DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA, BAB IV USAHA PARIWISATA, BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN, BAB VI PROMOSI KAWASAN DESA WISATA, BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT, BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB IX PENDANAAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa pembangunan desa diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
c.bahwa desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Waktobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4725); • • BUPATI KOLAKA UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DESA WISATA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKAUTARA NOMOR tf TAHUN 2023 TENTANG BUPATI KOLAKA UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang Scanned with CarrrScanner •
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140)
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana Scanned with CamScanner

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Ka bu paten Kolaka Utara.
2.Pemerin tah Daerah adalah Pemerin tab Kabu paten Kolaka U tara.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Utara.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata Daerah.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara • •Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KOLAKAUTARA dan BUPATI KABUPATEN KOLAKAUTARA telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
18.Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendafta.ran Usaha Pariwisata.
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); Scanned with Carnscanner sukarela serta bersifat sementara untuk menikrnati objek dan daya tarik wisata.
7.Desa Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan terten tu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
8.Pengelola Desa Wisata adalah Kelompok masyarakat/Kelompok Sadar Wisata [Pokdarwis] atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
9.Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11.Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
12.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
13.Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat seternpat, mau pun pengu saha mi tra desa wisata.
14.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15.Daya Tarik Wisata Desa adalah segaJa sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16.Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umurn, fasilitas pariwisata desa, -4~ Scanned with CamScanner • •

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

Pasal 3

(1)Pengembangan Desa Wisata bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
2. b.meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
3. c.meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;

Pasal 2

Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah. aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan rnelengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.

17.Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang rnenyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
18.Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
19.Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata desa atau merniliki potensi untuk pengembangan kawasan desa wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hid up.
20.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata yang telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata. Scanned with CarrrScanner

Pasal 6

Sasaran pembangunan desa wisata adalah:

a.tersusunnya model desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah Iingkungan;
b.terpadunya pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan

Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.desa yang memiliki keunikan, keaslian adat dan keragaman budaya;
b.mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata;
c.ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas; dan
d.ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.
a.Memanfaatkan potensi wisata Desa
b.memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
c.menguntungkan masyarakat setempat;
d.terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
e.melibatkan masyarakat setempat; dan
f.menerapkan pengembangan produk wisata desa.
d.mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
e.mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan
f.menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.

(2)Meningkatkan kesejahteran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf a yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya Scanned with CamScanner

BAB II

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA Pasal 4 Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

Pasal 9

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan sel uruh pemangku kepen tingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 8

Pembangunan destinasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, rneliputi:

a.pemberdayaan masyarakat;
b.pembangunan daya tarik wisata;
c.pembangunan prasarana;
d.penyediaan fasilitas umum;
e.pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan;
f.pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; dan
g.penguatan unsur budaya dan adat istiadat.

Pasal 7

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

a.destinasi Desa Wisata;
b.pemasaran Desa Wisata; dan
c.kelembagaan Desa Wisata. wisata yang dan arsitektur pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pen gem bangannya;
c.terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan desa wisata serta kepuasan • pengunjung;
d.terwujudnya destinasi desa berlandaskan pola kampung bangunan rumah tradisional;
e.terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk rnemelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikrnati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa. Scanned with CamScenner •

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA Pasal 4 Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA Pasal 4 Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945