DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III PPHD dan Petugas Haji Daerah Bab IV Transportasi Jemaah Haji Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan bagi Jemaah haji Kabupaten Konawe Kepulauan perlu ditingkatkan melalui penyediaan transportasi, konsumsi dan akomodasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, transportasi jemaah haji daeri daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, serta akomodasi dan konsumsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jemaah Haji; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor … Tahun 2015 tentang Biaya Transportasi Lokal Bagi Jamaah Haji Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor …). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JEMAAH HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.
4.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
5.Jemaah Haji adalah penduduk daerah yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji.
7.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8.Biaya transportasi adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.
9.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji ke Arab Saudi.
10.Debarkasi adalah tempat pemulangan Jamaah Haji dari Arab Saudi.
11.Asrama Haji Transit adalah asrama haji Kendari atau tempat yang dipilih yang dipergunakan sebagai tempat istirahat sementara setibanya jamaah haji dari tempat asal sebelum pemberangkatan menuju embarkasi atau pulang dari debarkasi sebelum ke tempat asal.
12.Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah petugas yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
13.Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang menteri melalui usulan Bupati untuk membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kloter.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jemaah Haji berasaskan:

a.syariat;
b.amanah;
c.keadilan;
d.kemaslahatan;
e.kemanfaatan;
f.keselamatan;
g.keamanan;
h.profesionalitas;
i.transparansi; dan
j.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jemaah Haji bertujuan:

a.memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi Jamaah Haji dan sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat;
b.meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar; dan
c.mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB III

PPIHD DAN PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati membentuk PPIHD untuk kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur kementerian Agama, instansi dan OPD terkait.
(3)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
2. b.melaksanakan koordinasi operasional Jemaah Haji Daerah.
3. c.menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pembentukan PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Biaya operasional PPIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada APBD.
(2)Pengelolaan biaya operasional PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan pelayanan penyelenggaraan Jamaah Haji daerah.

Pasal 6

PPIHD harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jamaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Bupati mengusulkan Petugas Haji Daerah kepada Menteri.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Petugas pelayanan umum;
2. b.Petugas pembimbing ibadah haji; dan
3. c.Petugas pelayanan kesehatan
(3)Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara professional sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Biaya operasional Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 8

(1)Pelayanan transportasi jamaah haji menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
(2)Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah.
(3)Pelaksanaan pelayanan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke dan dari Arab Saudi.
(4)Pelayanan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan jamaah haji beserta barang bawaannya.

Pasal 9

(1)Pelayanan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana transportasi jamaah haji yang ditetapkan oleh PPIHD dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksana transportasi Jemaah Haji wajib memberikan jaminan asuransi kepada Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
(3)Penetapan pelaksana transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian yang meliputi:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi alat angkut;
3. c.kapasitas penumpang;
4. d.biaya angkutan; dan
5. e.jangka waktu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penunjukan dan pelaksana transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Biaya Transportasi Jemaah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;
2. b.transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
3. c.pelayanan bagasi;
4. d.konsumsi jemaah haji;
5. e.akomodasi; dan
6. f.biaya operasional lainnya.
(3)Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Pengelolaan Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPIHD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…