DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Azas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban; Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pelayanan Kesehatan Ibu; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Sumber Daya Kesehatan Ibu Melahirkan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; Pengaduan; Sanksi Administrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesehatan ibu dan bayi baru lahir, merupakan salah satu Sosial utama dalam kehidupan keluarga, karena tingkatan derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk; bahwa perlunya jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan integral bagi kesehatan ibu dan bayi baru lahir untuk menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
c.bahwa dalam rangka menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Ibu Ditolong Melahirkan Oleh Bidan Di Sarana Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN 2 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun l987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN IBU DITOLONG MELAHIRKAN OLEH BIDAN DI SARANA KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4.Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
5.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Utara.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
7.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan Social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara Sosial dan ekonomi.
8.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah atau sertifikasi melalui pendidikan atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
9.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.
10.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
11.Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu dan Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas.
12.Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar 4 kegawat daruratan kebidanan dan bayi 4ocial44 selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
13.Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik;
14.Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah rumah tempat ibu hamil menunggu waktu persalinan.
15.Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
16.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
17.Air Susu Ibu Ekslusif (ASI Ekslusif) adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI.
18.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk member kekebalan terhadap penyakit tertentu.
19.Ibu adalah wanita usia subur (WUS) yang berusia 15 tahun sampai dengan 45 tahun.
20.Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
21.Bayi adalah anak usia 29 hari sampai dengan 11 bulan 28 hari.
22.Anak balita adalah anak usia 12 bulan sampai 59 bulan.
23.Sarana pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.
24.Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
25.Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di desa/kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB paska persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
26.Keluarga Berencana Paska salin yang selanjutnya disingkat KB paska salin adalah pemakaian alat/obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 hari setelahnya dengan metode apapun. 5
27.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kewajiban ibu ditolong melahirkan oleh bidan di sarana kesehatan berasaskan manfaat, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir dan tenaga kesehatan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan wajib melahirkan disarana kesehatan yaitu :

a.Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
b.Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan guna percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir
c.Terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna pemanfaatan sarana kesehatan yang tersedia

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup adalah:

a.kesehatan ibu;
b.kesehatan ibu hamil;
c.kesehatan ibu bersalin;
d.kesehatan ibu nifas;
e.kesehatan ibu menyusui;
f.kesehatan bayi baru lahir;
g.kesehatan bayi;

BAB IV

6 HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap ibu mempunyai hak :

a.mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi;
1. 1.Timbang badan dan ukur Tinggi Badan;
2. 2.Ukur Tekanan Darah;
3. 3.Nilai status Gizi (ukur lingkar lengan atas);
4. 4.Skrining Status Imunisasi Tetanus (pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan);
5. 5.Ukur Tinggi Fundus Uteri;
6. 6.Tentukan Presentasi dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
7. 7.Pemberian Tablet Tambah Darah (90 tablet selama kehamilan);
8. 8.Test Laboratorium ( Rutin : Golongan Darah, Hb, Protein Urin, Gula darah);
9. 9.Tatalaksana kasus;
10. 10.Konseling termasuk P4K dan KB pasca salin;
b.Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas kesehatan yang meliputi ;
1. 1.Pencegahan Infeksi;
2. 2.Asuhan Persalinan Normal yang sesuai standar pada Kala I, kala II, Kala III dan Kala IV;
3. 3.Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat Pelayanan yang lebih tinggi/Rumah sakit;
4. 4.Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
c.mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
1. 1.Pemeriksaan Tekanan Darah, Nadi, Pernafasan dan Suhu Tubuh;
2. 2.Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Involusi Uterus);
3. 3.Pemeriksaan Lokhia dan pengeluaran per Vaginam Lainnya;
4. 4.Pemeriksaan Payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan;
5. 5.Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vit A pertama;
6. 6.Pelayanan KB pasca Salin;
d.mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
e.mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker P4K; 7
f.menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

a.pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
b.pencegahan terhadap peningkatan dan atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
c.Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
d.air susu kolostrum;
e.air susu ibu eksklusif;
f.imunisasi dasar yang berkualitas; dan
g.mendapatkan injeksi Vit K1, Imunisasi Hepatitis B dan salep mata pada bayi baru lahir;

Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

a.imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
b.pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
c.air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan;
d.lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi serta anak balita; dan
e.makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib:

a.melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan Kesehatan;
b.memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya melahirkan disarana kesehatan;
c.menyediakan pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, dan bayi baru lahir secara berjenjang dan berkesinambungan;
d.menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
e.melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan Kesehatan ibu melahrkan; 8
f.melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
g.mengupayakan tersedianya sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
h.mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
i.mengupayakan pembiayaan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.melakukan Koordinasi pelayanan Kesehatan ibu melahirkan dengan lintas Sosial dan Advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

a.mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan Kesehatan ibu melahirkan;
b.memberi pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
c.memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga kesehatan ibu melahirkan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
d.meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Kesehatan ibu melahirkan.

Pasal 10

Ibu wajib:

a.melaksanakan imunisasi calon pengantin;
b.melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
c.melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
d.melaksanakan Inisiasi menyusu dini;
e.memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
f.membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap ;
g.memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan ibu melahirkan;
h.mengikuti KB paska salin.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…