DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGADAAN TANAH BAB III PENILAIAN GANTI KERUGIAN BAB IV BENTUK GANTI KERUGIAN BAB V MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI KERUGIAN BAB VI PIHAK PENERIMA GANTI KERUGIAN BAB VII GANTI RUGI TANAM TUMBUH BAB VIII SUMBER DANA GANTI KERUGIAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunanuntuk kepentingan umum, diperlukan tanah yangpengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankanprinsip kemanusiaan, demokratis, dan adi1;
b.bahwa dalam upaya untuk menjamin kelancaran pengadaantanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didaerah, dipandang perlu untuk mengatur pedoman dandasar dalam rangka pengadaan tanah dan menentukanbesarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yangmelepaskan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemberian ganti kerugiannya oleh pemerintah daerah perlu diatur dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ganti Rugi Bagi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. I I 1. I I 2. I I I 3. I I Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016); 1

4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 2 Menetar
11.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120); Dengan Persetujuan Bersama EWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKOLAKAUTARA dan BUPATIKOLAKAUTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG GANTI RUGI BAGI PENGADAANTANAHUNTUKKEPENTINGANUMUM BABI KETENTUANUMUM Pasa11 Dalam Per turan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daen adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2.Pemeri tah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyel nggara Pemerintahan Daerah;
3.Kep~la Daerah adalah Bupati Kolaka Utara dan /atau yang sedang menja at atau pelaksana tugas Bupati Kolaka Utara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai unsur enyelenggara pemerintahan daerah;
5.Lembas a Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indone ia, Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemeri tahan di bidang pertanahan;
6.Penga aan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memb ri ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
7.Pihak ang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek penga aan tanah; 3 8 G . I . . .anti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil terhadap kerugian pihak ~ang berhak baik bersifat fisik dan jatau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanarnan, danja9~ benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat membetjikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial efonomi sebelum terkena pengadaan tanah;
9.Kepe~tifgan ~m~m adalah kepenti.ngan bangsa, negara, dan masyarakat yang narua diwujudkan oleh pemenntah dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat; 10.0bjek Itengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, tangu nan , tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya fang dapat dinilai;
11.Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui Lembaga Pertanahan;
12.Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UndanglUndang Nomor 5 Tahun 1960 ten tang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang;
13.Pemegarig Hak Atas Tanah adalah orang atau bad an hukum yang mempuTai hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk bangunan, tanaman dan atau benda-benda lainnya yang terkait dengan trnah yang bersangkutan;
14.Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan Penilaian secara independen dan profes~iopal yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangah dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasionall untuk menghitung nilaijharga objek pengadaan tanah;
15.Ganti rugi tanam tumbuh adalah penggantian atas nilai tanaman yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; I
16.Tanah UJlayat adalah tanah masyarakat hukum adat yang tidak mengandung unsur pemilikan perseorangan;
17.Nilai JUf Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila~ana tidak terdapat tr~nsak~i jual beli, N~OP diten~u~an melalui perbandingan harga dengan objek lam yang sejerus, atau nilai perolehan baru, atap NJOP pengganti; .
18.Kelas Ta.tjlah adalah pen~olongan tanah berda~arkan ~e.dekatan dengan fasilitas umum seperti jalan utama, ketersediaan utilitas kota, serta sarana dAn prasarana pelayanan umum lainnya;
19.Utilitas !<lotaadalah ketersedian saran a dan prasarana perkotaan seperti Listrik, Air Bersih dan Telepon. I BAB II PENGADAANTANAH I ~~2 .

(1)Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ol~h Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan carapelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
(2)Pengadaar tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh Pihak-Pihrk yang bersangkutan; 4 Pasal 3
(1)Pemerintah danjatau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum;
(2)Pemerintah dan jatau Pemerintah pendanaan untuk Kepentingan Umum. Daerah menjarnm tlrsedianya Pasal 4 Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pad a saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah =Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah emperoleh kekuatan hukum tetap. PasalS I
(1)Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diSelenggarak L- sesuai ketentuan Perundang-undangan yang beriaku; il
(2)Teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Bupati. I Pasal 6
(1)Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk pembangunan : j
1. a.pertahanan dan keamanan nasional;
2. b.jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stas un kereta api,dan fasilitas operasi kereta api;
3. c.waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minu r saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lain a;
4. d.pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;
5. e.infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. f.pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7. g.jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
8. h.temp at pembuangan dan pengolahan sampah;
9. i.rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10. j.fasilitas keselamatan umum;
11. k.tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; r
  1. 1.fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau PUbl. ;
12. m.eagar alam dan eagar budaya;
13. n.kantor PemerintahjPemerintah Daerab /Desa;
14. o.penataan permukiman kumuh perkotaan darr/atau ~onsolidasi tanah,serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilar rendah dengan status sewa;
15. p.prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
16. q.prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan J
17. r.pasar umum dan lapangan parkir umum.
(2)Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dim sud pada ayat (1) diatas wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
(3)Dalam hal instansi yang memerlukan pengadaan tan~ untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi milik Badan Usaha Mi1ik Negara; 5
(4)Perubahan jenis kegiatan pengadaan tanah bagi ~elaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yahg berlaku, dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. BABIII PENILAIANGANTIKERUGIAN

Pasal 7

(1)Penilaian objek Pengadaan Tanah dalam menentukan besarnya nilai ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Penilai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; I
(2)Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, mefPuti :
1. a.tanah;
2. b.ruang atas tanah dan bawah tanah;
3. c.bangunan;
4. d.tanaman;
5. e.benda yang berkaitan dengan tanah; darr/atau
6. f.kerugian lain yang dapat dinilai.

Pasal 8

(1)Penilaian terhadap harga tanah sebagai obyek pengadaL Tanah dilakukan atas tanah yang telah bersertifikat sesuai dengan Iketentuan yang berlaku maupun yang belum bersertifikat berdasarkan jurat-surat tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, antara lain :
1. a.akta-akta perbuatan hukum atau akta-akta lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; I
2. b.surat keterangan hak usaha atas tanah (SKHUAT),surat ~emyataan penguasaan fisik atas tanah, surat pemyataan pelepasan hak atas tanah atau surat-surat lainnya yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa, Lurah, Camat atau pejabat yang berwenang lainnya. I
(2)Dasar penilaian harga tanah berdasarkan pada NJOP atau nilai nyata/ sebenamya dengan memperhatikan NJOP tahun betjrlan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
1. a.lokasi dan letak tanah;
2. b.status tanah;
3. c.peruntukan tanah;
4. d.kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilfYah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
5. e.sarana dan prasarana yang tersedia; dan
6. f.faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
(3)Apabila NJOP tahun berjalan pada lokasi tanah dimaksud t[dak ada dan/ atau tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat penilaian, maka NJOP tanah tersebut dapat dimintakan penetapan kembali oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau I dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan yang ada disekitar lokasi tanah dimaksud. I I I I' 6 I I Pasal 9 Penilaian harga tanah berdasar lokasi dan letak tanah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat berdasarkan kelas tanah yaitu :
1. a.Tanah Perkotaan; dan
2. b.Tanah Perdesaan. Pasall0
(1)Kelas tanah perkotaan ditetapkan berdasarkan letak tanah =jalan utama dan ketersediaan utilitas kota serta kedekatan den . fasilitas umum lainnya;
(2)Tanah perkotaan yang terletak pada jalan utama dengan ketersediaan utilitas kota yang lengkap serta kedekatan dengan fasilitas umum lainnya, ditetapkan sebagai tanah kelas 1 (satu);
(3)Tanah-tanah perkotaan yang terletak padajalan sekunder yang memotong langsung dengan jalan utama dan ketersediaan utilitas kota'lditetaPkan sebagai tanah kelas 2 (dua);
(4)Tanah-tanah perkotaan yang terletak pada jalan yang mem tong jalan sekunder dengan radius kurang dari 500 meter dengan jalan utama, ditetapkan sebagai tanah kelas 3 (tiga); I
(5)Tanah-tanah perkotaan yang terletak pada jalan yang memotong jalan sekunder dengan radius lebih dari 500 meter dari jalan utama,' ditetapkan sebagai tanah kelas 4 (empat).
(6)Tanah-tanah perkotaan yang berada pada daerah pinggiran yang tidak dapat dimasuki kendaraan roda 4 (empat), ditetapkan sebagai tanah kelas 5 (lima).

Pasal 11

(1)Kelas tanah perdesaan ditetapkan berdasarkan letak tanah terq.adap jalan dan pusat pasar; I
(2)Pusat pasar sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), yakni pasar untuk penjualan komoditas, baik pasar desa maupun pasar keclatan dan pasar kabupaten;
(3)Tanah-tanah pemukiman perdesaan yang terletak pada jalan tama dan pusat pasar, ditetapkan sebagai tanah kelas 1 (satu);
(4)Tanah-tanah pemukiman perdesaan yang terletak pada jalan! sekunder, ditetapkan sebagai tanah kelas 2 (dua);
(5)Tanah-tanah pemukiman perdesaan yang terletak jauh dari pusat desa, ditetapkan sebagai tanah kelas 3 (tiga).

Pasal 12

(1)Kelas tanah pertanian perdesaan yang terletak pada jalan u~~tqta atau dekat permukiman dengan radius kurang dari 100 meter, ¥tetapkan sebagai tanah kelas 1 (satu);
(2)Tanah-tanah pertanian yang terletak jauh dari jalan u~a dan permukiman dengan radius 100 -500 meter, ditetapkan seb~ai tanah kelas 2 (dua); 7
(3)Tanah-tanah pertanian yang terletak jauh dari jalan u~a dan pemukiman dengan radius diatas 500 meter termasuk ladang berpindah, ditetapkan sebagai tanah kelas 3 (tiga).

Pasal 13

Kelas tanah perkotaan dan perdesaan selanjutnya diatur dengan I Peraturan Bupati. BABIV BENTUK GANTIKERUGIAN

Pasal 14

(1)Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk :
1. a.uang; danj atau;
2. b.tanah atau bangunan pengganti; danjatau;
3. c.pemukiman kembali; danj atau; I
4. d.bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
(2)Dalam hal Pihak yang Berhak meminta bentuk lain selain uEg, maka pemberian Ganti Kerugian mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik berdiri sendiri maupun gabu gan dari beberapa bentuk ganti kerugian, diberikan sesuai dengan tilai ganti kerugian yang nominalnya setara dengan nilai yang diteta kan oleh Penilai;
(3)Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan ~ak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bfntuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Pasal 15

I Sebagai akibat dari pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pa1a1 2 yang menyebabkan bangunan, tanaman atau benda-benda yan, berada disekitamya menjadi rusak, maka termasuk dalam perhitungan besarnya ganti kerugian sebagai akibat pengadaan tanah yang dimaksud. I

Pasal 16

(1)Ganti kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dali Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk mata uang rupiah;
(2)Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang sebagaimana pi.t;naksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau kepala Instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan Peraturan perundang-Undangln. BABV MUSYAWARAHPENETAPANGANTIKERUGIAN Pasal 17
(1)Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak y~lg berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak has~rpenilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk mjnetaPkan bentuk danjatau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini; 8
(2)Hasil kesepakatan dalarn musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang berhak yang dimuat dalarn berita acara kesepakatan;
(3)Pemberian ganti kerugian atas obyek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang berhak.

Pasal 18

a.pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan eraturan Perundang-undangan; atau
h.pemilik bangunan, tanaman dan jatau benda-benda lain yang terkait dengan tanah;
c.nazhir bagi harta benda wakaf; I
d.masyarakat hukum adat yang diwakili oleh Ketua Adat, dflam hal tanah ulayat.

(2)Dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan di atees tanah hak milik atau di atas tanah hak pengelolaan, yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak milik atau pemegang hak pengelolaan; I
(3)Ganti rugi atas bangunan darr/atau tanaman dan /atau benda-±nda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai atau ah hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak milik atau tt.h hak pengelolaan diberikan kepada pemilik bangunan dan Iatau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
(4)Pelepasan obyek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan um~m yang dimiliki Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan eraturan Perundang- undangan yang mengatur pengelolaan baran milik negaraj daerah;
(5)Pelepasan obyek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dikuasai oleh Pemerintah atau dikuasaijdimiliki oleh Badan Usaha Milik NegarajBadan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan ~eraturan Daerah ini;
(6)Pelepasan obyek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud p da ayat (l)dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan untuk itu. Pasa!19
(1)Dasar perhitungan besarnya ganti rugi tanam tumbuh adalah .tanaman dan sejenisnya yang ditetapkan menurut klasifikasi tanaman;
(2)Klasifikasi tanaman ditetapkan menurut keadaan pada waktu kliadakan penilaian j penaksiran; 9
(3)Besarnya tarif ganti rugi tanam tumbuh ditetapkan lebih lanjt dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi ekonomi danl inflasi di Daerah. I Pasal 20 I
(1)Tanaman yang diganti rugi ialah tanaman yang ditanam deng~n teratur dan menggunakan jarak tanaman sesuai dengan jenis tanamann;va;
(2)Apabila berbagai jenis tanaman yang ditanam bersama-s9a sebagai tumpang sari ataupun tanaman sela maka hanya 2 (dua) jenis tanaman saja yang dapat diperhitungkan untuk diberi ganti rugi dengan Iketentuan bahwa salah satu jenis tanaman tersebut harus ditanam 2 (dua) kali jarak tanam yang ditentukan; I
(3)Apabila berbagai jenis tanaman tahunan ditanam bersama-sama maka hanya 2 (dua) jenis tanaman saja yang dapat diperhitungkan u,tuk diberi ganti rugi dengan ketentuan bahwa salah satu jenis tanaman tersebut harus ditanam minimal 2 (dua) kali jarak yang telah ditentukan;'
(4)Apabila diatas sebidang tanah terdapat berbagai jenis tanamah tahunan sebagai tanaman pokok, maka tiap jenis tanaman dapat dipe~hitungkan selama tanaman tersebut belum mencapai jumlah yang maksitnru untuk satu satuan luas. I
(1)Pendanaan ganti kerugian bagi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). J
(2)Dalam hal instan si yang memerlukan tanah Badan HUfum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasrn khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber Ilain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1(2) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. I I I I BABIX KETENTUANPERALIHAN Pasal 22 Proses pemberian ganti kerugian yang sedang dilaksanakap sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diselesaikan berdasarkan I ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

SUMBER DANAGANTIKERUGIAN I Pasal 21 1

Pasal 23

I Ketentuan lebih lanjut tentang ganti kerugian bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. I 10 BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kolaka Utara. eraturan abupaten Ditetapkan di Lasusua pada tangga129 November l019 BUPATI KOLAKA UTARA, ttdycap H. NUR RAHMAN UMAR TAUFIQ\ S LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 N NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA jPROVINSI SULAWESI TANGGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 (l1!rt;;!20'!3 ) Diundangkan di Lasusua pada tanggal29 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, rh..-- 11 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKOLAKAUTARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG GANTIKERUGIANBAGI PENGADAANTANAH UNTUKKEPENTINGANUMUM I. UMUM I Salah ~u upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah n~sional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bemegara. Pemerintfh dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentinf~ Umum dan pendanaannya termasuk pemberian ganti kerugian pada pihF yang berhak untuk menerima ganti kerugian akibat kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. II.PASALD!MI PASAL Pasal 1 Cuku Jelas. Pasal 2 Ayat 1) Cukup jelas. Ayat 2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat 1) Cukup jelas. Ayat 2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…