DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB V TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PEMERIKSAAN BAB VIII HASIL USAHA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKOLAKAUTARA dan BUPATI KOLAKAUTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PD. BPR BAHTERAMAS KOLAKAUTARA.

BAB IV

BESARANPENYERTAANMODALDAERAH Pasal 4 Besaran penyertaan modal daerah pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp.250.000.000,- .

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara;
(2)Reneana usulan Penyertaan modal daerah merupakan bagian dari reneana bisnis PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara dalamjangka menengah dan tahunan;
(3)Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi wajib menyusun rene ana usaha (busines plan), guna menjamin adanya kepastian pihak-pihak terkait;
(4)Dokumen reneana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan reneana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti prom perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum;
(5)Direksi menyampaikan usulan peneairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui SKPKD dengan menyebutkan tujuan penggunaan modal tersebut.
(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara yang menerima penyertaan modal daerah;
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati;
(3)Penunjukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami kewirausahaan seeara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI

PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 8

Pasal 9

(1)Direksi PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan seeara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBDdan ditembuskan pada DPRD Kabupaten Kolaka Utara.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 10

(1)Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik danjatau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara;
(2)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat. 4
(1)Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasa15 merupakan persentase laba usaha (Deviden) berdasarkan hasil audit; (Q) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ditetapkan di Lasusua. pada tanggal, 2017 Plh. BUPATI KOLAKA UTARA Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 2017 SEKRE RIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PD. BPR BAHTERAMAS : (4/70/2017); Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ISKANDAR ADNIN ,SH NIP.1967010120012 1007 5 /

BAB VIII

HASIL USAHA Pasal 12

Pasal 11

(1)Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal5 merupakan persentase laba usaha (Deviden) berdasarkan hasil audit;
(2)Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya. BABIX KETENTUAN PENUT\1P

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ditetapkan di Lasusua. pada tanggal, 2017 fIh, Bt)PATI KOLAKA UTARA Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 2017 SEKR ARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, DAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PD. BPR BAHTERAMAS : (4/70/2017); Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ISKANDAR ADNIN,SH NIP.1967010120012 1007 5

(1)Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal5 merupakan persentase laba usaha (Deviden) berdasarkan hasil audit;
(2)Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ditetapkan di Lasusua. pada tanggal, 08 - 08> - 2017 Plh. BUPATI KOLAKA UTARA Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 2017 SEKRET S DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, AR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR..~ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PD. BPR BAHTERAMAS : (4/70/2017); Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ISKANDAR ADNIN,SH NIP.1967010120012 1007 5
(1)Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal5 merupakan persentase laba usaha (Deviden) berdasarkan hasil audit;
(2)Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ditetapkan di Lasusua. pada tanggal, 2017 Plh. BUPAT OLAKA UTARA Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 2017 SEKR ~RIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR ... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PD. BPR BAHTERAMAS : (4/70/2017); Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ISKANDAR ADNIN,SH NIP. 196701012001 2 1007 5

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…