DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BAB IV TIM PENGISIAN BAB V PENJARINGAN BAB VI PENYARINGAN BAB VII PENGANGKATAN BAB VIII PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN BAB IX MASA TUGAS BAB X BIAYA BAB XI LARANGAN BAB XII PEMBERHENTIAN BAB XIII PELAKSANA TUGAS BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; menentukan bahwa pengaturan lebih pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Perangkat Desa lanjut mengenai Perangkat Desa

a.bahwa pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan rangkaian fungsi manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Desa guna mendukung kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b.bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Menimbang BUPATI KOLAKA UTARA, BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAI(A UTARA NOMOR .9· TAHUN 2020 TENTANG PENGANGJ(ATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA / m a 1 ranDp d 2 /
1. 2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ern msdD 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATANDAN PEMSERHENTIANPERANGKATDESA. SUPATI KOLAKAUTARA dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENKOLAKAUTARA Dengan Persetujuan Bersama 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 1 Menetapkan rmScaaDp d 4
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desan ya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 5
12.Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
13.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14.Unsur Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut dengan unsur masyarakat adalah bagian dari masyarakat Desa yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan pelindungan anak, kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi budaya masyarakat Desa.
15.Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
16.Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.
17.Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
18.Sakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Sakal Calon adalah penduduk Desa yang mendaftarkan diri dalam penjaringan Sakal Calon Perangkat Desa.
19.Calon Perangkat Desa adalah Calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Tim sebagai Calon Perangkat Desa.
20.Penjaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran, dan penetapan Calon Perangkat Desa.
21.Penyaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi kemampuan Calon Perangkat / rmDp 6

(1)Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.
(2)Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kekosongan

Pasal 3

danindependensitransparansi,b. mendukung ( 1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.mendukung kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan hingga pemberhentian Perangkat Desa; dan

BAB III

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA akuntabilitas proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 2

22.Seleksi adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa untuk menyeleksi kemampuan Caton Perangkat Desa guna menentukan urutan (ranking) kemampuan Calon Perangkat Desa.
23.Pemberhentian adalah pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24.Hari adalah hari kerja. / rmp d 7

(1)Togas Tim Pengisian adalah:
1. a.mengumumkan kepada masyarakat mengenai lowongan jabatan Perangkat Desa;
2. b.menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Desa clan penetapan Calon Perangkat Desa yang lulus dengan nilai terbaik.

Pasal 5

(1)Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
(2)Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) terdiri dari :
1. a.seorang ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. b.seorang sekretaris yang berasal dari unsur Perangkat Desa; dan
3. c.paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat.
(4)Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Bupati dapat memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada Tim Pengisian.

Pasal 4

(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan. d 8
1. d.menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
2. e.melaksanakan pendaftaran dan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon;
3. f.menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat;
4. g.meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon Perangkat Desa;
5. h.menetapkan Calon Perangkat Desa yang lolos dari keberatan masyarakat sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan;
6. i.melaksanakan penyaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga;
7. j.menyusun dan menetapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat yang memperoleh hasil seleksi;
8. k.mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh Rangking tertinggi kepada Kepala Desa; dan
  1. 1.melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(2)Tim Pengisian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(3)Tim Pengisian sebelum melaksanakan tugasnya dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Desa dihadapan BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat. persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
1. c.menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa· , rmar 9
(1)Dalarn hal Tim Pengisian mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim dan digantikan oleh orang lain atas usu} atau berdasarkan kesepakatan Tim Pengisian.

BAB IV

TIM PENGISIAN jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD.

Pasal 6

(4)Sumpah/janji yang diucapkan oleh Tim Pengisian sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Tim Pengisian Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
(5)Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Kepala Desa dan didarnpingi oleh tokoh agama dan/ atau rohaniwan sesuai agarna anggota Tim Pengisian.
(6)Pelantikan Tim Pengisian dituangkan Dalarn Berita Acara Pelantikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dua orang saksi dari unsur BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(7)Tim Pengisian melaksanakan tugas sejak tanggal Pelantikan oleh Kepala Desa sarnpai dengan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan diatur dengan Peraturan Bupati. / rm ad 10
(1)Calon Perangkat Desa adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
1. a.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;

Pasal 8

(1)Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim Pengisian mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon Perangkat Desa kepada mayarakat.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan di ternpat-tempat strategis di wilayah Desa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut,

Pasal 7

(2)Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang memiliki hubungan darah dengan Ketua Tim Pengisian pada tingkat pertama baik ke atas, ke bawah, dan ke samping, maka Ketua Tim Pengisian digantikan oleh orang Iain atas usu! atau berdasarkan kesepakatan Tim Pengisian.
(3)Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. an C mS a n rD p d 11
1. d.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon;
2. e.Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisan (SKCK);
3. f.Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
4. g.Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
5. h.Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. i.Tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
7. j.Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah; clan
8. k.Mampu membaca dan menghafal ayat suci Al-Qur'an Minimal 5 (lima) Surah bagi calon perangkat desa yang beragama Islam.
(2)Anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila ditetapkan sebagai calon perangkat desa.
(3)Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi 12
(1)Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, mengajukan larnaran tertulis bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengisian dengan melarnpirkan:
1. a.Kartu Tanda penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;
2. b.Surat Pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.Surat Pemyataan memegang teguh dan mengarnalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.Surat Larnaran tertulis rangkap 2 (dua);
5. e.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sarnpai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;

Pasal 9

(4)Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta berbadan hukurn yang mencalonkan diri menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat lzin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang. - / m a 1 rnp nd 13
1. h.Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang bermeterai cukup;
2. i.Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bagi pendaftar yang telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dengan meterai cukup;
3. j.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
4. k.Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
  1. 1.Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD; m.Surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa; dan
5. n.Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMDdan Pegawai swasta yang berbadan hukum.
(2)Jangka waktu pendaftaran Baka} Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional lainnya. m ap 14
(1)Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari

Pasal 12

Bagian Ket:iga Penetapan Calon Perangkat Desa Penelitian kelengkapan administrasi pendaftaran calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengisian dan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…