DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I terkait perubahan beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, antara lain Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 8A, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 82, Pasal 92, Pasal 106, Pasal 124, Pasal 126, dan Pasal 127; Pasal II terkait pengundangan mulai berlaku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor - 2 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Anggota BPD Merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan.
(2)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Dusun/RW atau sebutan lain yang ditetapkan sebagai wilayah pemilihan:

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(2)Penetapan jumlah anggota BPD diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang anggota, dimana paling sedikit 2 (dua) orang diantaranya adalah perempuan;
2. b.jumlah penduduk antara 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang anggota, paling sedikit 3 (tiga) orang diantaranya adalah perempuan;
3. c.jumlah penduduk diatas 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang anggota, paling sedikit 3 (tiga) orang diantaranya adalah perempuan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Keanggotaan BPD diresmikan dengan keputusan Bupati.
(2)Masa jabatan anggota BPD adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.

4.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode dengan masa bakti 6 (enam) tahun tiap periode dapat mencalonkan diri l(satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua dengan masa jabatan 6 (enam) tahun tiap periode, menyelesaikan «. . - 4 sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
(3)Anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masajabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
(4)Masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD, dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPD.
(2)Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan yang besarannya disetarakan dengan penghasilan staf sekretariat desa.
(3)Pengangkatan Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan memperhatikan beban kerja BPD dan kemampuan keuangan Desa.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 (satu) huruf b dilakukan untuk memenuhi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD.

(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

7.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - 5
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
1. 8.Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Panitia pemilihan membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD secara terbuka.
(2)Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1 ) .
(3)Apabila dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) jumlah bakal calon anggota BPD yang mendaftarkan diri belum mencapai sekurang- kurangnya 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah anggota BPD yang harus di isi dimana terdapat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari unsur keterwakilan perempuan, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
(4)Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tetapi jumlah bakal calon anggota BPD yang mendaftarkan diri belum mencapai sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah anggota BPD yang harus diisi dimana paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari unsur keterwakilan perempuan, maka proses pendaftaran diulangi dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5)Dalam hal setelah pengulangan proses pendaftaran bakal calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tetapi jumlah - 6 bakal calon anggota SPD yang mendaftarkan diri belum mencapai sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah anggota BPD yang harus diisi dimana paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari unsur keterwakilan perempuan, maka proses Pengisian Anggota BPD dilakukan melalui mekanisme musyawarah perwakilan.

9.Ketentuan hurufb ayat (2) Pasal 7 1 diubah sehingga Pasal 7 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Penentuan Bakal Calon Anggota BPD dalam musyawarah dusun dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka penentuannya dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(2)Musyawarah dusun harus menghasilkan:
1. a.bakal calon anggota BPD yang akan diajukan mewakili dusun sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah kuota Anggota BPD dusun bersangkutan;
2. b.bakal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebanyak kuota keterwakilan perempuan; dan
3. c.perwakilan dusun yang akan diutus dalam musyawarah pemilihan Anggota BPD sesuai ketentuan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan.
(3)Musyawarah dusun dibuatkan daftar hadir peserta dan berita acara hasil musyawarah yang memuat:
1. a.daftar bakal calon anggota BPD yang akan diajukan mewakili dusun yang disusun berdasarkan prioritas atau berdasarkan hasil perolehan suara;
2. b.nama bakal calon anggota BPD yang akan diajukan dari unsur keterwakilan perempuan; dan
3. c.nama perwakilan dusun yang akan diutus dalam musyawarah pemilihan anggota BPD.
(4)Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (33) ditandatangani oleh Kepala Dusun dan paling sedikit 2 (dua) orang wakil masyarakat. - 7

10.Ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1)Berdasarkan surat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, lembaga/organisasi kaum perempuan yang ada di desa dapat melaksanakan musyawarah untuk memilih dan menetapkan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang akan diajukan untuk mewakili lembaga/ organisasinya dalam proses pemilihan Anggota BPD.
(2)Setiap lembaga/ organisasi kaum perempuan paling banyak mengajukan 2 (dua) orang calon perempuan sebagai Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.
(3)Musyawarah lembaga/ organisasi kaum Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan daftar hadir peserta dan berita acara hasil musyawarah yang memuat:
1. a.nama bakal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan Perempuan yang akan diajukan dalam pemilihan anggota BPD;
2. b.nama perwakilan Lembaga/ organisasi yang akan diutus dalam musyawarah pemilihan anggota BPD.
(4)Berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris lembaga/ organisasi bersangkutan. 1 1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 82 diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1)Pemilihan Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan dilakukan untuk mengisi kuota keterwakilan perempuan.
(2)Pimpinan Musyawarah membacakan kembali usul Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang telah diajukan dari setiap dusun dan lembaga/organisasi kaum perempuan Desa.
(3)Pimpinan Musyawarah mempersilahkan perwakilan dari dusun bersangkutan untuk menyampaikan tanggapan jika ada. - 8
(4)Pimpinan Musyawarah meminta persetujuan dari seluruh peserta musyawarah untuk melaksanakan tahapan pemilihan dengan mekanisme:
1. a.apabila terdapat calon anggota BPD perempuan yang diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) perwakilan maka:
  1. 1.calon dengan suara terbanyak ditetapkan menjadi peringkat pertama dan demikian seterusnya kebawah;
  2. 2.apabila terdapat calon yang memilikijumlah perolehan suara yang sama, maka peringkatnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3).
2. b.apabila seluruh calon anggota BPD perempuan masing-masing hanya diusulkan oleh 1 (satu) perwakilan maka Pimpinan Musyawarah menjalankan mekanisme sebagai berikut:
  1. 1.mengusulkan dan meminta persetujuan dari seluruh peserta musyawarah yang mempunyai hak pilih untuk menetapkan peringkat Calon Anggota BPD perempuan berdasarkan ketentuan Pasal 6 1 ayat (3);
  2. 2.apabila usul sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memperoleh persetujuan maka dilakukan voting delegasi yang dilakukan secara terbuka;
  3. 3.apabila setelah mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan terdapat calon yang memperoleh jumlah suara sama maka penentuan peringkatnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6l ayat (3).
3. c.apabila calon anggota BPD perempuan yang diusulkan oleh seluruh perwakilan hanya sesuai dengan jumlah kuota keterwakilan perempuan, maka calon tersebut ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
(5)Berdasarkan permufakatan yang dicapai dalam mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pimpinan Musyawarah meminta persetujuan dari seluruh peserta musyawarah untuk mengesahkan calon anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dari unsur keterwakilan perempuan.
(6)Pimpinan Musyawarah mengesahkan Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dari unsur keterwakilan perempuan. ' . - 9

12.Ketentuan hurufm ayat (2) Pasal 92 ayat (2) diubah sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…