DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Bupati Kolaka Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019 harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tab un Anggaran 2020, sehingga perlu melakukan Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2020.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \ Tabun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran NegarL_/ Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomomr 5601);
12.Peraturan Pemerintah Repeublik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 ten tang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tabun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tabun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 440, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 13 Tabun 2018 tentang Perubaban ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Soisal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan J aminan Kernatian yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oprasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
34.Peraturan Daerah Nornor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
35.Peraturan Daerab Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 07);
36.Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Usaha, (Lembaran Daerab Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 08);
37.Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 09);
38.Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerab, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 05);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 ten tang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 03);
40.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2020 Pasall Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tabun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.053.875.422.822,00 berkurang sejumlah Rp. (67.908.373.647,11) sehinga menjadi Rp. 985.967.049.174,89 rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah

a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Pendapatan setelah perubahan
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Belanja setelah perubahan Surplus/ Deftsit Rp 931.637.222.822,00 Rp (57.933.567.837,29) Rp 873.703.654.984,71 Rp 1.053.875.422.822,00 Rp (67.908.373.647.11) Rp 985.967.049.174,89 Rp (112.263.394.190,18)
1. 3.Pembiayaan Daerah: a) Penerimaan Pembiayaan I. Semula II. Bertambah / (Berkurang) Rp 126.238.200.000,00 Rp (9.689.805.809.82) Penerimaaan pembiyaan setelah perubahan Rp 116.548.394.190,18 b) Pengeluaran Pembiayaan
2. 1.Semula II. Bertambah / (Berkurang Pengeluaran pembiyaan setelah perubahan Pembiayaan Netto Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 4.000.000.000,00 Rp 285.000.000.00 Rp 4.285.000.000,00 Rp. 112.263.394.190,18 Rp. 0,00 Pasa12 1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a.Pendapatan Asli Daerah I. Semula Rp 45.948.303.727,00 II. Bertambah / (Berkurang RQ 7.332.887.580200 Pendapatan Asli daerah setelah perubuhaa Rp 53.281.191.307,00
b.Dana Perimbangan I. Semula Rp 703.513.483.000,00 II. Bertambah / (Berkurang RQ {86.861.882.0002OO} Dana Perimbangan sejumlah setelah perubuhan Rp 616.651.601.000,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah I. Semula Rp 182.175.436.095,00 II. Bertambah / (Berkurang RQ 21.595.426.582271 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubuhari Rp 203.770.862.677,71 2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a.Pajak Daerah I. Semula II. Bertambah / (Berkurang Pajak Daerah setelah perubahan Rp 8.933.996.512,00 RQ (2.849.568.000200) Rp 6.084.428.512,00
b.Retribusi Daerah
1. 1.Semula II. Bertambah / (Berkurang Retribusi Daerah setelah perubahari Rp 3.114.484.350,00 RQ (865.725.350200) Rp 2.248.759.000,00
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah I. Semula II. Bertambah / (Berkurang Rp 12.599.575.358,00 RQ 1.007.536.058200) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 13.677.111.,416,00
d.Lain-lain Pendpatan Asli Daerah Yang Sah
1. 1.Semula II. Bertambah / (Berkurang Rp 21.300.247.507,00 Rp 9.970.644.872,00 Lain-lain PAD Yang Sah setelah perubahari Rp 3] .270.892.379,00 3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a.Bagi hasil pajak/bukan pajak I. Semula II. Bertambah / (Berkurang) Rp Rp 16.362.348.000,00 (80.708.000,00) Bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahari Rp 16.281.640.000,00
b.Dana Alokasi Umum I. Semula II.Bertambah / (Berkurang) Dana Alokasi Umum setelah perubahari Rp 520.853.277.000,00 Rp (58.929.818.000,00) Rp 461.923.459.000,00 C. Dana Alokasi Khusus
1. 1.Semula 11.Bertambah / (Berkurang) Dana Alokasi Khusus setelah perubahari Rp 166.297.858.000,00 Rp (27.851.356.000,00) Rp 138.446.502.000,00 4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf C terdiri dari jenis pendapatan :
a.Pendapatan Hibah I. Semula II.Bertambah / (Berkurang) Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 25.919.761.500,00 Rp 6.294.190.000,00 Rp 32.213.951.500,00
b.Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi/ pemerintah daerah Lainnya J. Semula Rp 18.865.316.595,00 II.Bertambah / (Berkurang) Rp 1.668.417.582,71 Dana Bagi Hasil Pajak dan prouinsi/ pemerintah daerah Lainnya setelahperu.bahan Rp 20.533.734.177,71
c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus I. Semula II. Bertambah / (Berkurang) Rp 137.390.358.000,00 Rp 13.132.819.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp 150.523.177.000,00
d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya I. Semula Rp 00,00 II.Bertambah / (Berkurang) Rp 500.000.000,00 Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemeriniah. Daerah Lainnya setelah perubahan Rp 500.000.000,00 Pasa13 1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :
a.Belanja tidak langsung I. Semula II. Bertambah / (Berkurang) Belanja tidak Zangsung setelah perubahan Rp 506.097.403.108,00 Rp (4.543.524.864,11) Rp 501.553.878.243,89
b.Belanja Langsung sejumlah
1. 1.Semula II. Bertambah / (Berkurang) Belanja langsung setelah perubahan Rp 547.778.019.714,00 Rp (63.364.848.783,00) Rp 484.413.170.931,00 2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a.Belanja Pegawai I. Semula Rp 310.194.376.970,00 II. Bertambah / (Berkurang) Belanja Pegawai setelah perubahan Rp (14.495.602.541,3]) Rp 295.698.774.428,69
b.Belanja Bunga
1. 1.Semula II. Bertambah / (Berkurang) Belanja Bunga setelah perubahan Rp Rp 3.000.000.000,00 (1.900.000.00,00) Rp 1.100.000.000,00
c.Belanja Hibah I. Semula II. Bertambah / (Berkurang) BeZanja Hibah. setelah perubahan Rp 7.641.580.000,00 Rp 7.579.131.500,00 Rp 15.220.711.500,00
d.Belanja Bantuan Sosial I. Semula II. Bertambah / (Berkurang) Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp Rp 243.332.000,00 6.021.203.216,00 Rp 6.264.535.216,00
e.Belanja Bagi Hasil I. Semula II. Bertambah / (Berkurang) Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp Rp 974.158.514,00 (140.839.276,80) Rp 833.318.751,20
f.Belanja Bantuan Keuangan I. Semula Rp 182.043.955.624,00 II. Bertambah / (Berkurang) RQ (5.841.312.276jOO) Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 179.632.049.400,00
g.Belanja Tidak Terduga I. Semula Rp 2.000.000.000,00 II.Bertambah / (Berkurang) Rp 4.233.895.000200 BeZanja Tidak: Terduga setelah perubahan Rp 6.233.895.000,00 3). Belanja langsung sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai I. Semula II. Bertambah / (Berkurang) Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 39.504.513.500,00 Rp 942.189.900200 Rp 40.446.703.400,00
b.Belanja Barang dan Jasa
1. 1.Semula Rp 224.713.506.208,00 II. Bertambah / (Berkurang) RQ {12.195.532.4272OO} Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 212.517.973.781,00
c.Belanja Modal
1. 1.Semula Rp 283.560.000.006,00 II. Bertambah / (Berku rang) RQ (52.111.506.2562OO) Belanja Modal setelah perubahan Rp 231.448.493.750,00 Pasa14 1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah
1. 1.Semula II. Bertambah / (Berkurang) Rp 126.238.200.000,00 RQ {9.689.805.809,82} Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 116.548.394.190,18
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. 1.Semula II. Bertambah / (Berkurang) Rp Rp 4.000.000.000,00 285.000.000200 Penqeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 4.285.000.000,00 2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebeluronya
1. 1.Semula II. Bertambah / (Berkurang) Rp 27.953.200.000,00 RQ 25.19l.834.190,18 Sisa Lebih Perhitunqan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp 53.145.034.190,18
b.Penerimaan Pinjaman Daerah I. Semula II. Bertambah / (Berkurang) Rp 98.285.000.000,00 Rp (34.881.640.000,00) Penerimaari Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp 63.403.360.000,00 3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a.Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah I. Semula Rp II. Bertambah / (Berkurang) =-:;R=p ---=O:.._::O-L.;,O::...;;;,.O 3.000.000.000,00 Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00
b.Biaya-biaya berhubungan dengan utang Pemerintah I. Semula Rp II. Bertambah / (Berkurang) Rp 1.000.000.000,00 285.000.000,00 Biaya-biaya berhubungan dengan utang Pemeriniah. setelah perubahan Rp 1.285.000.000,00 Pasa15 1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDTahun Anggaran 2020. 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Pasa16 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini, terdiri dari : 1). Lampiran I 2). Lampiran II 3). Lampiran In 4) Lampiran IV 5). Lampiran V 6). Lampiran VI 7). Lampiran VII 8). Lampiran VIII 9). Lampiran IX 10) Lampiran X 11) Lampiran XI 12) Lampiran XII 13) Lampiran XIII Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, program, dan kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Peru bahan Jumlah Pegawai, Golongan dan Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Oaerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Oalam Tahun Anggaran lui; Daftar Dana Cadangan; Oaftar Pinjaman dan Obligasi Daerah. Pasa17 Bupati Kolaka Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasa18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal :;;'vZ ()/(tddtr 2020 Diundangkan di Lasusua Pada tanggal :~ ()l(tl>0~ 2020 ETARIS DAERAH KABUPATENKOLAKAUTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TABUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020: ( 10/121/2020) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABAGIAN HUKUM, H. I L HAM. SH NIP. 19750404 200502 1 010 Pasa18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ditetapkan ill Lasusua Pada tanggal: ~Q O~ 2020 BUPATI KVRA' r0 H. NUR RAHMAN UMAR Diundangkan di Lasusua Pada tanggal :R_;;'_ O{<.Thfcnr 2020 ETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3 MOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020: ( 10/121/2020)

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…