mengikuti seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengisian.
(2)Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Tim Pengisian.
(3)Calon Perangkat Desa yang tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan gugur.
(1)Penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
(2)Bobot penilaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan komposisi sebagai berikut:
1. a.bobot ujian tertulis 50 % (lima puluh perseratus);
2. b.bobot ujian praktek 30 % (tiga puluh perseratus); dan
3. c.bobot wawancara 20 % (dua puluh perseratus).
(3)Akumulasi penilaian seluruh bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penentuan ranking hasil seleksi Calon Perangkat Desa.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

PENY ARINGAN

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

PENY ARINGAN

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015