DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III INDUSTRI UNGGULAN BAB IV JANGKA WAKTU BAB V PELAKSANAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022-2042;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawasi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); BUPATI KOLAKAUTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKAUTARA NOMOR .3.. TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOLAKAUTARA TAHUN 2022-2042 BUPATI KOLAKA UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang I J
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); I I
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/ 12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Ren can a Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2039 (Lembaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 15);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 1'ahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara.
3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
4.Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati Kolaka Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten Kolaka Utara adalah daerah setingkat Kabupaten yang menyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. MEMUTUSKAN: DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan _J

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022-2042

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri;
b.pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK;
1. 6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa lndustri.
2. 7.Pembangunan lndustri adalah proses kegiatan melakukan perubahan yang direncanakan dengan mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek ekonomi, sosial dan budaya.
3. 8.Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
4. 9.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022-2042, selanjutnya disebut RPIKU2022-2042 adalah dokumen perencanaan Pembangunan lndustri di Kabupaten Kolaka Utara.
5. 10.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIKadalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam Pembangunan Industri di Kabupaten/Kota. I l I I i I I _J I

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2022-2042;
b.Industri Unggulan;
c.jangka waktu RPIK;
d.pelaksanaan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan. I I kesejahteraandankemakmurane. meningkatkan 11

BAB II

RUANOLINGKUP masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah;
b.mewujudkan kebijakan pembangunan industri Nasional didaerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri Kabupaten Kolaka Utara guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
c.pedoman bagi pelaku lndustri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah; dan
d.Pedoman peran serta bagi masyarakat dalam pembangunan industri. - - --- -~ -- -,

(3)Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di daerah dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kabupaten.
1. a.Industri pengolahan kakao;
2. b.Industri perikanan tangkap;
3. c.lndustri pengolahan jagung;
4. d.Industri pengolahan cengkeh;
5. e.Industri nikel;
6. f.Industri pengolahan kelapa dalam;
7. g.Industri pengolahan nilam; dan
8. h.Industri pupuk organik cair.

Pasal 6

(1)Program Pembangunan Industri meliputi:
1. a.Pengembangan Industri Unggulan;
2. b.Pengembangan perwilayahan Industri;
3. c.Pembangunan sumber daya Industri;
4. d.Pembangunan sarana prasarana Industri; dan
5. e.Pemberdayaan Industri.
(2)Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 5

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan Industri.

Pasal 7

(1)Pengembangan Industri Unggulan harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam Pembangunan Industri.
(4)Pengembangan Industri unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam RIPK.
(5)Industri Unggulan dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Kabupaten Kolaka Utara.
(6)Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra lndustri Kecil dan Menengah (IKM).
(7)Pembangunan sumber daya lndustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
(8)Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi, jaringan air, listrik, telekomunikasi, dan pengelolaan lingkungan.
(9)Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dilakukan melalui Pembangunan Industri Hijau, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), kerja sama internasional, dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). I

Pasal 9

(1)RPIK Kabupaten Kolaka Utara 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Kabupaten Kolaka Utara 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)RPIK Kabupaten Kolaka Utara 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; BABN JANGKAWAKTU

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2019-2039.
(2)Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dapat mengembangkan lndustri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten Kolaka Utara
(3)Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan skala besar. . --1 _J l

Pasal 11

(1)RPIK Kabupaten Kolaka 2022-2042 meliputi:
1. a.gambaran umum meliputi:
  1. 1.kondisi umum daerah;
  2. 2.sumber daya Industri;
  3. 3.sarana dan prasarana; dan
  4. 4.pemberdayaan Industri kecil dan menengah. memperhatikan:
2. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kolaka Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kolaka Utara.
3. b.Potensi sumber daya Industri di wilayah Kabupaten Kolaka Utara;
4. c.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara dan/ atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. d.Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan Pembangunan Industri di Provinsi Sulawesi Tenggara serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan;dan
6. e.Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri. 2022-2042Utara

Pasal 10

(1)RPIK Kabupaten Kolaka Utara 2022-2042 mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan Industri nasional.
(2)RPIK Kabupaten Kolaka BABV PELAKSANAAN . . -- - -------J J

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…