DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENYIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAB VI LARANGAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidik dan tenaga kependidikan perlu mendapat upaya perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat:
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionaI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 1
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKOLAKAUTARA dan BUPATIKOLAKAUTARA Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIDIK DANTENAGAKEPENDIDIKAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara danjatau yang sedang menjabatlatau pelaksana tugas Bupati Kolaka Utara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Instansi Pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
6.Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis;
7.Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, pisikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan;
8.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
9.Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial;
10.Masyarakrt adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
11.Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk perangkat baik yang bersifatgreventif maupun yang bersifat represif;
12.Perlindun an preventif merupakan perlindungan yang diberikan untuk menceg terjadinya pelanggaran atas hak konstitusional Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran dalam menjalankan tugas profesinya; 3
13.Perlindun~~ represif merupakan perlindungan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
14.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
15.Komite ,Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
16.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

a.memberikan rasa aman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya; dan
b.mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap Pendidik dan Teriaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya.
a.bentuk perlindungan hukum;
b.hak dan kewajiban;
c.larangan;
d.peran serta masyarakat;
e.mekanisme pelaksanaan perlindungan hukum; dan
f.pengawasart dan pembinaan. 4 Perlindungap hukum. mencakup perlidungan terhadap tindak kekerasan, anc~m~n, Pfrlakuan ~l~knmmatif, intimidasi, dan / atau perlakuan tidak adil dan pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, danjatau pirak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan. BABIV BENTUK PERLINDUNGANHUKUM Pasa15 Perlindung preventif diberikan dalam bentuk:
a.kesepak tan tertulis an tara pihak sekolah dalam hal ini an tara Kepala Sekolah engan Komite Sekolah bahwa terkait dengan pelaksanaan Tugas Profesi, IJ>endidikdan Tenaga Kependidikan tidak dapat dijadikan terlapor sebelumladanya putusan dari rapat bersama antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah yang menetapkan bahwa tindakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersebut bukanlah suatu bentuk pelaksanaan Tugas Profesi;
b.putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapatkan pendampingan dan telah melalui konsultasi dengan Pemerintah Daerah melalui ~erangkat daerah yang menangani urusan pendidikan, PGRI, dan Dewan pbndidikan;
c.tindakan lanjutan atas hasil putusan rapat bersama sebagaimana dimaksu~ pada huruf a harus mendapat persetujuan dari bupati ; dan
d.pihak Kepolisian tidak dapat menindaklanjuti laporan tindakan pelanggalran hukum yang dilakukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya tanpa disertai surat persetujuan hasil pujtusan bersama Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan yang ditandatangani oleh bupati.

BAB III

RUANGLINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:

Pasal 6

Pasal 7 Perlindungan represif yang diberikan meliputi dalam bentuk:

a.Putusan I bersama antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikkn dinyatakan batal demi hukum apabila tidak mendapat persetujuan dari bupati;
b.Kewajibaln atas rehabilitasi terhadap nama baik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan;
c.Rehabili~asi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh seluruh pihak yang telah menjalankan seluruh rangkaian proses administrasi maupun proses hukum hingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai terlapor,ltersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
d.Pemulihan segala hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b seperti sediakala sebelum yang bersangkutan menjalani seluruh proses hukum. 5 BABV HAKDANKEWAJIBANPENDIDIKDANTENAGAKEPENDIDlKAN
a.penerapan asas praduga tak bersalah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam menjalani proses administrasi maupun proses hukum yang berjalan terkait dugaan pelanggaran atas pelaksanaan tugas profesinya;
b.perlindungan Hukum baik secara preventif maupun represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
c.pengajuan keberatan atas hasil putusan bersama antara kepala sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan hingga tahapan persetujuan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut diterbitkan;
d.penundaan proses lanjutan di Kepolisian sampai dengan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c mendapat jawaban dari bupati;
e.bupati wajib menerbitkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada huquf d paling lama 2 (dua) bulan sejak keberatan diterima;
f.dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak mendapat jawaban dari bupati lebih dari 2 (dua) bulan pengajuan keberatan tersebut dianggap telah disetujui bupati sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut ke Kepolisian; dan
g.mendapat perlakuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
a.mentaati putusan bersama antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan P~ndidikan yang telah mendapat persetujuan bupati;
b.rnenjalani seluruh proses administrasi maupun proses hukum yang didugakan terhadapnya; dan
c.bersikap kooperatif dalam menjalani seluruh proses administratif maupun proses h~kum yang dijalaninya.

(1)Orang tuafwali murid atau pihak manapun sebagai wakil pengampu dari anak didik dilarang melakukan tindakan fisik dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
(2)Orang tua/wali murid atau pihak manapun sebagai wakil pengampu dari anak didik dilarang melakukan pelecehan dalam bentuk verbal kepada 6 Pendi~ik dan Tenaga Kependidikan baik sebagai pribadi maupun dalam profesinya;
(3)Komite Sekolah dilarang memberikan pengaruh kepada Kepala Sekolah dan/ ~~u pihak terkait lainnya untuk memberikan sanksi internal kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa melalui tahapan klarifikasi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Komite Sekolah, Kepala Sekolah, darr/utau Dewan Pendidikan;
(4)Kepala Sekolah dilarang secara sepihak memberikan sanksi internal kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa melalui tahapan klarifikasi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Komite Sekolah dan/ atau Dewan Pendidikan;
(5)Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan segal a upaya untuk menghindari proses pemeriksaan atas tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan dan pengawasan atas Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mynjalankan tugas profesinya;
(2)Masyarakat dapat memberikan dukungan sumber daya dalam Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya;
(3)Peran serta masyarakat dalam Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12

(1)Masyarakat dapat melaporkan terjadinya tindak kekerasan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terkait dengan tugas profesinya yang tetjadi di luar lingkungan sekolah ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;
(2)Masyara~at dapat melaporkan tetjadinya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada anak didik yang terjadi di luar lingkungan sekolah ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII

PELAKSANAANPERLINDUNGANHUKUM

Pasal 13

(1)Laporan kepada pihak kepolisian atas dugaan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan oleh:
1. a.Orang tua/wali murid setelah mendapatkan surat putusan hasil rapat antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dengan Persetujuan dari bupati; 7
2. b.pihak sekolah setelah mendapatkan surat putusan hasil rap at antara kepal1- sekolah dan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dengan Perse~ujuan dari bupati;
3. c.kornite Sekolah setelah mendapatkan surat putusan hasil rapat antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dengan perse~tUjuandari bupati; dan
4. d.masy rakat atas terjadinya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh fndidik dan Tenaga Kependidikan kepada anak didik yang terjadi di lua~ lingkungan sekolah.
(2)Laporan r:epada pihak kepolisian atas dugaan terjadinya tindak kekerasan yang dialEi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan oleh:
1. a.pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai korban;
2. b.pihak sekolah dimana Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjalankan tugas [profeeinya atas seizin dan sepengetahuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai korban;
3. c.PGRI atas seizin dan sepengetahuan tenaga pendidik sebagai korban dan Pihak sekolah dimana Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjalankan tugas profesiny; dan
4. d.dewatt Pendidikan dan Komite Sekolah atas seizin dan sepengetahuan tenaga pendidik sebagai korban dan pihak sekolah dimana Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjalankan tugas profesinya.

Pasal 14

Laporan sebfigaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian dengan prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(1)Komite Sekolah sebagai representasi dari orang tua/wali murid melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadapl Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mengawal pu tusan yang telajh dibuat bersama dengan Kepala Sekolah dan Dewan Pendidikan sebagaijana dimaksud dalam Pasal 6 agar tetap sesuai dengan hasil rapat;
(2)Kepala Sekolah dan Dewan Pendidikan sebagai perwakilan dari pihak sekolah Imelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mengawal putusan ~ang telah dibuat bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 agar tetap sesuai dengan hasil rapat. 8 Pasal 16 PGRI sebagai organisasi dimana Pendidik dan Tenaga Kependidikan bernaung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Komite Sekolah bersama Kepala Sekolah, dan Dewan Pendidikan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya di sekolah dimana Pendidik dan Tenaga Kependidikan bernaung. BABX SANKSIADMINISTRATIF Pasal 19 (I) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pas~ 10 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administr*tive;

(2)Sanksi dministratif pelanggaran terhadap Pasal 9 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa:
1. a.surat p~ringatan pertama;
2. b.surat peringatan kedua;
3. c.diserahkan ke Dinas Pendidikan.
(3)Sanksi administratif pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.surat peringatan pertama;
2. b.surat peringatan kedua;
3. c.anak didik dari orang tua/wali murid dikeluarkan dari sekolah. BABXI KETENTUANPIDANA Pasal 20 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)dikenakaIlj sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan. 9 KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ditetapkan di Lasusua pad a tanggal 29 November 2019 BUPATI KOLAKA UTARA ttdjcap H. NUR RAHMAN UMAR Diundangkan di Lasusua pad a tanggal 29 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAUPIQ S LEMBARAN JAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR r NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TANGGARA NOMOR 7 TAHUN 2019 (7/fCf9!:J.t>I!j ) 10 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENKOLAKAUTARA NOMOR 7 TAHUN2019 TENTANG PERLIND[UNGANHUKUM BAGI PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDlKAN

1.UMUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru sebagai tenaga pendidik yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam perkembangannya menghadapi tantangan yang sangat besar dalam pelaksanaan tugas profesinya sehingga harus mendapatkan perlindungan Negara, Pemerintah, Pemerint~han Daerah, masyarakat dan segenap pihak terkait wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagai unsur esensial dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Perlindungan hukum sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya. Perlindungan hukum yang diberikan terdiri atas perlindungan hukum secara preventif dan secara represif. II.PASALDEMI PASAL Pasall Cukup Jelas Pasa12 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas. Pasa15 Cukup jelas. Pasa16 Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. Pasa19 Cukup jelas. PasallO Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2 1 ) Cukup jelas. Ayat (3~ Cukup jelas. Ayat (4~ 11 I,Cukup jelas. Ayat t5) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat ~2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat ([) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…