DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Kewenangan; 3.Prinsip Reklamasi dan Pasca Tambang; 4.Tata Laksana Reklamasi dan Pasca Tambang; 5.Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang; 6.Pelaksanaan dan Pelaporan; 7.Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang; 8.Reklamasi dan Pasca Tambang Bagi Pemegang IPR; 9.Penyerahan Lahan Reklamasi dan Lahan Pasca Tambang; 10.Sanksi Administratif; 11.Ketentuan Peralihan; 12.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 114);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 1
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasidan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
5.Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertambangan. 3
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
7.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
8.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
10.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi,serta air tanah.
11.Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, danbatuan aspal.
12.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
13.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatanoperasi produksi.
16.IUPK yang selanjutnya disebut Ijin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus
17.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 4
19.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
20.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untukmemperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
21.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
23.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
24.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27.Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
28.Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. 5

Pasal 2

(1)Pengaturan Reklamasi dan Pasca tambang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian lingkungan hidup pada wilayah bekas kegiatan pertambangan;
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan agar dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dapat berhasil guna, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha reklamasi dan pasca tambang antara lain adalah :

a.Melakukan Pengawasan dan pembinaan terhadap persiapan reklamasi dan pasca tambang;
b.Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang ;
c.Menilai keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang para pemegang IUP dan IPR;

Pasal 4

(1)Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang kemudian diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III

PRINSIP REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 5

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
(2)Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
(3)Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
(4)Reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
1. a.penambangan terbuka, dan
2. b.penambangan bawah tanah.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi prinsip: 6
1. a.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
2. b.keselamatan dan kesehatan kerja.
(2)Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) wajib memenuhi prinsip:
1. a.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
2. b.keselamatan dan kesehatan kerja; dan
3. c.konservasi mineral dan batubara.

Pasal 7

(1)Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
1. a.perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
3. c.penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
4. d.pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
5. e.memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
6. f.perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Prinsip keselamatan dan kesehatan keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
2. b.perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
(3)Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c , meliputi:
1. a.penambangan yang optimum;
2. b.penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
3. c.pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
4. d.pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
(4)Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk tenorm dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari tenorm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 8

(1)Pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 7 peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 9

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang kepada Bupati.
(2)Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
(3)Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4)Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
1. a.prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. b.sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
3. c.kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
4. d.ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 10

(1)Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.
(3)Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
(4)Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)paling sedikit memuat:
1. a.tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
2. b.rencana pembukaan lahan;
3. c.program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen; dan
4. d.kriteria keberhasilan ;
5. e.biaya langsung, meliputi:
  1. 1.Penatagunaan lahan
  2. 2.Revegetasi
  3. 3.Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
  4. 4.Pekerjaan sipil
6. f.biaya tidak langsung, meliputi:
  1. 1.Mobilisasi dan demobilisasi alat
  2. 2.Perencanaan reklamasi
  3. 3.Administrasi dan keuntungan
  4. 4.Supervisi 8
(5)Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
1. a.tempat penimbunan tanah penutup;
2. b.tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
3. c.jalan;
4. d.pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
5. e.bangunan/ instalasi sarana penunjang;
6. f.kantor dan perumahan;
7. g.pelabuhan khusus; dan
8. h.lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…