DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM, BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM, BAB VII LARANGAN, BAB VIII PENDANAAN, BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF, BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan masyarakat miskin di Kabupaten Kolaka Utara dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma dan Pemerintah Daerah berperan dalam mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mem bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin; Menimbang BUPATI KOLAKA UTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA Scanned with Carnscanner Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
2. 3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
4. 5.Bantuan Hukurn adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hokum.
5. 6.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Dan BUPATI KOLAKAUTARA MEMUTUSKAN :

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Scanned with CamScanner

Pasal 5

(1)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud datarn Pasal 4 {1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana, baik litigasi maupun non litigasi;
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum Jain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaran Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.Menjamin pemenuhan hak bagi penerirna bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.Mewujudkan hak konstitusional warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.Menjarnin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
d.Terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.Keterbukaan;
d.Efisien si;
e.Efektifitas;
f.Akuntabilitas. Bantuan Hukum.
1. 7.Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan kelompok masyarakat HAM.
2. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
3. 9.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
4. 10.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum di luar pengadilan. Scanned with CamScanner Pasal 9 Penerima bantuan hukum berhak:
a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUANHUKUM

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penunjukan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjanlakan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian per masalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukurn;
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakredi tasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program bantuan hukum.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melipu ti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. 4- Scanned with CamScanner

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUANHUKUM Pasal 4 ayat ( 1) meliputi setiap orang a tau kelompok orang miskin secara ekonorni yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;

Pasal 12

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

a.melaporkan kepada Bupati dan DPRD tentang program bantuan hukurn;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Pera tu ran Dae rah ini;
c.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/ atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
d.memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai,

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum berhak:

a.melakukan rekruitment terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan bantuan hukurn;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum di kabupaten;
d.menerima anggaran dari daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di da1am siding pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah maupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukurn, keamanan, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum wajib:

a.rnenyampaikan bukti, infer masi, dan/ atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
b.mernbantu kelancaran pemberian bantuan hukum. selesai dnn/ a tau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukurn yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mcnclapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
c.mcndapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Scanned with CamScanner

Pasal 15

(1)Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tonai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.
(2)Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {l), pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalarn memperoleh persyaratan tersebut.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…