DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 191

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN BPD BAB IV PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD BAB V FUNGSI DAN TUJUAN BPD BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Badan Permusyawarata Desa merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan;
b.bahwa untuk lebih menjamin optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa maka perlu dibuat aturan pelaksanaan yang lebih teknis dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Badan Permusyawaratan Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); ~ TJnn::inP--lJnn::inP- Nomor n T::ihnn ?014 tPnt::inP- np~::i BUPATI KONAWE KEPULAUAN, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR J.. TAHUN2019 TENTANG BADANPERMUSYAWARATANDESA BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINS! SULAWES! TENGGARA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa {BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
2.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Konawe Kepulauan.
3.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang dalam pelaksanaan tugasnya BAD AN MEMUTUSKAN: DAERAH TENTANGPERATURAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATl KONAWE KEPULAUAN
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611). Menetapkan hltll~nnv~ 11nh1k h1n1t mPmh~nhl nPmPnnt~h nPS~ otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
10.Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga- lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa dengan prinsip sukarela, mandiri, dan keragaman yang

BAB I

KETENTUANUMUM PERMUSYAWARATANDESA.

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

11.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
12.Panitia Pemilihan Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia kerja di tingkat desa yang bertugas melakukan proses pengsian Anggota BPD.
13.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPDesa atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
16.Hari adalah hari kalender. ______________ .zieremrruan variz nenmstarmva dila ku kan secara

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DANRUANG LINGKUP pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK Desa, RT dan/atau RW, Karang Taruna, Lembaga/ Pemangku Adat Desa, dan lain- lain.

Pasal 6

( 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan

Pasal 5

BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

BAB III

KEDUDUKAN,KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAANBPD

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kedudukan, keanggotaan, dan kelembagaan BPD;
b.pengisian keanggotaan BPD;
c.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
d.peraturan tata tertib BPD;
e.hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa;
f.staf administrasi BPD;
g.peningkatan kapasitas BPD;
h.pembinaan dan pengawasan BPD;
a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 8

( 1) Keanggotaan BPD diresmikan dengan keputusan Bupati.

(2)Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)AnggotaBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. perempuan;
1. c.jumlah penduduk diatas 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang dimana sekurang- kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan.

Pasal 7

(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(2)Penetapan jumlah anggota BPD diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan;
2. b.jumlah penduduk antara 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang dimana sekurang- kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan.
(2)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dusun/RW atau sebutan lain yang ditetapkan sebagai wilayah pemilihan. anzznta BPD masyarakat Desa.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dan ayat {2) dipimpin oleh ketua bidang. {4) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai kesejah teraanc. bidang pemberdayaan dan

Pasal 10

(1)Apabila anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang maka bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
2. b.bidang pembangunan Desa, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa.
(2)Apabila anggota BPD berjumlah lebih dari 5 (lima) orang maka bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat {1) huruf b terdiri atas :
1. a.bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan;
2. b.bidang pembangunan Desa; dan

Pasal 9

(1)Kelembagaan BPD tercliriatas:
1. a.pimpinan; dan
2. b.bidang.
(2)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a tercliriatas :
1. a.1 {satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. c.1 (satu) orang sekretaris.

Pasal 13

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPD.
(2)Staf Administrasi BPD sebagaimana ctimaksud ayat (1) ctiberikan penghasilan tetap (siltap) yang besarannya disetarakan dengan siltap staf sekretariat desa.

Isi peraturan

Teks191PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERMUSYAWARATANDESA.

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DANRUANG LINGKUP pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK Desa, RT dan/atau RW, Karang Taruna, Lembaga/ Pemangku Adat Desa, dan lain- lain.

Pasal 6

Pasal 5

KEDUDUKAN,KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAANBPD

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERMUSYAWARATANDESA.

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DANRUANG LINGKUP pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK Desa, RT dan/atau RW, Karang Taruna, Lembaga/ Pemangku Adat Desa, dan lain- lain.

Pasal 6

Pasal 5

KEDUDUKAN,KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAANBPD

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014