DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARA DAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB III PERENCANAAN SPALD BAB IV KONSTRUKSI SPALD BAB V PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI BAB VI PEMANFAATAN BAB VII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA BAB X KELEMBAGAAN BAB XI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII KERJASAMA BAB XIV SOSIALISASI DAN PROMOSI BAB XV PERSETUJUAN BAB XVI INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB XVII LARANGAN BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XX KETENTUAN PIDANA BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan hidup di Daerah semakin meningkat semng peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan perrnukiman sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjl' kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daer karenanya perlu pengaturan yang menjad landasan pengelolaan air limbah domestik di , Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Pengelolaan Air Limb~ Domestik
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-U~Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, BUPATI KOLAKA UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TENTANG Mengingat: Menimbang: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR -6 TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah d.iubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Udang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TENTANGDAERAHMenetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN : BUPATI KOLAKA UTARA Dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6634).
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
12. 12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/ 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13. 13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); ------------•r· ...------------------ Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
14. 1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
15. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
16. 3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
17. 4.Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
18. 5.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
19. 6.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, pemiagaan, apartemen dan asrama;
20. 7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
21. 8.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengem bangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik;
22. 9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-Tadalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan;
23. 10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-Sadalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja;
24. 11.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat;
25. 12.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik;
26. 13.Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan Panl 1

BAB I

KETENTUAN UMUM -4· - penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

a.penyelenggara, jenis dan komponen SPALD;
b.perencanaan;
c.konstruksi;
d.pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuanuntuk :

a.Mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.Meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
c.Meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
d.Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
e.Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
f.Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

a.Tanggungjawab;
b.Keterpad uan;
c.Keberlanjutan;
d.Keadilan;
e.Kehati-Hatian;
f.Partisipatif;
g.Manfaat;
h.Kelestarian Lingkungan Hidup;
i.Perlindungan Sumber Air;
j.Kesehatan; dan
k.Keterjangkauan.
1. 27.Lembaga pengelola Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik;
2. 28.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

(1)SPALDterdiridari:
1. a.SPALD-S;dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;

Pasal 7

(1)SPALDdan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.
(2)Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam 15 (lima Belas) tahun

Pasal 6

Air limbah domestik terdiri dari:

a.air limbah kakus ( black water) ;dan
b.air limbah non kakus (greywater).

Pasal 5

SPALDdapat diselenggarakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.BUMD SPALD;
c.Badan Usaha SPALD;
d.Kelompok Masyarakat dan/ atau
e.orang perorangan.
e.pemanfaatan;
f.kelembagaan;
g.pembiayaan danpendanaan;
h.retribusi;
i.kompetensi;
j.pembinaan;
k.pengawasan.
1. 1.Sosialisasi dan promosi;
m.Perizinan;
n.Insentif dan disinsentif;
o.Larangan;
p.Sanksi administratif.

Pasal 11

(1)Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat Sub-Sistem Pengangkutan

Pasal 10

(1)Sub-sistern Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana d.imaksud pada ayat ( 1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual;dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan;dan/atau
2. b.Mandi Cuci Kakus (MCK).
(5)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 9

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a.Sub-sistem Pengolahan Setempat;
b.Sub-sistern Pengangkutan;dan
c.Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. SPALD-S
b.kedalaman muka air tanah;
c.kerniringan tanah;
d.permeabilitas tanah;dan
e.kemarnpuan pembiayaan.

Pasal 15

(1)Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-Tskala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T terse but.
(2)Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-Tskala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…