DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARAAN BAB IV TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN BAB V PENDANAAN BAB VI KERJASAMA BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk rnenjamin Iasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasanny a;
b.bahwa pesantren di Kabupaten Kolaka Utara perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang teritegrasi dan komprehensif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da1am huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. BUPATI I OLAKA UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN PERATURAN DAERAH I BUPATEN KOLAI<A UTARA NOMOR 1 TAHUN 2021 BUPATI I OLA1 A UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA . I • Menimbang I \ u1p111aa1 ae11ga1~ Cam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pcsantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagarnaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Pera tu ran Perundang-UndanganPembentukan Lembaran Negera Rcpublik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabu paten Wakatobi dan Kabu paten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tam bah an
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Mengingat uqJII IUdl ue11yc11 I Cam Nomor 124, Tambahan Lcrnharan Negara Republik Indonesia Nemer 4 769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pcndanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelo]aan dan Penyelenggaraan Pcndidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6041).
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632).
12.Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesanteren (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632).
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560). I / / I I I I I / I ! uqJ111aa1 ae11gaM Cam
1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Utara
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penye1enggaraan urusan pemerintahan yang mcnjadi kewenangan Daerah,
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pcsantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan olch perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Ketentuan Umum MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAl{YAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATJ KOLAKA UTARA Dengan Persetujuan Bersama

14.Peraturan Mentcri Agnma Nomor 13 Tahun 2014 tcntang Pcndidiknn Keagarnaan Islam (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 822);
15.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972). I I I I I I / ,' I I I I I J I uqJII IUdl ue11yc11 I Cam mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. Pesantren denganlingkunganberada didan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
12.Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pcsantren I I Pendidikanadalah dan/atau masyarakat yang menanamkan kcirnanan clan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak rnulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rcndah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, kctcladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dcngan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning a tau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Jslam di Pesantren.
9.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10.Pcndidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
11.Pendidikan Diniyah Formal I I I I

BAB I

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara t e ntang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pcsantren bertujuan:

a.Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ah1i ilrnu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong- menolong, seimbang dan moderat;
b.Membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
b.Ke bangsaan;
c.Kernandirian:
d.Ke berdayaan
e.Kemaslahatan;
f.Multikultural;
g.Profesionalitas·
h.Akuntabilitas;
i.Keberlanjutan; dan J. Kepastian hukum.

Pasal 2

Fasilitasi Pen) elenggaraan Pesan tren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
1. 14.Kiai Tuan Guru, Anre Gurutta, lnyiak, Syckh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang sc]anjutnya disebut Kiai adalah seorang pcndidik yang merruliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan scbagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pcsantren.
2. 15.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas me]aksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
3. 16.Majelis Masyayikh adalah lcmbaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merurnuskan dan menetapkan sistem penjaminan mu tu Pendidikan Pesantren. J I u1p111aa1 ae11gan Cam

Pasal 5

( 1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:

a.pendidikan;
b.dakwah; dan
c.pemberdayaan masyarakat.

(2)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islarniah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

a.Penyelenggaraan;
b.Tim Fasilitasi Penye]enggaraan;
c.Pendanaan;
d.Kerja Sama; dan
e.Partisipasi Masyarakat.
c.Mcningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memcnuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. • 7 - UltJII IUdl ue11ya1 I Ca kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantrcn; dan/atau
b.pengelola Pesantren. dengankependidikantenagadana. pendidik

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus:
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren. (3} Dalam penyelenggaraaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:

Pasal 6

( 1} Penyelcnggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan til'olamin. serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

(2)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang rnencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
1. b.Santti yang bcrrnukirn di Pesantren;
2. c.Pondok atau asrama;
3. d.Masjid atau musala; dan
4. c.Kajian Kitab Kuning atau Dirasah lslarniah dcngan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 9

( 1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.

(2)Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantrcn dapat memiliki Santri lain yang tidak rnenetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
(3)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah lslamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa. Pasa18
(1)Dalam pcnyelenggaraan Pesantren, Santti yang bermukirn di Pesantren sebagaimana dimak ud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
(2)Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tid k menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
(3)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengarnalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
(4)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, kescimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(4)Pengclola Pesantrcn sebagaimana dirnak ud pada aya (3) huruf b bcrtujuan membantu peran Kial dalarn fungsi adrninistrasi pengelolaan Pesantrcn. uqJ111uc11 u~11yc1n Cam

Pasal 11

(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallirnin sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara sisternatis, terintegrasi dan komprehensif.
(2)Kajian Kitab Kuning atau Dirasah lslamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan menggunaka metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

Pasal 10

( 1) Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, masjid a tau musala sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (3) huruf d harus memperhatikan aspek daya tarnpung kebersihan dan ken) amanan.

(2)Pemerintah Daerah wajib rnernfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyarnanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pcmerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
(4)Santti sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dan ayat (2) dididik untuk mcnanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyernaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseirnbangan, moderat rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • 10 - UIIJII IUdl ue11yc11 t Cam Pcndidikan Diniyah Formal Ula; dan/atau
1. b.satuan Pendidikan Muadalah Wustha atau Pendidikan
2. c.Diniyah Formal Wustha.
(4)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula.
(5)Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan atauUlaMuadalabPendidikana. satuan

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…