DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK BAB III TANGGUNG JAWAB BAB IV PENCEGAHAN BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK BAB VI PENANGANAN BAB VII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN BAB VIII LARANGAN BAB IX KABUPATEN LAYAK ANAK BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI PERAN SERTA BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan anak di Kabupaten Kolaka Utara yang belum di]aksanakan secara maksimal pcrlu dilakukan upaya-upaya yang efektif, komprehensif dan integratif dalam rangka perlindungan anak;
c.bahwa dalam melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap anak di Kolaka Utara perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat Daerah wajib menjamin dan agar dapat hidup, tumbuh, Menimbang: a. bahwa Pemerintah melindungi hak anak DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR ') TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BUPATI KOLAI<A UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA UIJJII IUdl u~11yc11 I Cam
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4339);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/K ota Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pem bentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perem puan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); UIJJII IUi::11 u~11ya1 I Cam

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daer ah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan BAB! KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Dan BUPATJ KOLAKA UTARA Dengan Persetujuan Bersama
9.Peraturan Menteri Pcmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nornor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi I<abupaten/ Kota Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindurigan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari kekerasan Berbasis Gender Oalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721); Menetapkan uqJII IUdl ue11yc11 I Cam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewcnangan Daerah.
6.Anak adalah scscorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tennasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Perlindungan Anak adalah segala kcgiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-halrn.ya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan analmya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
10.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
13.Anak Angkat adalah Anak yang halmya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,pendidikan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya dalamDaer ahRakyatPerwakilanDewan uqJ111ud1 uerrqarr Cam

Pasal 2

Perlindungan Anak berasaskan:

17.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterirna oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa arnan terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
18.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Lembaga Pelayanan dan Konsultasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang menyelengarakan fungsi perlindungan, pelayanan terpadu bagi korban kekerasan serta merupakan wadah konsultasi terkait masalah anak, kesejahteraan keluarga yang berbasis gender dan Anak di Tingkat Daerah.
20.Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspira si anak dan/ atau kelompok anak yang ada di Daerah. pemerintah.dannegara,Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah.
16.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan. berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
14.Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh scseorang ataulembaga untuk diberikan bimbingan, perneliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karcna Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
15.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, u1JJ111uc:11 ue11ga11 Cam psikologis, seksual, dan penelantaran; fisik,kekerasandari Setiap Anak berhak:
1.Untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan , serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.
2.Memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
3.Mempero]eh perlindungan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Anak rneliputi : 1 . Hak dan kewajiban Anak;

2.Tanggungjawab;
3.Pencegahan;
4.Penyelenggaraan perlindungan Anak;
5.Penanganan;
6.Peran serta; dan
7.Fembinaan dan pengawasan Pasa14

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan: 1 . Memberi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak;

2.Meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak di Daerah;
3.Meningkatkan upaya perlindungan terhadap Anak dari tindakan dan kebijakan yang melanggar Hak Anak;
4.Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya Perlindungan Anak. perkembangan; dan.
4.Penghargaan terhadap pendapat Anak, danhid up,kelangsunganhid up,3. Hakuntuk
1.Non diskriminasi;
2.Kepentingan yang terbaik bagi Anak; . 6. uqJII IUdl U~I IYdl I Cam Pasa16 Setiap Anak berkewajiban untuk:
1.Beretika Dan Berakh1ak Sesuai Dengan Nilai Agama Dan Adat Istiadat;
2.Berbakti Dan Menghormati Orang Tua, Wali Dan Guru;
3.Menghonnati Orang Yang Lebih Tua; meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi Anak Penyandang Disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
11.Menyampaikan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
12.Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, ber.kreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. pelatihan,10. Memperoleh perawatan, pendidikan,
4.Mempcroleh akta kclahiran d n kartu identitas anak secara bebas biaya;
5.Untuk memeluk agama, beribadah menurut ajaran agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan sesuai dengan usianya dalam bimbingan orang tua/wali;
6.Untuk tidak dipaksa berganti agama oleh Orang Tua asuh, Orang Tua angkat dan oleh siapapun;
7.Untuk diakui dan mengetahui orang tuanya serta dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
8.Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
9.Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; UIJJII IUdl u~11yc11 I Cam

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggungjawab:
1. a.menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. b.melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam perlindungan Anak di Daerah;
3. c.menyediakan sumber daya manusia serta sarana clan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak;
4. d.menguatkan dan mengembangkan Iembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Hak Anak;
5. e.menjamin Hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
6. f.melakukan hubungan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam Perlindungan Anak;
7. g.melakukan rehabilitasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
8. h.memberikan perlindungan khusus kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban tindak Kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, Anak yang terinfeksi human immunodeficiency virus (HIV)/acquired
  1. 4.Mencintai Keluarga, Masyarakat Dan Mcnyay ngi Teman;
  2. 5.Mencintai Tanah Air, Bangsa Dan Negara; Dan
  3. 6.Menunaikan Ibadah Sesuai Ajaran Agamanya. u1JJ111uc11 ut=11yc111 Cam

Pasal 9

Orang Tua dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggung jawab:

a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; Bagi.an Kedua Orang tua dan/atau Keluarga

Pasal 8

(1)Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan Perlindungan Anak dengan rencana aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. immunodeficiency syndrome (/\IDS);
1. i.menyclcnggarakan pcndidikan inklu sif b gi Anak yang berkebutuhan khusus;
2. j.menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak (SRA);
3. k.menyclenggarakan Puskesmas rarnah Anak; I. menyediakan pojok ASI pada Perangkat Daerah;
4. m.melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak; dan
5. n.menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.sosial;
4. d.tenaga kerja; dan
5. e.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. • 9 - UIJJII IUi::11 u~11ya1 I Cam kesejahteraan anak.
(2)Lembaga sosial dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggung jawab melakukan pelayanan dan danpemeliharaanperlindungan,b. memberikan Bagian Ket:iga Lembaga Agama dan Lembaga Sosial

Pasal 11

(1)Lembaga agama, dan lembaga Sosial dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggungjawab:
1. a.memberikan pembinaan dan bimbingan yang dalam kehidupan sehari-hari; dan

Pasal 10

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat beralih pada Keluarga. kemampuan, bakat, dan minatnya;

c.mencegah tcrjadinya perkawinan pada u sia Anak;
d.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
e.memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya;
f.membimbing Anak melaksanakan ibadah dan norma adat;
g.mendorong Anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal;
h.meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan eksploitasi;
i.memberikan kesempatan bagi Anak berdialog untuk dapat menyampaikan pendapatnya;
j.mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun diluar rumah; dan
k.melindungi Anak dari berbagai tindak pelanggaran Hak Anak dalam rumah tangga. dengansesuaiAn kkembangkanb. mcnumbuh u1JJ111uc11 ut=11yc111 Cam

Pasal 13

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Masyarakat:

a.mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang menimbulkan pelanggaran Hak Anak;
b.membangun hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial Masyarakat serta BABN PENCEGAHAN

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…