DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Penyampaian pendapat dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan rumah jabatan bupati, tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan sebagai berikut ;

1.Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2.Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang- undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasanorang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralit as, ketertiban. serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakaat yang demokratis;
3.Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia. pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentin'gan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:
1.asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2.asas musyawarah dan mufakat;
3.asas kepastian hukum dan keadilan;
4.asas proporsionalitas;
5.asas manfaat. Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:
1.mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
2.mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3.mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4.menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara, tanpa mengabaikan kepentingan peroi angan atau kelompok. Sejalan dengan tujuan di atas rambu - rambu hukum harus mcmiliki karakteristik otonom, responsif dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif. Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang - undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif. sehingga disatu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. dan di sisi lain dapat mencegah tekanan- tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Undang-undang ini mengatur bentuk dan tata cara penyampaian pendapal di muka umum. dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok bekeija di lingkungan keijanya. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3 Huruf a Cukup jelas 10 Humf b Cukup jelas Humf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional. Huruf e Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5 Huruf a yang dimaksud dengan "mengeluarkan pikiran secara bebas" adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan Yang dimaksud dengan "memperoleh perlindungan hukum" termasuk di dalamnya jaminan keamanan. Pasal 6 Huruf a Yang dimaksud dengan "menghormati hak-hak dan kebebsan orang lain" adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai. Huruf b Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum" adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan "menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan. Huruf e Yang dimaksud dengan "menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "aparatur pemerintah" adalah aparatur pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Yang dimqaksud dengan "menyelenggarakan pengamanan" adalah segala daya upaya untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai, termasuk 11 mencegah timbulnya gangguan atau tekanan, baik fisik maupun psikis yang berasal dari dari mana pun juga.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "berperan serta secara bertanggungjawab" adalah hak masyarakat untuk memberi dan memperoleh informasi atau konfirmasi kepada atau dari aparatur pemerintah agar teijamin keamanan dan ketertiban lingkungannya, tanpa menghalangi terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum. Pasal 9 Ayat(l) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengecualian "di lingkungan Rumah Jabatan" adalah rumah jabatan Bupati dan rumah jabatan Wakil Bupati dengan radius 100 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk "instalasi militer" meliputi radius 150 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk "obyek-obyek vital nasional" meliputi radius 500 meter dari pagar luar, Huruf b Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah :

1.Tahun Baru;
2.Hari Raya Nyepi;
3.Hari Wafat Isa Almasih;
4.Isra Mi.raj;
5.Kenaikan Isa Almasih;
6.Hari Raya Waisak;
7.Hari Raya Idul Fitri;
8.Hari Raya Idul Adha;
9.Hari Maulid Nabi;
10.1 Muharam;
11.Hari Natal;
12.Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Aya(3) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Yang dimaksud dengan "Polri setempat" adalah satuan Polri terdepan dimana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada ;

a.1 (satu) kecamatan. pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
b.2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kota. pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat;
c.2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat; Ayat(4) Cukup jelas Pasal 11 12 Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan "tempat" dalam Pasal ini adalah tempat peserta berkumpul dan berangkat ke lokasi. Yang dimaksud dengan " Lokasi" dalam Pasal ini adalah tempat penyampaian pendapat di muka umum. Yang dimaksud dengan "rute." dalam Pasal ini adalah jalan yang dilalui oleh peserta penyampaian pendapat di muka umum dari tempat berkumpul dan berangkat sampai di lokasi yang dituju dan atau sebaliknya. Hurufc Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Huruf e Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat di Muka Umum yang bertanggung jawab agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelais Huruf h Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b koordinasi antara Polri dengan penanggungjawab dimaksudkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengganggu terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum secara aman tertib, dan damai, terutama penyelenggaraan pada malam hari. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat(3) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas 13

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…