DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN BAB III PENYELENGGARAAN BAB IV KOORDINASI BAB V SOSIALISASI BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Utara tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kolaka Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor489);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN OLAKA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Kolaka Utara.
6.Kepala Desa/Lurah adalah kepala wilayah pada tingkat Desa/Kelurahan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
8.Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara.
9.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang selanjutnya disingkat DPPP adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Kolaka Utara.
10.Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
11.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan dayabeli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
12.Keluarga Miskin adalah orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
13.Kelompok Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah kelompok MBR dan/atau Keluarga miskin penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
14.Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah yang tidak layak huni atau dalam kondisi rusak, tidak berfungsi atau dapat membahayakan penghuninya.
15.Penerima Manfaat adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Keluarga Miskin sebagai penerima dan pemanfaat Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan hasil verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16.Penduduk Kabupaten Kolaka Utara adalah warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Kolaka Utara yang dibuktikan dengan identitas kependudukan.

Pasal 2

Bantuan rumah tidak layak huni diselenggarakan berasaskan :

a.Kesejahteraan;
b.Keadilan dan pemerataan;
c.Keefisienan dan kemanfaatan;
d.Keterjangkauan dan kemudahan;
e.Kemandirian dan kebersamaan;
f.Kemitraan; 4
g.Keterpaduan;
h.Kesehatan;
i.Kelestarian dan keberlanjutan dan;
j.Keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

Pasal 3

Bantuan Rumah tidak layak huni ini diselenggarakan dengan Maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perbaikan RTLH bagi MBR dan Keluarga Miskin.

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya bantuan rumah tidak layak huni ini adalah :

a.membantu meringankan beban MBR dan Keluarga Miskin dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni;
b.menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih;
c.menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan; dan
d.mengurangi beban pengeluaran warga miskin sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
e.Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni;
f.Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian sesuai dengan tata ruang untuk muwujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi MBR;
g.Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan;
h.Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, social, dan budaya; dan menjamin terwujudnya rujmah yang tidak layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup pedoman program perbaikan RTLH, meliputi :

a.pembinaan;
b.tugas dan wewenang;
c.pemeliharaan dan perbaikan;
d.penyediaan tanah;
e.pendanaan dan pembiayaan;
f.hak dan kewajiban;
g.perencanaan;
h.pelaksanaan;
i.koordinasi;
j.sosialisasi;
k.monitoring dan evaluasi;
l.pengawasan;
m.pelaporan; dan
n.peran masyarakat. 5

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyusun rencana program kegiatan dan perbaikan RTLH bagi MBR dan Keluarga Miskin, sesuai rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 7

Program dan kegiatan RTLH bagi MBR dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi:

a.RTLH perkotaan; dan
b.RTLH perdesaan.

Pasal 8

(1)Program dan kegiatan RTLH Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(2)Program dan kegiatan RTLH Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
(2)Penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
(3)Penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 10

Kriteria Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.warga Kabupaten Kolaka Utara yang sudah berkeluarga;
b.memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas, dan tidak dalam keadaan sengketa;
c.belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni ;
d.belum pernah memperoleh Bantuan Rumah dari Pemerintah; dan
e.berpenghasilan rendah.

Pasal 11

Usulan Penerima Bantuan Rumah tidak Layak Huni dapat diajukan melalui usulan dari Desa dan Kelurahan

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…