DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penyelenggaraan perlindungan anak perlu dilakukan secara integral dan terpadu sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat

(3)Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten LayakAnak;
1. 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara BUPATI KOLAKAUTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat: Menimbang: PENYELENGGARAANKABUPATEN LAYAKANAK TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKAUTARA NOMOR 4 TAHUN 2025 BUPATI KOLAKAUTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
3. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
4. 1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
5. 2.Bupati Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kolaka Utara.
6. 3.Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANKABUPATEN LAYAK ANAK. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI KOLAKAUTARA Dan DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144;

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
6.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
7.Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang menjadi acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudkan komitmen Pemerintah Daerah yang didukung oleh Masyarakat dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
9.Gugus Togas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Togas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membindangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
10.Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi indikator pelaksanaan KLA dan ukuran capaian KLA.
11.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, swasta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
13.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ a tau ibu tiri, a tau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan KLA.
(2)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(3)Bentuk tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.berkomitmen dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
2. b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak Anak;
3. c.mengimplementasikan KLAmelalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. d.mengimplementasikan KLA sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak Anak.

Pasal 2

14.Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15.Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa anak dalam tumbuh kembangnya.
16.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan perencaanaan KLA.
(2)Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melipu ti:
1. a.mengukuhkan komitemen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA;
2. b.membentuk Gugus tugas KLA;
3. c.menyediakan data informasi dan profil KLA yang terintegrasi dan diperbaharui setiap tahun;
4. d.meningkatkan presentase Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak setiap tahun; dan

Pasal 3

(1)Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan yang terdiri atas:
1. a.perencanaan KLA yang meliputi seluruh langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
2. b.pra KLA yang meliputi seluruh kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan KLA;
3. c.pelaksanaan KLA yang meliputi upaya yang dilakukan untuk merealisasikan program dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA dengan menggunakan seluruh sum ber daya secara efektif dan efisien; dan
4. d.evaluasi KLA yang meliputi seluruh proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian Langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
(2)Pemenuhan seluruh tahapan KLA harus dilaksanakan dengan memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak yang meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.

BAB III

TAHAPANPENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib memenuhi tahapan Pra KLA dengan cara:
1. a.melakukan penilaian mandiri KLA untuk mengidentifikasi pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLAyang telah ditetapkan: dan

Pasal 6

( 1) Data informasi dan profil KLA se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah profil KLA yang disusun dan dikoordinasikan oleh gugus Togas KLA sesuai dengan kerangka profil yang telah ditentukan.

(2)Data dan informasi profil KLA memuat:
1. a.data terpilih Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. b.informasi kondisi pelaksanaan Indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
3. c.informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan KeluLasusuan/Desa.

Pasal 5

( 1) Gugus Togas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas:

a.unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi perlindungan Anak;
b.Orang Tua dan Keluarga;
c.oranisasi non pemerintah;
d.organisasi kepemudaan;
e.dunia usaha;
f.Masyarakat; dan
g.forum anak atau nama lain yang sejenis.

(2)Gugus Togas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Togas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
1. e.mengintegrasikan program perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat dan sejenisnya.
(3)Dalam melaksanakan perencanaan KLA, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KLA.

Pasal 10

(1)Masyarakat, media masa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT,DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 9

( 1) Bupati melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa secara berjenjang untuk mengukur kesesuaian antara pemenuhan penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.

(2)Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
(3)Evaluasi KLA meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA.
(4)Hasil evaluasi KLA harus dilaporkan kepada Gubemur dan Pemerintah Pusat secara berjenjang.

Pasal 8

(1)Setiap penanggungjawab yang termuat dalam matriks RAD KLA wajib melaksanakan rencana aksi dan program yang telah ditetapkan dalam RAD KLA.
(2)Pelaksanaan KLA harus dipublikasikan oleh setiap penanggungjawab melalui media elektronik, media cetak, dan/ a tau media sosial.
1. b.melakukan penyusunan RAD KLA.
(3)Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Gugus Togas KLA.
(4)Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusna pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah dan Gugus Togas KLA.
(5)RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…