DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IV INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI BAB V PENGUSULAN BAB VI PENETAPAN BAB IX PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAB X PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH BAB XI PENILAIAN DAN PENGHARGAAN BAB XII INFORMASI DAN PENYEBARAN INOVASI DAERAH BAB XIII PENDANAAN BAB XIV KERJASAMA BAB XV SANKSI ADMINISTRASI BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; BUPATI KOLAKA UTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAANINOVASIDAERAH DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR S TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA r UIJJII IUdl uet IYdl I Cam

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang lnovasi Daerah; Mengingat: UIJJII IUdl ue11yd1 I Cam Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
1. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kckayaan lntelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pu blik (Lembaran Negara Repu b1ik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. 11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang uqJII IUdl ue11yc11 I Cam PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA UTARA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabu paten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6);
8. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 12); Menetapkan UIJJII IUdl u~11yc11 I Cam

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
3.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan OPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
5.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat D PRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Kolaka Utara.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Inovasi Daerah adalah sem ua hen tuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. u1JJ111uc11 ut=11yc111 Cam

BAB I

KETENTUAN UMUM .5.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.Bersifat simultan dan berkelanjutan;
b.Di1aksanakan secara sistematis dan integratif;
c.Membangun sinergitas;
d.Peningkatan efisiensi dan efektivitas;
e.Perbaikan kualitas pelayanan dan/ a tau produksi;
f.Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
g.Berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
h.Dilakukan secara terbuka;
i.Memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
j.Dapat dipertangggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
a.Peningkatan pelayanan publik;
b.Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c.Peningkatan Daya saing daerah.

Pasal 2

11.Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah Daerah, pemerintah Kecamatan, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
12.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
13.Perguruan Tinggi adalah satuan pcndidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. """\ UIJJII IUdl U~11ya1 I v8m

Pasal 5

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

a.Inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
b.Inovasi pelayanan pu blik; dan / a tau
c.lnovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
c.Pengusulan;
d.Penetapan;
e.Perencanaan;
f.Sistem penyelenggaraan inovasi daerah;
g.Perlindungan hak kekayaan intelektual;
h.Pengembangan lnovasi daerah;
i.Penilaian dan penghargaan;
j.Informasi dan penyebaran inovasi daerah;
k.Pendanaan;
1. 1.Kerj asama;
m.Sanksi;
n.Pembinaan dan pengawasan. pembaharuan

BAB III

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.Inovasi Daerah dalam rangka

BAB II

RUANO LINGKUP UIJJII IUi::11 u~11ya1 I Cam

Pasal 9

lnovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat;

Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

( 1) lnovasi Pelayanan Publik sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

(2)Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi :
1. a.Proses pemberian pelayanan barang/ jasa publik; dan
2. b.Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. {3) lnovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. a.Pelayanan barang publik;
4. b.Pelayananjasa publik; dan
5. c.Pelayanan administrasi.

Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a rnerupakan inovasi daJam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen Pemerintahan dan pengelolaan unsur manajemen pemerintahan yang ada di Daerah. UIJJII IUdl u~11yc11 I Cam

Pasal 11

( 1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pemah dilakukan sebelumnya.

(2)Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(3)Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(4)Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep clan faktor-faktor yang sud ah ada menjadi formulasi baru.
1. a.Penemuan;
2. b.Pengembangan;
3. c.Duplikasi;
4. d.Sintesis.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…