DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang laik hygienis sanitasi yang diantaranya mengharuskan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang menjalankan usahanya untuk memiliki sertifikat laik hygienis/rekomendasi kesehatan TTU dan TPM. Dalam peraturan ini diatur juga tentang persyaratan sanitasi dan keamanan pangan yang diantaranya mengharuskan restoran, rumah makan, jasaboga, depot air minum, kantin dan makanan jajanan dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan pangan olahannya bebas dari bahan berbahaya. Pembinaan dan pengawasan laik hygienis dan keamanan pangan TPM dan/atau TTU dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang ditinjau dari segi kesehatan dapat menjadi mata rantai penularan beberapa jenis penyakit, sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan sanitasi;
b.bahwa untuk meningkatkan kesadaran bagi pengelola Tempat-tempat Pengelolaan umum dan Pengelolaan Makanan perlu diadakan Persyaratan dan pengawasan terhadap sanitasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sanitasi Dan Keamanan Pangan, Tempat-Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan Minuman Dein Kualitas Air.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang -Undang Nomor 08 Tahun 1981 tantang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);;
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah bel)erapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang 2004 Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 329/Per/XII/1976, tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79/Menkes/Per/III/1978, tentang Label dan Periklanan Makanan;
18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :23/Menkes/SK/I/1978, tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik Untuk Makanan;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180 /Menkes/Per/IV/1985,tentang Makanan Kadaluarsa;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382 /Menkes/Per/IV/1989, tentang Pendaftaran Makanan;
21.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492 /Menkes/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN SANITASI DAN KEAMANAN PANGAN TEMPAT - TEMPAT UMUM, TEMPAT PENGELOLAAN MAKAN, MINUMAN DAN KUALITAS AIR BABl KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Pemerintah Kolaka Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kolaka Utara;
23.Pengolahan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan dan pewadahan.
24.Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak, termasuk bahan tambahan makanan dan bahan penolong.
25.Penyehatan makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengl^pannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.
26.Makanan jadi adalah makanan yang telah diolah jasa boga yang langsung disajikan;
27.Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan pengolahan air baku menjadi air minum dan langsung dijual kepada konsumen.
28.Persyaratan kesehatan adalah ketetapan terhadap produk jasa boga dan perlengkapannya yang memenuhi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika.
29.Pengujian adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan terhadap contoh-contoh makanan dan specimen untuk diperiksa tingkat penyehatannya;
30.Pemeriksaan adalah melihat dan menyaksikan secara langsung ditempat serta menilai tentang keadaan sanitasi dan memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan;
31.Pengawasan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan TPM dan TTU termasuk pemeriksaan specimen di laboratorium dan pengukuran kualitas lingkungan.
32.Petugas adalah petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan/pemeriksaan pada TTU dan TPM. BABE LAIK HYGIENIS SANITASI

Pasal 2

(1)Setiap TPM dan TTU yang menjalankan kegiatan usahanya harus memiliki sertifikat laik hygienis /Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU.
(2)Sertifikat Laik hygienis /Rekomendasi TPM dan TTU dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setelah dilakukan pengujian keamanan pangan oleh laboratorium.
(3)Sertifikat Laik hygienis/Rekomendasi dapat diterbitkan atau dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan TPM dan TTU sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
(4)Sertifikat Laik hygienis /Rekomendasi TPM dan TTU Sementara, berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 dua) kaK.
(5)Sertifikat Laik hygienis /Rekomendasi TPM dan TTU Tetap, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
(6)Sertifikat Laik hygienis /Rekomendasi TPM dan TTU akan dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sanitasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(7)Pedagang makanan keliling tidak diwajibkan memiliki sertifikat laik hygienis /rekomendasi kesehatan dan wajib memiliki stiker sehat sebagai bahan control pengawasan pengolahan makanan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pengajuan sertifikat laik hygienis TPM dan TTU akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 3
(1)Setiap usaha TPM dan TTU wajib mempekerjakan seorang penanggungjawab yang mempunyai pengetahuan sanitasi makanan dan tempat-tempat umum serta memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan dan/atau hygiene sanitasi tempat-tempat umum.
(2)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Tenaga yang bekeija pada TPM dan TTU harus berbadan sehat, tidak menderita penyakit menular, dan carrier penyakit menular.
(2)Surat Keterangan kesehatan bagi tenaga yang bekeija di TPM dan TTU hanya berlaku selama 6 (enam) dan hams diperbaharui kembali secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
(3)Dalam penglolaan TTU dan TPM tidak menimbulkan pencemaran akibat dan pembuangan sampah, air limbah, polusi udara, kebisingan terhadap lingkungan sekitamya.
(4)Bersedia diperiksa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh petugas dan memperbaiki segala kekurangan yang tidak memenuhi kriteria, sesuai dengan yang dipersyaratkan. BAB ni PERSYARATAN SANITASI DAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 5

(1)Restoran, Rumah Makan, Jasaboga, depot air minum, kantin dan makanan jajanan dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan pangan olahannya bebas dari bahan berbahaya.
(2)Sarana Kesehatan (Rumah Sakit dan Pukesmas), sarana sekolah (SD d^ MI, SMP dan MTs, SMA/SMK dan MA), dan hotel (bintang dan non bintang) dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan sanitasi.
(3)Persyaratan sanitasi dan keamanan pangan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus memperhatikan :
1. a.persyaratan lokasi dan bangunan;
2. b.persyaratan fasilitas sanitasi;
3. c.persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan;
4. d.persyaratan bahan makan dan makanan jadi;
5. e.persyaratan pengelolaan TPM dan TTU;
6. f.persyaratan pengelolaan makanan;
7. g.persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
8. h.persyaratan penyajian makanan jadi; dan
  1. 3.Kepala Daereih adalah Bupati Kolaka Utara.
  2. 4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kolaka Utara.
  3. 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Utara.
  4. 6.Laboratorium Kesehatan Daerah adalah tempat memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi material-material (Baik yang berasal dari mamanusia dan ataupun lingkungannya) secara kualitatif maupun kuantitatif yang ada di Kabupaten Kolaka Utara.
  5. 7.Sanitasi adalah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan ditempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan untuk mencegah gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
  6. 8.Keamanan Pangan adalah semua usaha, kegiatan yang dilakukan agar bahan pangan tidak tercemar bahan berbahaya dan aman untuk dikonsumsi.
  7. 9.Sertifikat Laik hygienis atau Rekomendasi Kesehatan adalah Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara yang menyatakan suatu TPM atau TTU memenuhi syarat sanitasi TPM dan TTU sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
  8. 10.Tempat-Tempat Umum yang disingkat (TTU) adalah tempat-tempat kegiatan bagi umum yang diselenggarakan oleh badan-badan Pemerintah, swasta maupun perorangan yang digunakan oleh masyarakat umum.
  9. 11.Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia.
  10. 12.Rumah makan adal£ih setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
  11. 13.Restoran rumah makan adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebahagian atau seluruhnya bangunan yang pemianen dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
  12. 14.Peralatan adalah segala alat yang digunakan untuk mengolah dan menyediakan atau menyajikan makanan.
  13. 15.Makanan jadi adalah makanan yang telah diolah dan siap dihidangkan atau disajikan oleh rumah makan.
  14. 16.Laik kesehatan adalah kondisi rumah makan atau restoran yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.
  15. 17.Peningkatan mutu kesehatan adalah upaya klasifikasi rumah makan dan restoran ber(iasarkan persyaratan kesehatan;
  16. 18.Direktur jertderal adalah Direktur Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
  17. 19.Tempat Pengelolaan Makanan disingkat (TPM) adalah tempat/ perusahaan dimana makanan dan minuman tersebut diproduksi, diolah, disimpan, diangkut, dijual/disajikan bagi umum.
  18. 20.Pemilik/Pengelola adalah orang yang bertanggung jawab atas pengusahaan TTU dan TPM.
  19. 21.Jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan'makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
  20. 22.Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya.
9. i.persyaratan peralatan yang digunakan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pembinaan dan pengawasan laik hygienis dan keamanan pangan TPM dan/atau TTU dilakukan oleh Dinas Kesehatan
(2)Dalam kegiatan pembina^ dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Dinas Kesehatan bekeijasama dengan petugas sanitasi Puskesmas sesuai dengan wilayah keijanya.
(3)Frekuensi pembinaan dan pengawasan oleh petugas Dinas Kesehatan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dengan menggunakan formulir TPM dan TTU.
(4)Pengusaha dan/atau penanggungjawab TPM atau TTU berkewajiban menerima petugas yang datang melakukan pembinaan dan pengawasan serta membenkan informasi yang benar tentang kegiatan usaha TPM atau TTU yang dikelolanya.
(5)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dari Dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya serta perlu pemeriksaan oleh laboratorium kesehatan.
(6)Pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan sampel (makanan/minuman, air dan peralatan), dan spesimen di laboratorium kesehatan serta pengukuran standar kualitas lingkungan dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali dan PDAM setiap 1 (satu) bulan sekali.
(7)Biaya pemeriksaan sampel dan pengukuran dimaksud dibebankan kepada pengusaha atau penanggung jawab TPM atau TTU yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

(1)Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap usaha TPM dan TTU yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pencabutan sertifikat laik hygienis / Rekomendasi Kesehatan; dan/atau
4. d.penghentian sementara kegiatan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 8

(1)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2)Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
2. b.meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti Pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pen5adikan tindak pidana;
7. g.menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; dan/atau
8. h.memotret seseorang, lahan, bangunan yang berkaitan dengan tindak pidana.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
(2)Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAEP^ KOLAKA UTARA NOMOR 8TAHUN2015 TENTANG PENGAWASAN SANITASI DAN KEMANAN PANGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN KUALITAS AIR I. PENJELASAN UMUM Dengan lajunya perkembangan pembangunan serta diikuti dengan pertambahan penduduk khususnya dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara, maka dipandang perlu adanya penataan kesehatan lingkungan tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan dan minuman. Untuk menghindari teijadinya penularan penyakit ditempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan guna terjaminnya kesehatan lingkungan, maka fungsi pengawasan sangat penting untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan dan pemberian rekomendasi atas sanitasi tempat- tempat umum dan tempat-tempat pengolahan makanan,minuman dan air. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 angka 2 s/d 9 : Cukup jelas Pasal 1 angka 10 : Yang termasuk kategori tempat-tempat umum adalah losmen, hotel, taman rekreasi, kolam renang, pemandian alam, bioskop, salon, terminal darat.

Pasal 1

angka 11 s/d 18 : Cukup jelas Pasal 1 angka 19 : Yang termasuk kategori Tempat Pengelolaan Makanan adalah rumah makan, Warung minum, Usaha JasaBoga ( Katering ), Toko Makanan dan Minuman, Pedagang keliling (Penjualan makanan minuman tertutup).

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…