DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP BAB IV KLASIFIKASI, HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PELAKSANA (TSP) BAB V PELAKSANAAN DAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB VI PELAPORAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB VII PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB VIII FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB IX PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN BAB X PENERIMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perusahaan berperan dalam konstribusi untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa peran perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan harus dapat bersinergi dengan program pembangunan di daerah untuk memberikan kepastian hukum harus diatur dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Tanggung jawab Sosial Perusahaan. Mengi gat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675); 1
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 2
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOLAKAUTARA dan BUPATI KOLAKAUTARA Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penye~enggara pemerintahan daerah;
3.Kepal Daerah adalah Bupati Kolaka Utara darr/atau yang sedang menjabat atau pelaksana tugas Bupati Kolaka Utara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah adalaf- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagr unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Instflsi Pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
6.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan; 3
7.Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/ atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan;
8.Pet1usahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut Vennootschap Onde Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV) dan badan usaha dengan sebutan l~ yang didirikan berdasarkan perjanj ian , melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan perusahaan yatig tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik dan pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9.Baqan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badrn usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pernerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
11.Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung ma~un tidak langsung;
12.Pem erdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan mas arakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan;
13.Pen~am Modal adalah setiap penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanarn modal dalam negeri daN penanarn modal asing;
14.Forulm Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TSP adalah forum yang dibentuk oleh perusahaan sebagai wadah kerja sarna dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tangguttg jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di daerah;
b.mernberi arahan kepada semua perusahaan agar pelaksanaan Tanggunjawab Sosial Perusahaan (TSP)tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai Re1!>utuhanmasyarakat dan program pembangunan daerah;
c.membeni pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP eli daerah; dan
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah. 4 I I _____ ~J Pasal 3 Tujuan feraturan Daerah ini adalah :
a.terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalanr. upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah;
b.terwujudnya program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.terwuf·udnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Tanggunjawab Sosial Perusahaan (TSP)di Daerah.
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab l ;
e.mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
f.mensinergikan program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) dengan perencanaan pembangunan di daerah;
g.terca~ainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.
a.kepastian hukum;
b.keadilan;
c.partisipatif dan aspiratif;
d.kepentingan umum;
e.keter9ukaan;
f.keberlanjutan;
g.kebersamaan; dan
h.berwarasan lingkungan.

BAB III

ASAS, PRINSIP, DANRUANGLINGKUP Pasa14 Asas pelaksanaan TSP di daerah meliputi:

Pasal 5

(1)Prinsip-prinsip pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) di daerah meliputi:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.ke~e~ihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.mUfualistik dan non-diskriminasi; dan
10. j.koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) di da,erah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada: 5
1. a.Janajemen yang sehat;
2. b.;~ofeSSional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.p~ogram perbaikan dan berkelanjutan;
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil. Pasa16
(1)RuaJg lingkup pengaturan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.Klasifikasi, hak dan kewajiban perusahaan pelaksana Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP);
2. b.P~laksana dan program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP);
3. c.P~laporan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP);
4. d.Penganggaran dan Pembiayaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP);
5. e.Forum Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP);
6. f.Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. g.p~herima Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP);
8. h.P5ran serta masyarakat;
9. i.Penghargaan;
10. j.Penyelesaian sengketa;
11. k.Pembinaan dan pengawasan; dan
  1. 1.Sanksi administratif.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pihak yang turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaran Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak atas kegiatan atau kegiatan operasional perusahaan. BABIV I KLASIFIKASI,HAK DAN KEWAJIBANPERUSAHAANPELAKSANA(TSP)

Pasal 7

(1)Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingk~Ungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan terte tu wajib melakukan penganggaran dana untuk program Tan ng jawab Sosial Perusahaan (TSP) bagi masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara;
(2)Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dirnaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggrran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program Tan¥ung jawab Sosial Perusahaan (TSP); 6
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
1. a.menyusun program TSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengfl Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;
2. b.menert.'ukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;
3. c.mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah bagi perusahaan yang I telah melaksanakan TSP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSP; dan
4. d.berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSP di daerah.
5. a.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang- undangan;
6. b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TSP di daerah;
7. c.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan;
8. d.menyusun laporan, program Zkegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Foru~ TSP;
9. e.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSP kepada Forum TSP secara periodik; dan
10. f.menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
11. g.menetapkan bahwa TSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan. 7 BABV PELAKSANAANDANPROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIALPERUSAHAAN(TSP)

Pasal 10

(1)Pelaksana TSP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah;
(2)Pel~ksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.p~rusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan terbatas; b.perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan
2. c.perusahaan perorangan.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan kegirtan usahanya di bidang darr/ atau berkaitan dengan sumber daya alaIljlwajib melaksanakan TSP;
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan;
(5)Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di daerah sebagaimana dimfksud pada ayat (1) berupa BUMN danj'atau BUMD dan Pen 1 sahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang ma~pun jasa di daerah melaksanakan TSP;
(6)Pelaksanaan TSP dilaksanakan melalui forum pelaksana program TSP;
(7)Perusahaan dapat melaksanakan program TSP secara mandiri setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang selanjutnya melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP;
(8)Pen1sahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan rssl untuk Pelaksanaan program TSP yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.

Pasal 11

(1)Program pelaksanaan TSP di daerah meliputi:
1. a.bipa lingkungan dan sosial;
2. b.k~mitraan usaha mikro dan kecil;
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosifl, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keb~r1angsungan berusaha para pelaku dunia usaha, membantu penanggulangan kemiskinan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di daerah.

Pasal 12

(1)Program TSP di daerah dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Forum TSP.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 8

Pasal 13

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi- fungsi ~ingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsu g kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi:

a.perb ikan rumah tidak layak huni;
b.rehabilitasi sosial terhadap anak nakal;
c.perlindungan sosial bagi anak terlantar;
d.penanganan korban bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 14

(1)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimtksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan program untuk menrmbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran;
(2)Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.p~nguatan kelembagaan sosial, ekonomi masyarakat;
3. c.p latihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.p latihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. f.m~ningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas;
7. g.m ndorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas;
8. h.pe atihan keterampilan kerja (vocational training) bagi remaja putus sekolah, bagi wanita rawan sosial ekonomi, dan lain-lain.

Pasal 15

Programl yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasalll huruf c dapat berupa :

a.hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
b.penghargaan berupa bantuan biaya pendidikan;
c.subsi1i, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek peng~rbangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
d.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para peny~dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
e.pelay nan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santu an pekerja sosial; dan
f.perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/ daerah yang sudah puma bakti dan bagi disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus. 9

BAB VII

PENGANGGARANDAN PEMBIAYAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN(TSP) Pasal 17 Pembia aan penyelenggaraan TSP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih ~etelah pajak dalam tahun berjalan atau dari anggaran yang telah ditentu an oleh perusahaan.

Pasal 18

(1)Kec matan dan kelurahan dapat mengajukan usulan program TSP keps da forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Bupati.
(2)Ta~ pengajuan persyaratan dan pelaksanaan TSP sebagaimana dimrksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…