DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PRINSIP BAB III OBYEK PERLINDUNGAN BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BAB IX PENDAFTARAN BAB X DATA DAN INFORMASI BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII GANTI RUGI DAN BIAYA PEMULIHAN BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI PENYIDIKAN BAB XVII KETENTUAN PIDANA BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat di Kolaka Utara diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terpadu dan terukur;
c.bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan,dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan adat dan budaya di Kolaka Utara maka perlu diadakan pengaturan tentang Perlindungan Ad at dan Kebudayaan di Kolaka Utara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Kolaka Utara. Mengingat: BUPATIKOLAKAUTARA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURANDAERAHKABUPATENKOLAKAUTARA NOMOR 5 TAHUN2019 TENTANG PERLINDUNGANBUDAYADANADATISTIADAT DI KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

1.Pasa118 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 1 4. Und~?-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendldl~an Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah~n 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembent~kan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakato~I, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional ten~g Hak~ Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lewl1tlrmi. N~1:;clN::I. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indoncoia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 7.
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik IndoneeiCil Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 141, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5060);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tan g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peru bah an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta~g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2014 tel tang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia rahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negarl Republik Indonesia Nomor 5599); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 104, Tarn bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); Peraturan Presiden Nornor 78 Tahun 200 tentang Pengesahan Convention For The Safegardi g Of The Ingtangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda), lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; Peraturan Bersarna Menteri Dalam Negeri ~Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 'ranun 2009 dan Nornor 40 Tahun 2009 tentang Pedornan elestarian Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaya Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T un 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerrih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ~036). MEMUTUSKAN: I PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ~UDAYA DAN ADAT ISTIADATDI KABUPATENKOLAKAUTARA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOLAKAUTARA dan BUPATI KOLAKAUTARA Menetapkan: BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 3
1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara dan.Zatau yang sedang menjabat atau pelaksana tugas Bupati Kolaka Utara: I
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Ut4ra sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Instansi Pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara:
6.Perlindungan adalah upaya pencegahan dan ~enanggulang). terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau epunahan kebudayaan dan adat istiadat yang berupa gagasan, perilaku, an karya budaya termasuk harkat dan marta bat serta hak budaya yang d akibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
7.Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan ha~il ~l:l manusia darr/atau kelompok manusia yang dikembangkan melcilui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfUng~i sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bern gara;
8.Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlem aga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfurigei mc'WUjudkan nr'lru oooic:t.1 budaya ke dalam kehidupan sehari-hari;
9.Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan di Kolaka Utara dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar kebudayaan untuk ehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan jati diri dan nilai-ni ai luhur masyarakat Kolaka Utara;
10.Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudaya dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sarna lain dan membe tuk satu kesatuan;
11.Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudasan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, pengemb gan dan evaluasi untuk tujuan kemajuan peradaban dan kes iahteraan masyarakat;
12.Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan;
13.Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan ttjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa p rubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang ber ku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya; ,
14.Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya dan adat istiadat untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sendiri:
15.Hak Berkebudayaan adalah hak yang secara kodrati melekat kepada setiap orang sebagai manusia yang berbudaya;
16.Multikulturalisme adalah orientasi darr/atau paham yang mengandung prinsip penghormatan dan penghargaan perbedaan yang dilakukan secara sadar dan aktif untuk seman gat kebersamaan;
17.Sejarah adalah per_istiwa mas a lampau manusia besert~ s~gala ~~pek ya.r:g melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, barn tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya;
18.Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebuday~an yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologidarr/ atau alamnya s suatu dudkan seni; 4
19.Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan aktifitas utama terkait kebudayaan;
20.Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutny disebut SDMKebudayaan adalah potensi manusia untuk an dan mengembangkan gagasan ke dalam tindakan kesejahteraan hidup;
21.Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudaya
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, a~u badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
23.Masyarakat Adat adalah masyarakat yang memiliki tata ilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan dilaksanakan secara turun temurun.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Perlindungan budaya dan adat istiadat bertujuan untuk:

Pasal 3

Perlindungan budaya dan adat istiadat diselenggarakan berdasarkan] prinsip:

a.Pancasila;
b.Bhinneka Tunggal Ika;
c.Kepastian hukum;
d.Keberpihakan;
e.Akuntabilitas; dan
f.Keberlanjutan.
a.Kesenian;
b.Kepurbakalaan, Permuseuman dan Kesejarahan;
c.Kebahasaan dan Kesusastraan; 5
d.Pakaian dat·,
e.Ta~ Rias Tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Kolaka Utara:
f.Arsitektu Bangunan; ,
g.Kepustak an dan naskah kuno:
h.Kuliner I akanan khas Kolaka Utara. BABIV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 Tugas dan ewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan budaya dan adat istiadat adalah:
a.melaksan an pendataan terhadap warisan budaya dan adat istiadat yang berasal? /atau masih hidup di lingkungan masyarakat Kolaka Utara;
b.memfasilit{lsl, mengembangkan, dan melaksanakan perlindungan budaya dan adat istiadat di Kolaka Utara:
c.melakukan sinergi dengan rnasyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelola kebudayaan daerah;
d.melakuk koordinasi pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dengan daerah se .tarnya;
e.merumusk dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan budaya d adat istiadat berdasarkan kebijakan daerah;
f.menyelen arakan perlindungan budaya dan adat istiadat sesuai dengan khaidah Znorma, stan dar, prosedur, dan kriteria yang dimiliki oleh jenis budaya a u adat istiadat yang bersangkutan dan Iatau sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
g.melakuk kerja sarna antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaa kebudayaan;
h.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan budaya dan adat is iadat di Kolaka Utara;
1. 1.menetapka kawasan warisan budaya dan adat istiadat daerah; dan J. memfasilitasi darr/atau menyelesaikan perselisihan dalam perlindungan budaya darl adat istiadat di daerah.

BAB III

OBYEKPERLINDUNGAN Pasal 4 Perlindungan budaya dan adat istiadat ditujukan pada aspek:

Pasal 6

(1)Dalam m laksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindun an budaya dan adat istiadat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana ksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat:
1. a.arah, ~ebijak~, dan strategi dalam .m~ncapai target penyelenggaraan pelestari.an wansan budaya dan adat istiadat;
2. b.target ang ingin dicapai dalam upaya perlindungan budaya dan adat istiada ;
3. c.penge bangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan du ia usaha; dan
4. d.kebutu an penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daer dan masyarakat. 6

Pasal 7

Ketentuan 1 bih lanjut mengen . R . dan Adat I tiadat sebagaiman~ d~nc::a ~~1 Daerah perlindungan budaya Peraturan B patio im su alam Pasal 6 diatur dengan BABV HAK DAN KEWAJIBANPEMERINTAHDAERAH Pasal 8 Hak Pemerin Daerah yaitu:

1.Mewujud an hak berkebudayaan di bidang ideologi politik ekonomi dan sosial: , , ,,
2.Mempero eh data dan informasi perlindungan budaya dan adat istiadat yang selu s-luasnya dan masyarakar,
3.Mengalih mediakan naskah kuno ;ang berhubungan dengan warisan budaya d erah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 9

Kewajiban Pe erintah Daerah yaitu :

a.Memfasili si pendaftaran atas hak kekayaan intelektual nilai-nilai budaya daerah ang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundan -undangan;
b.Mengemb gkan data dan informasi perlindungan kebudayaan sekurang- kurangny memuat antara lain jenis kesenian, keeejarahan, permuseu an, kebahasaan dan kesusastraan, nilai-nilai tradisi, data dan informasi ain yang diperlukan dalam pelestarian kebudayaan; C. Memfasili si perlindungan karya seni tradisional dan Zatau karya seni budaya y ng belum diketahui penciptanya sesuai dengan Peraturan Perundan -undangan;
d.Memfasili si pendaftaran atas hak kekayaan intelektual atas karya seni dan / atau karya seni budaya;
e.an kegiatan perlindungan kesenian yang diutamakan pada adisional, kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang me iliki ciri khas daerah, kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selar s dengan nilai budaya daerah;
f.Menginve tarisir dan menghimpun naskah kuno yang dimiliki masyarakat di Kabupa en Kolaka Utara maupun di luar Kabupaten Kolaka Utara;
g.Mereprod ksi naskah kuno yang berhubungan dengan Kabupaten Kolaka Utara.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBANMASYARAKAT

Pasal 10

Dalam perlin ungan warisan budaya dan adat istiadat di Kabupaten Kolaka Utara, masy akat berhak: 7

a.M~nggu akan seluruh aspek warisan budaya dan ad at istiadat sesuai krudah an fungsinya;
b.Membe. an I?asukan kepada Pemerintah Daerah dalam peles~c:mn wansan budaya dan adat istiadat daerah; upaya
c.Me~ aspek warisan budaya dan adat istiadat yang ada untuk kepentin an pengungkapan nilai kearifan lokal.

(1)Masyar lat wajib turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan budaya d adat istiadat di Kabupaten Kolaka Utara;
(2)B:ntuk ewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutama pada:
1. a.turut s rta dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dan ad at istiada daerah;
2. b.turut erta pad a kegiatan inventarisasi penggalian eejare.h, Warl.3an buday dan adat istiadat daerah;
3. c.turut erta pada kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
4. d.turut s rta pada kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai warisan budaya dan adat istiadat daerah; dan
5. e.turut s rta pada kegiatan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat daerah.
(1)Untuk lencapai tujuan perlindungan budaya dan adat istiadat sebagaim a dimaksud dalam Pasal 2, masyarakat berperan serta dalam kegiatan erlindungan kebudayaan daerah;
(2)Peran se ta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayar darr/atau forum komunikasi kebudayaan. Pasa113 Peran serta meliputi:
1. a.aktif dal asyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati dan nasional, menumbuhkan kebanggaan daerah dan nasional, an mempererat persatuan bangsa;
2. b.berperan tif dalam mengembangkan budaya dan adat istiadat daerah melalui di og, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
3. c.memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam perlindun an budaya dan adat istiadat. 8

BAB VIII

PENYELENGGARMN PERLINDUNGAN

Pasal 15

( 1 ) Dalam r gka perlindungan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, emerintah Daerah melaksanakan:

a.penera an kesenian daerah dalam muatan lokal pelajaran pendidikan anak u ia dini dan pendidikan dasar;
b.mendo ong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga kemas akatan dalam pelestarian kesenian daerah;
c.menge bangkan sistem pemberian penghargaan; dan
d.meman aatkan ruang publik, gedung kesenian, dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian daerah.

(2)Dalam p laksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerin Daerah dapat:
1. a.mend or ng dan memberi kesempatan kepada para seniman untuk makin eatif dan menghasilkan karya yang semakin bermutu;
2. b.penyedi an sarana dan prasarana kesenian;
3. c.menga n publikasi dan promosi hasil karya seni budaya;
4. d.mendor ng tumbuhnya industri alat kesenian; atkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya; si dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian keseni ; dan
5. g.melaku an pembinaan perkumpulan seni.

Pasal 16

Dalam rangk perlindungan yang meliputi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan egiatan kesenian daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan: a.Iomba/festi al/parade kesenian secara periodik dan berjenjang;

b.pergelaran esenian yang dilaksanakan pada acara tertentu;
c.kegiatan 1 . nya sebagai saran a dan media apresiasi kesenian; dan
d.memberika penghargaan seni.

Pasal 17

Ketentuan le ih lanjut mengenai jenis dan macam kesenian daerah diatur dengan Perat ran Bupati.

a.penda aan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap warisan buday daerah yang tersebar di daerah dan di luar daerah darr/atau yang t lah dikuasai masyarakat;
b.penyel . atan penemuan warisan budaya daerah yang berada di atas dan m sih terpendam/terkubur di dalam tanah:
c.pengk 'ian ulang terhadap penemuan warisan budaya daerah: dan
d.pen.g~t ran pemanfaatan warisan budaya daerah bagi pendidikan dan parrwi ata.

(2)Ke~atan sebag~mana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya perlindu gan wansan budaya daerah, situs, dan lingkungannya.

Pasal 19

(1)Pernerint h Daerah wajib melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai standar t knis arkeologi kepada masyarakat secara luas, sistematis, dan terarah;
(2)Pelaksan an kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat {I}, dilakukan dengan elibatkan masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang berkepen ingan.

Pasal 20

(1)Hasil pen muan warisan budaya daerah dalam bentuk benda bergerak dan tidak ergerak dikuasai Pemerintah Daerah;
(2)Hasil tem an warisan budaya daerah dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan dapat dibebaskan dengan diberi pengganti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…